Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kembali diperbincangkan setelah dikaitkan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lintas fraksi diklaim telah menekan dokumen pengusul HMP (CNNIndonesia.com, 10/11/2026). Jadi, apa sebenarnya HMP, dan mengapa keberadaannya penting bagi demokrasi?
Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberi DPR hak interpelasi untuk meminta keterangan, hak angket untuk menyelidiki, dan HMP untuk menyatakan sikap resmi sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Pasal 79 ayat (4) UU MD3 membatasi objek HMP pada kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau tidak lagi terpenuhinya syarat jabatan.
Prosedurnya pun berlapis. Berdasarkan Pasal 210 ayat (1) UU MD3, usul HMP diajukan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi, disertai dokumen yang memuat materi dan alasannya. Usul itu diputuskan dalam rapat paripurna, dibahas panitia khusus, lalu ditetapkan kembali dalam paripurna sebagai pendapat DPR. Syarat lintas fraksi penting agar HMP dilaksanakan secara demokratis.
Dalam perjalanannya, HMP beberapa kali diuji. Melalui Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 tanggal 12 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan syarat kuorum dan persetujuan tiga perempat anggota DPR dalam UU MD3 lama karena melampaui syarat UUD 1945 dan mempersulit DPR menjalankan haknya. Pada 2014, usulan menghapus HMP melalui revisi UU MD3 dikritik karena HMP dijamin langsung oleh Pasal 20A UUD 1945 (Republika.co.id, 13/11/2014). Pasal 20A ayat (4) hanya memberi undang-undang kewenangan mengatur tata cara, sehingga UU MD3 tidak boleh meniadakan haknya. Penghapusan HMP hanya mungkin melalui amandemen UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Terkini, pada 10 November 2026, sekitar 50 anggota DPR lintas fraksi menyerahkan usul HMP kepada pimpinan DPR terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran. Usul ini merujuk pada pertimbangan hukum putusan MK yang tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA yang digunakan Gibran saat pencalonan, serta putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Namun, usul tersebut tidak dibacakan dalam Sidang Paripurna pembukaan masa sidang (Kompas.id, 10/11/2026).
DPR pernah menempuh langkah serupa pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada 2001, Memorandum I dan II DPR terkait kasus “Buloggate” dan “Bruneigate” berujung pada Sidang Istimewa MPR yang mencabut mandat Gus Dur (Huda, 2001). Saat itu mekanismenya belum mengenal HMP dan belum melibatkan MK, sehingga perubahan ketiga UUD 1945 menempatkan MK sebagai penguji hukum dengan HMP sebagai pintu masuknya (Prayitno, 2021).
Sebagai instrumen “checks and balances”, HMP hanya bekerja jika DPR menjaga jarak dari kepentingan jangka pendek. Desain pascaamandemen menempatkan HMP dalam tiga lapis: penilaian politik di DPR, pembuktian hukum di MK, dan keputusan politik di MPR (Habibi, 2015). Jika HMP diajukan atau ditahan karena kalkulasi koalisi, lapisan itu kehilangan makna dan hukum berisiko tunduk pada politik, padahal Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, HMP membutuhkan tata kelola yang jelas dan terbuka bagi publik, mulai dari kapan usul diumumkan, bagaimana fraksi bersikap, hingga batas waktu pembahasan. Tanpanya, HMP mudah ditunda atau dipercepat tanpa transparansi.
Terkait konteks penggunaan HMP dalam wacana pemakzulan Gibran, tertahannya usul HMP di meja pimpinan adalah bentuk penyerahan fungsi konstitusional DPR kepada kalkulasi elite. Dengan koalisi yang menguasai mayoritas besar DPR, nasib HMP tidak lagi ditentukan oleh bukti dan putusan peradilan. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi melahirkan preseden berbahaya: pertanyaan konstitusional tentang keabsahan pejabat negara dapat diselesaikan lewat negosiasi politik dan politik sebagai panglima, bukan supremasi dan proses hukum sebagaimana mestinya.
Jika usul HMP terus ditahan, keraguan atas legitimasi jabatan Wakil Presiden akan terus membayangi pemerintahan. Jika pengunduran diri terjadi sebelum MK memeriksa, Pasal 40 UU MD3 menghentikan proses, sehingga makna frasa “tidak lagi memenuhi syarat” tidak pernah diuji dan kegagalan verifikasi syarat pencalonan tidak pernah dipertanggungjawabkan. Kedua skenario sama-sama meninggalkan pertanyaan hukum bagi pemilu berikutnya. Hal ini perlu dipertimbangkan secara cermat dan diantisipasi potensi dampak politik maupun hukumnya.
Setidaknya ada tiga langkah agar HMP tidak menjadi alat politik semata. Pertama, DPR perlu menggunakan HMP secara transparan dan berbasis bukti, termasuk membuka dokumen usul dan risalah pembahasannya. Kedua, DPR dan pemerintah perlu memastikan pengaturan HMP dalam UU MD3 tetap sejalan dengan UUD 1945. Ketiga, DPR perlu memperkuat sosialisasi melalui dpr.go.id, PPID DPR, dan TV Parlemen, karena informasi yang tersedia kerap tidak sampai ke masyarakat. Tanpa itu, partisipasi publik sulit menjadi bermakna, yakni didengar, dipertimbangkan, dan mendapat penjelasan, sebagaimana ditegaskan MK dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
Afifah Fitriyani Oceanto
Peneliti Bidang Hukum
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
afifah@theindonesianinstitute.com
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research