The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan “INDONESIA 2026”, yang di bidang pendidikan mengangkat topik “Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kajian ini menganalisis struktur anggaran pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, serta keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan anggaran, dan kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), kajian ini mengevaluasi sejauh mana anggaran pendidikan mendukung pemenuhan hak atas pendidikan.
Dalam RAPBN 2026, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp757,82 triliun. Namun, besarnya alokasi tersebut belum secara otomatis menjamin peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan. Skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia masih berada di bawah rata-rata Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), sementara partisipasi sekolah menurun pada kelompok usia dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kesenjangan antarwilayah, kesejahteraan tenaga pendidik, serta perlindungan kebebasan akademik juga menjadi tantangan dalam pembangunan pendidikan nasional.
Dengan menggunakan kerangka hak atas pendidikan availability, accessibility, acceptability, dan adaptability (4A), kajian ini menunjukkan bahwa evaluasi anggaran pendidikan perlu melampaui pemenuhan mandatory spending sebesar 20 persen. Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan pendidikan, distribusi manfaat yang merata, kualitas pembelajaran, dan kemampuan sistem pendidikan merespons perubahan sosial-ekonomi.
Oleh karena itu, kajian ini merekomendasikan penguatan transparansi dan klasifikasi anggaran, pemerataan fasilitas dan layanan pendidikan, perluasan akses bagi kelompok rentan dan wilayah dengan partisipasi rendah, peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik, serta perlindungan kebebasan akademik dan otonomi perguruan tinggi.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kajian ini, silakan menghubungi penulis di felia@theindonesianinstitute.com
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
