The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan salah satu pekerjaan rumah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dibawah kepemimpinan Djoko Setiadi adalah menyaring berita bohong atau hoaks yang dapat mengganggu keamanan nasional. Ia juga berharap BSSN tidak mengebiri kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. “Tugas Badan Siber adalah menyaring berita-berita ‘hoax’ serta turut menjadi ‘leading ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir di penghujung tahun 2017 ini, dengan laporan tahunan tentang Indonesia, “INDONESIA 2017”. Dalam laporan tahunan kali ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2017. Peneliti bidang politk menulis tentang Politik Digital dan Partai Politik di Indonesia. Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Perkembangan teknologi ...

Speaker of the House of Representatives (DPR) Setya Novanto, through his attorney on October 10, 2017, reported a number of social media accounts to the police. There are a total of 31 accounts, consisting of 15 twitter accounts, 9 Instagram accounts, and 8 Facebook accounts. They were all reported for allegedly making and disseminating insultimg memes about Setya Novanto. The ...

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto, melalui kuasa hukumnya pada 10 Oktober 2017 yang lalu melaporkan sejumlah akun media sosial ke kepolisian. Ada 31 akun yang terdiri dari 15 akun twitter, 9 akun Instagram, dan 8 akun Facebook. Mereka semua dilaporkan karena diduga membuat dan menyebarkan meme sindiran terhadap Setya Novanto. Laporan utama Update Indonesia bulan November 2017 kali ...

On Monday, October 16, 2017, Anies Baswedan and Sandiaga Uno were officially inaugurated by President of Indonesia Joko Widodo (Jokowi) as the new Governor and Vice Governor of DKI Jakarta for the period of 2017-2022. The pair of Governor and Vice Governor, who managed to obtain 3,240,332 votes from 13,034 polling stations (TPS), is ready to lead the citizens of ...

Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh 3.240.332 suara dari 13.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini, siap memimpin warga DKI Jakarta di tengah sejumlah tantangan diawal masa kerjanya ini. Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober ...

Chief of Police of the Republic of Indonesia (Police), General (Pol) Tito Karnavian said, current information lie (hoax) in social media is very easy to spread. The reason is that lying information can be made by anyone. But the most worrying is when the information lie contains dangerous content for the integrity of the Unitary State of the Republic of ...

Laporan utama Update Indonesia bulan September 2017 kali ini mengangkat judul “Saracen: Potret Bisnis Hoax di Indonesia”. Bidang Bidang politik membahas “Polemik Pernyataan Panglima TNI”. Bidang sosial membahas “PR Kekeringan untuk Kita Semua”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat ...

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap belum mampu memenuhi reformasi di bidang hukum. Sebagian kalangan menilai menjelang tiga tahun pemerintahannya, belum ada hasil signifikan yang dihasilkan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, berpendapat ada tiga jenis pendekatan yang dilakukan Jokowi-JK dalam reformasi bidang hukum. Ketiganya adalah ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Eryanto Nugroho mengkritik jalannya reformasi hukum selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai salah satu agenda nawacita pemerintahan Jokowi-JK tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Salah satu indikasinya, menurut Eryanto, ialah mandeknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dia juga menyoroti masih lemahnya sistem penegakkan hukum dan profesionalitas lembaga penegak ...