The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Salah satu publikasi rutin The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah Indonesian Report yang dipublikasikan setiap tahunnya. Sedikit berbeda dengan konsep Indonesia Report sebelumnya, pada Report Indonesia 2014 ini mengambil satu tema utama mengenai Pemilu 2014 dengan judul “SKETSA PEMILU 2014: ANTARA SUBSTANSI, PROSES, DAN KENYATAAN (Kumpulan Artikel Terpilih)”. The Indonesian Institute, merekam perjalanan pemilu legislatif dan ...

The main report in the February-March 2015 edition of the Indonesian Update is  “President as the Leader of Corruption Eradication”. On the economy, it discusses “Quo Vadis Infrastructure Development”. On politics, it talks about  “Looking at the Revised Local Election Law” and “Politics in Sense and Power”. On social affairs, it discusses “The Dissolution of BP REDD + and DNPI”. ...

Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day), diperingati setiap tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Perayaan ini sudah berlangsung sejak tahun 1910an dan pada tahun 1975, PBB mulai mensponsori Hari Perempuan Internasional ini. Pada awalnya, hari ini dirayakan di seluruh dunia untuk memperingati keberhasilan kaum perempuan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Pertanyaannya, apakah memang untuk keberhasilan kaum perempuan di segala bidang ...

Publikasi bulanan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Update Indonesia — Volume IX, No. 04 – Februari-Maret 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan Februari-Maret 2015 kali ini mengangkat judul “Presiden sebagai Imam Pemberantasan Korupsi”. Bidang ekonomi membahas “Quo Vadis Pembangunan Infrastruktur”. Bidang politik membahas “Menilik Revisi Undang-Undang Pilkada” dan “Politik dalam Rasa dan Kuasa”. Serta bidang sosial ...

Kepemimpinan merupakan entitas melekat dalam dinamika politik Indonesia. Akselerasi politik Nasional dibangun dengan kuatnya kepemimpinan yang mampu mentransformasikan pendidikan politik kepada konstituennya. Membangun kepemimpinan yang kuat juga menjadi problem di negeri ini. Memang, satu pemimpin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa dan negara. Sulit dipungkiri, tipe masyarakat Indonesia masih sangat kuat terpengaruh oleh para pemimpin. Pertanyaannya, pemimpin macam apa yang ...

Latar belakang riset ini adalah konflik yang terjadi karena pendirian rumah ibadah masih marak terjadi di Indonesia. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hampir terjadi kepada seluruh agama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama maka dikeluarkanlah Peraturan ...

Tepat hari Jumat lalu (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dengan beberapa agenda dan salah satunya membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada rapat tersebbut Presiden Jokowi mempertanyakan program tersebut karena masih sangat banyak keluhan dari masyarakat. Contoh yang disampaikan oleh Presiden adalah misalnya ketika melakukan pembayaran di Rumah Sakit, si pasien masih harus mengeluarkan ...

IKRAR kekalahan yang disampaikan pimpinan KPK yang baru atas keputusan pelimpahan kasus dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan dari KPK kepada Kejaksaan Agung membuat masyarakat pendukung gerakan antikorupsi kecewa. Optimisme terhadap agresivitas pemberantasan korupsi di bawah formasi pimpinan sementara KPK itu menjadi kabur. Tidak ayal, sikap kritis dan aksi penolakan atas keputusan tersebut menyeruak di antara gerakan masyarakat sipil dan ...

“Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Sabtu (28/2). Jakarta, The Indonesian Institute menilai konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. ...

The Indonesian Institute (TII) menilai, konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta, seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII, Arfianto Purbolaksono, di Jakarta, Sabtu (28/2). ...