The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Beredarnya surat kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat yang memutuskan penundaan Pilkada Serentak 2020 ...
Read More »Pendidikan Publik
-
Ujian Konsistensi Kebijakan Moneter BI
-
Perlindungan Hak Tenaga Kesehatan Saat Pandemi Covid-19
-
Mencegah Pembusukan Omnibus Law
-
Urgensi Sensus Penduduk 2020 dalam Pemerintahan Terbuka
-
Minimalisasi Risiko Kegagalan Pemindahan Ibu Kota
-
Desain Aman PDIP di Gelombang Pertama Pengusungan Bakal Calon Kepala Daerah 2020
-
Menengok (Kandidat) Kelas Menengah
-
The INDONESIAN FORUM Seri 61 “Omnibus Law: Peluang Kembalinya Sentralisasi?”
-
Dampak Psikososial Novel Coronavirus
-
Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah
-
Lagi-lagi Korupsi Politik
-
Mempersoalkan Nomenklatur Keilmuan Seleksi CPNS 2019
-
Bayang-bayang Nelayan Lokal dalam Polemik Laut Natuna Utara
-
Tahun Baru dan Tantangan Ekonomi 2020
Indonesia Report
Publikasi
-
Masa Pandemi Memerlukan Komunikasi Publik yang Baik
Jakarta, 20 Maret 2020. Salah satu penyebab terseok-seoknya pemerintah pusat dalam menangani virus Covid19 ada ...
Read More » -
Efektivitas Social distancing perlu kepastian hukum
-
The Indonesian Update — Volume XIV, No.3- March 2020 (English Version)
-
Rilis Berita The Indonesian Institute: Lawan corona bukan hanya tugas Pemerintah
-
Update Indonesia — Volume XIV, No.3 – Maret 2020 (Bahasa Indonesia)
-
The Indonesian Update — Volume XIV, No.2- February 2020 (English Version)
-
Update Indonesia — Volume XIV, No.2 – Februari 2020 (Bahasa Indonesia)
Policy Assessment
-
Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah
Tahun 2019 bukan hanya tahun politik yang ramai dengan pemilu serentak pertama kalinya untuk memilih ...
Read More » -
Kajian Kebijakan Pilkada 2018
-
Laporan Penelitian Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan TII “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” (Desember 2011 – Maret 2012)
-
Kajian Kebijakan DPR
-
Evaluasi Pemerintahan SBY-Kalla
-
SENSITIVITAS GENDER KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SBY
-
DINAMIKA HUBUNGAN DPR DAN PEMERINTAH HASIL PEMILU 2004
Artikel
-
Lebih sedikit lebih baik: bagaimana Jokowi bisa kurangi jumlah kementerian dari 34 menjadi 25
Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober 2019. Pembicaraan ...
Read More » -
Pranata Pengawasan Otonomi Daerah
-
Mencari Calon Wapres Ideal Jokowi
-
Akhir Mei, Akhir Asap Rokok?
-
Membangun Optimisme Jaminan Kesehatan Nasional
-
Media Sosial, Pilkada Serentak dan Pemilu 2019
-
Media Sosial, Pilkada Serentak dan Pemilu 2019
