The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...

Volume VIII No. 05 December 2013 (English)

JAKARTA-Pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mengurangi jumlah pengemis, terutama di wilayah Ibukota, dikarenakan beberapa sebab. Pertama persoalan mengenai kemiskinan dan pengangguran. “Indonesia belum keluar dari jeratan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Maret 2013, warga miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta jiwa, atau kurang lebih sebanyak 11,37 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini melebihi target yang ...

Jakarta – The Indonesian Institute menilai ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik TII Arfianto ...

Jakarta, The Indonesian Institute (TII) menilai, ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap (DPT) karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik ...

The Indonesian Institute menilai ketidakakuratan data kependudukan menjadi hulu persoalan daftar pemilih tetap karena penyusunan data penduduk potensial pemilih pemilu yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri menjadi biang masalah. “Lambatnya proyek elektronik KTP berdampak pada pemutakhiran data pemilih. Salah satu dampak yang muncul adalah belum tuntasnya masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK),” kata peneliti Bidang Politik TII Arfianto Purbolaksono di ...

Hari, tanggal  :  Rabu,  11 Desember 2013 Waktu                 :  14.00-16.00 WIB   Pada Sidang Paripurna DPR 24 Oktober 2013 lalu disahkan RUU pembentukan 65 Daerah Otonom Baru (DOB). Padahal beberapa tahun terakhir evaluasi dari Kemendagri terhadap DOB menyatakan bahwa 70-80 persen DOB berkinerja buruk. Bahkan tahun 2009 Pemerintah menyatakan moratorium untuk pembentukan DOB. Namun, DPR tetap bersikukuh mengajukan usulan pembentukan ...

Volume VIII No. 05 Desember 2013 (Bahasa)

Sejak awal dikeluarkannya kebijakan mobil murah sejak 1 Juli 2013, kebijakan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Bagaimana tidak, kebijakan ini seolah menjadi bumerang bagi kebijakan lain yang dibuat dalam rangka mengatasi kemacetan, terutama di wilayah Ibukota. Tidak lama sebelumnya, pada tahun 2010 Wakil Presiden Boediono pernah meminta Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta, untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor guna mengatasi ...