The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Masyarakat Indonesia tengah menyoroti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen atas pembelian pembalut. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pembalut masih dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak memperoleh fasilitas pembebasan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Kompas, 2 November 2026). Kebijakan ini patut dikaji kembali karena pembalut merupakan kebutuhan esensial perempuan dalam setiap siklus menstruasi untuk menjaga kesehatan dan kebersihan.
Realitas nominal pajak pembalut ini menempatkan perempuan makin rentan dalam situasi finansial karena harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit tiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembalut. Apalagi tidak semua perempuan memiliki kondisi yang ideal untuk dapat memenuhi kebutuhan pembalut secara terjangkau dan aksesibel. Hal inilah yang dapat berisiko memunculkan kondisi kemiskinan menstruasi. UNFPA (2022) menjelaskan period poverty atau kemiskinan menstruasi sebagai kesulitan perempuan dan anak perempuan berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan produk menstruasi.
Sayangnya, rasio pengeluaran pembalut tiap bulan dibandingkan dengan pendapatan perempuan Indonesia secara nasional belum turut terdata pada survei pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2025. Padahal, pencatatan data tren pengeluaran pembalut ini sangat penting dikumpulkan untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan terkait menstruasi yang lebih berkeadilan. Misalnya, data tersebut dapat menjadi pemetaan kelompok perempuan yang rentan jatuh pada kemiskinan menstruasi, sehingga bisa diprioritaskan dalam penyaluran subsidi pembalut atau kebijakan afirmatif lainnya yang relevan.
Persoalan kemiskinan menstruasi, tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan kemampuan membeli pembalut atau produk menstruasi lainnya, tetapi juga mencakup hambatan perempuan terhadap akses fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi yang aman serta privat. Ketika produk menstruasi dan fasilitas sanitasi sulit dijangkau, perempuan dan anak perempuan dapat terpaksa menggunakan alternatif yang tidak higienis atau membatasi aktivitas sehari-hari, termasuk memutuskan tidak masuk sekolah dan bekerja. Dengan demikian, kemiskinan menstruasi bukan sekadar persoalan konsumsi, melainkan persoalan kesehatan, pendidikan, produktivitas ekonomi, pemberdayaan, dan pemenuhan hak perempuan.
Faiqah dan Puspitasari (2023) mengidentifikasi keterbatasan ekonomi dan akses produk menstruasi sebagai faktor yang memengaruhi kemiskinan menstruasi di Indonesia. Sejalan dengan itu, Rossouw dan Ross (2021), menemukan bahwa perempuan di Indonesia dari kelompok ekonomi rendah dan wilayah perdesaan memiliki akses pembalut yang lebih terbatas. Temuan ini menegaskan bahwa keterjangkauan harga pembalut bukan persoalan sepele karena memengaruhi praktik kebersihan menstruasi sekaligus membatasi otonomi dan pilihan perempuan dalam memenuhi kebutuhan menstruasinya.
Pengenaan pajak pembalut berisiko semakin memarginalkan perempuan yang telah menghadapi keterbatasan ekonomi maupun hambatan geografis. Kerentanan ini semakin besar bagi perempuan di wilayah kepulauan yang terdampak krisis iklim karena dapat menganggu ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai, privat, dan terpilah gender, khususnya pada saat situasi bencana. Lebih jauh, peningkatan frekuensi banjir rob, misalnya, dapat menghambat mobilitas perempuan untuk memperoleh pembalut yang terjangkau dan higienis. Selain itu, cuaca ekstrem dapat mengganggu distribusi antarpulau, membatasi ketersediaan produk, meningkatkan biaya logistik, dan harga pembalut (Pratiwi et al., 2024). Akibatnya, beban pajak yang sama dapat dirasakan lebih berat oleh perempuan di wilayah terpencil. Untuk itu, kebijakan pajak pembalut perlu dikaji dengan mempertimbangkan ketimpangan akses antarwilayah, terutama berdasarkan risiko iklim dan bencana.
Indonesia dapat mengadaptasi kebijakan Namibia melalui Value-Added Tax Amendment Act 2022 yang menetapkan tarif pajak nol persen untuk pembalut sejak 1 Januari 2023, dari tarif sebelumnya, 15 persen. Shomuyiwa et al. (2024) menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan keterjangkauan dan akses produk menstruasi, khususnya bagi remaja perempuan. Namun, penghapusan pajak saja tidak menjamin penurunan harga dan pemerataan akses. Maka, kebijakan penghapusan pajak pembalut perlu disertai pemantauan harga, ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas, distribusi produk gratis, serta penguatan ketersediaan pembalut di sekolah dan fasilitas publik.
Kemudian, secara spesifik untuk merespons kebutuhan perempuan dari kelompok rentan, reformulasi pajak pembalut perlu disertai pemantauan berkala terhadap perubahan harga, frekuensi penggunaan dan penggantian pembalut, keterjangkauan bagi perempuan berpenghasilan rendah, serta kualitas dan ketersediaan produk di berbagai wilayah. Pemerintah juga perlu mengevaluasi ketidakhadiran siswi akibat kemiskinan menstruasi. Upaya pendukung lainnya yang dapat dilakukan, berupa insentif bagi produsen lokal, kupon bagi perempuan berpenghasilan rendah, dan distribusi pembalut gratis di sekolah dengan melibatkan perempuan serta pemangku kepentingan lokal.
Masifnya protes terkait pajak pembalut di Indonesia seharusnya direspons secara empati dan bertanggung jawab melalui pengkajian ulang kebijakan pajak pembalut, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta komitmen Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan anak untuk mengatasi ketimpangan akses bagi seluruh perempuan. Anggaran negara perlu diarahkan untuk menjamin ketersediaan pembalut yang terjangkau, termasuk melalui penyediaan stok darurat di toilet tempat kerja, ruang publik, dan tenda pengungsian bencana.
Edukasi mengenai produk menstruasi yang dapat digunakan berulang, seperti pembalut kain, tampon, dan menstrual cup, juga penting sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dalam jangka panjang. Namun, tidak semua perempuan memiliki kondisi tubuh, pengetahuan, dan kemampuan finansial yang sama untuk menggunakannya. Untuk itu, pemerintah tetap wajib memastikan seluruh produk menstruasi, baik sekali pakai maupun yang dapat digunakan berulang, tersedia dengan harga terjangkau. Perempuan tidak seharusnya jatuh miskin atau mengalami gangguan kesehatan hanya karena kesulitan memenuhi kebutuhan pembalut yang sehat dan nyaman.
Tanpa komitmen tersebut, kesehatan reproduksi perempuan yang mengalami kerentanan sosial-ekonomi, terdampak krisis iklim dan bencana, maupun penyandang disabilitas akan semakin terancam. Ke depannya, tidak boleh ada perempuan di Indonesia yang terjebak dalam siklus ketidakberdayaan akibat pajak pembalut. Sudah saatnya kebijakan ini dikaji ulang agar tidak merampas martabat, kebebasan, dan otonomi perempuan dalam memilih pembalut yang terjangkau, serta menjalani menstruasi secara sehat dan nyaman. Kebijakan perpajakan pajak seharusnya melindungi, bukan membatasi pemenuhan hak menstruasi perempuan.
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi
Peneliti Bidang Sosial
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
