The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kepemimpinan merupakan entitas melekat dalam dinamika politik Indonesia. Akselerasi politik Nasional dibangun dengan kuatnya kepemimpinan yang mampu mentransformasikan pendidikan politik kepada konstituennya. Membangun kepemimpinan yang kuat juga menjadi problem di negeri ini. Memang, satu pemimpin tidak bisa menyelesaikan semua persoalan bangsa dan negara. Sulit dipungkiri, tipe masyarakat Indonesia masih sangat kuat terpengaruh oleh para pemimpin. Pertanyaannya, pemimpin macam apa yang ...

Latar belakang riset ini adalah konflik yang terjadi karena pendirian rumah ibadah masih marak terjadi di Indonesia. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hampir terjadi kepada seluruh agama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama maka dikeluarkanlah Peraturan ...

Tepat hari Jumat lalu (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dengan beberapa agenda dan salah satunya membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada rapat tersebbut Presiden Jokowi mempertanyakan program tersebut karena masih sangat banyak keluhan dari masyarakat. Contoh yang disampaikan oleh Presiden adalah misalnya ketika melakukan pembayaran di Rumah Sakit, si pasien masih harus mengeluarkan ...

IKRAR kekalahan yang disampaikan pimpinan KPK yang baru atas keputusan pelimpahan kasus dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan dari KPK kepada Kejaksaan Agung membuat masyarakat pendukung gerakan antikorupsi kecewa. Optimisme terhadap agresivitas pemberantasan korupsi di bawah formasi pimpinan sementara KPK itu menjadi kabur. Tidak ayal, sikap kritis dan aksi penolakan atas keputusan tersebut menyeruak di antara gerakan masyarakat sipil dan ...

“Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Sabtu (28/2). Jakarta, The Indonesian Institute menilai konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. ...

The Indonesian Institute (TII) menilai, konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta, seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII, Arfianto Purbolaksono, di Jakarta, Sabtu (28/2). ...

“Prinsip transparansi yang diperjuangkan Ahok harus dicontoh” Jakarta – The Indonesian Institute (TII) menilai konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata ...

Kamis 26 Februari 2015 menjadi penanda seratus hari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (atau biasa dipanggil Ahok) di DKI Jakarta. Selama memimpin DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini, tidak lepas dari kontroversi. Kini tepat di 100 hari masa kerjanya, Ahok kembali terseret kontroversi. Polemik belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 menjadi pangkal konflik antara Ahok dengan DPRD ...

Polemik pengangkatan Kapolri baru telah berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya. Salah satu babak yang patut disimak adalah adanya Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan yang diucapkan pada sidang tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah menimbulkan pro kontra yang sangat hebat diberbagai lapisan masyarakat. Salah satu substansi putusan tersebut adalah Hakim ...

Pada tanggal 5 Desember 2014 lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 176 yang membubarkan 10 lembaga negara non struktural. Pembubaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Belum genap 2 bulan sejak pembubaran tersebut, Presiden Jokowi kembali membubarkan dua lembaga negara yaitu Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD+) dan Dewan ...