The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Tepat hari Jumat lalu (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dengan beberapa agenda dan salah satunya membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada rapat tersebbut Presiden Jokowi mempertanyakan program tersebut karena masih sangat banyak keluhan dari masyarakat. Contoh yang disampaikan oleh Presiden adalah misalnya ketika melakukan pembayaran di Rumah Sakit, si pasien masih harus mengeluarkan ...

IKRAR kekalahan yang disampaikan pimpinan KPK yang baru atas keputusan pelimpahan kasus dugaan korupsi Komjen Pol Budi Gunawan dari KPK kepada Kejaksaan Agung membuat masyarakat pendukung gerakan antikorupsi kecewa. Optimisme terhadap agresivitas pemberantasan korupsi di bawah formasi pimpinan sementara KPK itu menjadi kabur. Tidak ayal, sikap kritis dan aksi penolakan atas keputusan tersebut menyeruak di antara gerakan masyarakat sipil dan ...

“Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Sabtu (28/2). Jakarta, The Indonesian Institute menilai konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. ...

The Indonesian Institute (TII) menilai, konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta, seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata peneliti politik TII, Arfianto Purbolaksono, di Jakarta, Sabtu (28/2). ...

“Prinsip transparansi yang diperjuangkan Ahok harus dicontoh” Jakarta – The Indonesian Institute (TII) menilai konflik antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Jakarta mengenai pembahasan APBD menjadi contoh bahwa pengelolaan keuangan daerah harus transparan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. “Melihat konflik antara Ahok dan DPRD DKI Jakarta seharusnya dapat menjadi pembelajaran bagi pengelolaan keuangan daerah,” kata ...

Kamis 26 Februari 2015 menjadi penanda seratus hari kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (atau biasa dipanggil Ahok) di DKI Jakarta. Selama memimpin DKI Jakarta, mantan Bupati Belitung Timur ini, tidak lepas dari kontroversi. Kini tepat di 100 hari masa kerjanya, Ahok kembali terseret kontroversi. Polemik belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 menjadi pangkal konflik antara Ahok dengan DPRD ...

Polemik pengangkatan Kapolri baru telah berlangsung kurang lebih satu bulan lamanya. Salah satu babak yang patut disimak adalah adanya Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Sarpin Rizaldi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Putusan yang diucapkan pada sidang tanggal 16 Februari 2015 tersebut telah menimbulkan pro kontra yang sangat hebat diberbagai lapisan masyarakat. Salah satu substansi putusan tersebut adalah Hakim ...

Pada tanggal 5 Desember 2014 lalu Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 176 yang membubarkan 10 lembaga negara non struktural. Pembubaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan. Belum genap 2 bulan sejak pembubaran tersebut, Presiden Jokowi kembali membubarkan dua lembaga negara yaitu Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD+) dan Dewan ...

Hope this email finds you well. Attached is the monthly publication of The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), The Indonesian Update — Volume IX, No. 03 – January 2015 (English version). The January 2015’s edition of the Indonesian Update raises a main theme on “Questioning the Corruption Eradication Committment in the Police Chief Selection”. On the economy, ...

Hasil survei media monitoring yang dilakukan oleh The Indonesian Institute mengenai 100 hari pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla secara umum bernada negatif. “Hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemilik media yang sebagian besar adalah politikus dan merupakan lawan politik dari Jokowi dan Jusuf Kalla,” ungkap Arfianto Purbolaksono saat dihubungi oleh The Geo Times. Menurutnya, ada perbedaan headline berita di ...