The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Pada bulan Maret 2014 Pemerintah Filipina menandatangani “perjanjian damai komprehensif” dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Proses perdamaian antara Pemerintah Filipina-MILF merupakan peluang untuk mengakhiri kekerasan yang sedang berlangsung, dan kesulitan ekonomi yang melanda Filipina selatan selama lebih dari 40 tahun. Demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan, pada tahun 2016 mendatang akan dibentuk sebuah entitas politik otonomi baru yang disebut Bangsamoro. ...

Perdebatan antara pro kontra kenaikan harga BBM bersubsidi memang tidak akan pernah ada habisnya. Di kalangan masyarakat, pro kontra tersebut semakin hangat di bahas. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para elit politik yang gemar berslogan “hidup rakyat Indonesia”. Buktinya, segelintir partai dengan mudahnya mengubah sikap yang tadinya mendukung menjadi menolak dan yang semula menolak menjadi mendukung. Partai-partai yang tak jelas ...

Menteri ESDM, Sudirman said, pada 16 November 2014 mengumumkan pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ad hoc yang diketuai oleh ekonomi Faisal Basri ini mengemban tugas untuk mengkaji seluruh aspek tentang tata kelola migas dan kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Menteri ESDM. Pembentukan tim ini merupakan usaha untuk memberantas mafia migas. Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung. Usaha ...

Jakarta – Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbalaksono menyatakan upaya Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta yang berencana akan menggunakan hak interpelasi dinilai sebagai langkah yang wajar. Ia menjelaskan bahwa sejauh hal itu digunakan dewan sebagai mitra eksekutif guna memberikan kontribusi untuk pembangunan DKI Jakarta maka hal itu dianggap legal. “Persoalan interpelasi kepada Ahok saya kira sah-sah saja ...

Lembaga riset The Indonesian Institute (TII) mengajak seluruh pihak untuk memberikan kesempatan terlebih dulu bagi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi untuk bekerja merealisasikan program-program yang sebelumnya dicanangkan. “Kita harus memberikan kesempatan bagi kabinet ini untuk bekerja dan merealisasikan program yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK. Sejak awal, presiden telah menyebut kabinet ini dengan nama ‘Kabinet Kerja’, tentu penyebutan ini bukanlah hal yang ...

Setelah enam hari dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 akhirnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan kabinet yang akan membantu merealisasikan janji-janji kampanye presiden dan wakil presiden. Terdapat 34 Menteri yang mengisi pos-pos di berbagai kementerian, latar belakang mulai dari professional murni hingga aktivis partai. Berdasarkan fungsi, terdapat kementerian lama. Selain itu juga terdapat kementerian baru hasil peleburan dua ...

Cara Joko Widodo dalam menyeleksi sejumlah figur untuk diangkat jadi menteri diapresiasi. Karena Presiden RI tersebut meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). “Ini bukti awal Jokowi punya komitmen untuk pemberantasan korupsi,” ujar peneliti The Indonesian Institute, Abd Rohim Ghazali, dalam pesan singkat kepada RMOL (Selasa, 21/10). Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai ...

Terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden RI ketujuh tidak terlepas dari partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 dan partisipasi itu harus tetap terjaga dalam pembangunan politik agar demokrasi tidak mengalami defisit. Partisipasi politik tidak melulu terkait data statistik kuantitatif namun dari peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mendukung terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden ...

The October 2014’s edition of the Indonesian Update raises a main theme on “Regional Elections Law Polemics”. On economics, it talks about “Reviewing Regional Disparities”. On law, it reviews “Democratic Interpretation Inconsistency”. On social affairs, it discusses  “Agricultural Land Function Transfer”. In addition, on law, this edition of the Indonesian Update also discusses “The Constitutionality of Interfaith Marriages”. And on ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2014 kali ini mengangkat judul “Polemik Undang-Undang Pilkada”. Bidang ekonomi membahas “Mengulas Disparitas Regional”. Bidang hukum membahas “Inkonsistensi Tafsir Demokratis”. Serta bidang sosial membahas tentang “Alih Fungsi Lahan Pertanian”. Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat judul “Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama”. Bidang politik membahas “Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK”. Penerbitan ...