The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pemerintahan Jokowi-JK memasuki seratus hari masa kerjanya. Melihat perjalanan seratus hari kerja sebuah pemerintahan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan seratus hari merupakan langkah awal Pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan janji-janji politiknya sekaligus berupaya menghadirkan perubahan bagi masyarakat. Selama perjalanan seratus hari pemerintahan Jokowi-JK tidak luput dari perhatian pemberitaan media massa. Penilaian media massa merupakan realitas dari kinerja Pemerintahan Jokowi-JK ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan ...

Arus politik memang selalu berjalan dinamis. Adanya riak-riak politik di tanah air akhir-akhir ini anggaplah sebagai jalan menuju kematangan demokrasi. Dari berbagai peristiwa politik belum lama ini, peran politik kelas menengah di Indonesia yang sebelumnya terbaca semu, kini keterlibatannya kian nyata. Jadi, terlihat fenemona generasi baru kelas menengah yang sedang membangkitkan perannya dalam pertanyaan filosofis yang luas maupun pemecahan-pemecahan langsung ...

Awal tahun 2015 sudah menghadirkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Saat DPR RI sedang melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang dinominasikan oleh Presiden Joko Widodo, KPK menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi. Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK kemudian diikuti oleh penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap ...

JAKARTA — Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015). Anto menjelaskan ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politk bagi partai pendukung utama pemerintahan,” jelasnya di Jakarta, Kamis (22/1). Anto menjelaskan ...

JAKARTA – Pengamat politik dari The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politk bagi partai pendukung utama pemerintahan,” jelasnya di Jakarta, Kamis (22/1). Anto menjelaskan hal ...

Jakarta – Peneliti bidang politik “The Indonesian Institute” Arfianto Purbolaksono mengatakan pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis. Anto menjelaskan hal ...

JAKARTA— Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah. “Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan,” kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015). Anto menjelaskan hal ...

RMOL. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar kemarin siang. Presiden Joko Widodo seharusnya langsung menarik surat permintaan persetujuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dari DPR begitu KPK mengumumkan penetapan tersangka tersebut. “Ini blunder terbesar Jokowi. Mestinya begitu (Budi Gunawan) ditetapkan sebagai tersangka, Jokowi langsung menarik surat dari DPR. ...