Efisiensi Anggaran: Inovasi atau Pembatasan bagi Daerah? Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran semakin menjadi sorotan, terutama dalam konteks desentralisasi fiskal. Kebijakan ini mendorong daerah untuk lebih mandiri dalam pengelolaan anggaran, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan operasional, dari layanan publik hingga insentif inovasi kebijakan. Apakah efisiensi anggaran mampu memicu inovasi daerah, atau justru membatasi ...

ndonesia kembali digegerkan dengan kabar-kabar tindak pidana pertahanan yang terjadi, mulai dari pemalsuan akta jual beli tanah, penduplikatan sertifikat hak milik, dan fenomena pagar laut yang ternyata mengantongi 263 sertifikat hak guna bangunan dan 17 sertifikat hak milik dengan total lebih dari 410 hektar. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) akan mengadakan The Indonesian Forum seri ke-117 ...

Meskipun program makan bergizi gratis (MBG) telah dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan. Misalnya, terkait dengan proses produksi (sampai distribusi), keseragaman nilai gizi antar wilayah, hingga tata kelola limbah. The Indonesian Forum (TIF) Seri 116 akan membahas hal tersebut bersama para narasumber, pada: Hari/tanggal : Kamis, 30 Januari 2025 ...

Dalam rangka diseminasi INDONESIA 2024 bidang politik, The Indonesian Institute akan mengadakan acara diskusi daring The Indonesian Forum (TIF) seri ke-115 dengan judul “Memperkuat Pengawasan Partisipatif Pasca Tahun Politik 2024”. Untuk itu, kami mengundang Anda untuk ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini pada: Dengan narasumber 1. Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute 2. Lolly Suhenty, Anggota ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), bermaksud mengadakan acara Diskusi Virtual “The Indonesian Forum Seri ke-114” yang merupakan bagian kegiatan diskusi bulanan sekaligus pemaparan hasil kajian tahunan INDONESIA 2024 dari The Indonesian Institute dengan judul “Polemik Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Pemilu 2024” Adapun narasumber adalah 1. Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik, The Indonesian Institute 2. Diah ...

Babak baru perjalanan demokrasi Indonesia telah dimulai dengan dilantiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029. Aspek penting yang menjadi fokus adalah partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. The Indonesian Forum seri ke-113 berjudul “Harapan untuk Peningkatan Partisipasi Publik di Parlemen yang Baru” akan membahas secara mendalam pada Selasa, 29 Oktober 2024, 14.00 – 16.00 WIB, di ...

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai hasil buah perjuangan masyarakat sipil selama masa pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi. Sejalan UU TPKS, pemerintah juga mengeluarkan produk kebijakan yang senada dalam bentuk beberapa peraturan. Diskusi The Indonesian Forum Seri Ke-112 ini mengangkat judul “Refleksi Pemerintahan Jokowi: Tantangan Implementasi UU TPKS”. Forum diskusi ini dimaksudkan untuk membahas topik tersebut bersama narasumber, ...

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meresmikan Golden Visa, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan investasi dan izin tinggal bagi investor luar negeri dan talenta global yang ingin memberikan kontribusi di Indonesia. WNA yang berminat “golden visa” Indonesia sudah mencapai 400 orang yang disetujui dengan dana yang terhimpun sebesar Rp3 Triliun. Namun, ada potensi sejumlah masalah, seperti distorsi harga properti, krisis perumahan, ...

Pemilu 2024 di Indonesia mencatatkan sejarah baru dengan keterpilihan calon legislatif perempuan terbanyak sejak era Reformasi (CSIS, 2024). Berdasarkan analisis dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem, 2024), keterwakilan perempuan di DPR diproyeksikan meningkat menjadi 22,1%, yang berarti 128 kursi dari total 580 kursi DPR akan ditempati oleh perempuan. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,6% dibandingkan dengan Pemilu 2019, di ...

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disebutkan bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta Pemilu. Pada Pemilu 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 ...