The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mempublikasikan kajian tengah tahun, Policy Assessment, terkait kebijakan publik di Indonesia. Beberapa topik lintas bidang membahas tentang dinamika dan polemik pelaksanaan Pemilu 2024, baik dari aspek pendataan pemilih penyandang disabilitas, sosialisasi dan pendidikan pemilih penyandang disabilitas mental, regulasi kampanye, serta pelanggaran kampanye. Sementara, di bidang ekonomi, kajian tengah tahun 2024 ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi Policy Assessment 2024. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Evaluasi Pengawasan Pelanggaran Kampanye Pemilu 2024”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan metodologi kualitatif dengan metode studi pustaka dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber terkait. Kajian kebijakan ini menemukan implementasi ...

Hasil evaluasi PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pemilih Pemilu 2024 mencatat bahwa pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada penyandang disabilitas mental berjalan belum cukup efektif. Oleh sebab itu, perlu dioptimalisasi dengan proses pelatihan yang lebih lanjut dan dukungan sumber daya yang memadai. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, telah mengeluarkan ...

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Dalam Pemilu 2024, terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilih. Perubahan ini mendorong pentingnya mengevaluasi metode pendataan yang digunakan supaya bisa terus diperbaiki ke depannya. Dalam membahas isu pendataan penyandang disabilitas, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, telah mengeluarkan penelitian “Policy Assessment ...

Walaupun secara umum kebijakan transisi energi di Indonesia sudah memenuhi konteks ketahanan energi guna menjaga ketersediaan pasokan dalam negeri, unsur pemenuhan keadilan energi dan keberlanjutan lingkungan masih belum terlalu didorong dan dipenuhi dengan baik. Info lengkapnya, akses POLICY ASSESSMENT 2024 oleh Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute.  

Meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 menjadi pijakan sentral bagi Pemilu 2024, analisis tengah tahun oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyoroti sejumlah kelemahan yang mendasar, khususnya dalam upaya sosialisasi dan strategi kampanye. Bersama dengan suara-suara kritis lainnya, kekhawatiran atas definisi yang samar dan ruang interpretasi yang terbuka lebar semakin menjadi sorotan. ...

Kajian kebijakan tengah tahun “Policy Assessment” mengangkat isu-isu kebijakan publik di awal hingga pertengahan tahun 2023. Dalam kajian kebijakan tengah tahun 2023 kali ini, kami mengangkat topik tentang seleksi calon presiden, dengan mengambil studi kasus tentang mekanisme “Rembuk Rakyat” yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Topik lain yang kami angkat terkait isu politik adalah tentang Sosialisasi Peserta Pemilu dalam ...

Dalam negara demokrasi, fungsi partai politik (parpol) adalah mengantarkan kadernya untuk dapat duduk di kursi pemerintahan. Salah satu partai politik yang telah siap dalam menjalankan fungsi sebagai pengantar kadernya untuk dapat duduk di kursi kekuasaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Satu tahun pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, PSI telah menentukan sikap untuk mendukung Giring Ganesha yang saat itu menjabat ...

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik dengan informasi terkait ancaman maupun pemblokiran kepada sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital, seperti Paypal, Stream, dan banyak lainnya. Berikut Policy Assessment 2023 The Indonesian Institute tentang topik tersebut, yang ditulis oleh Galang Taufani.      

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan perspektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menilai berdasarkan teori evaluasi Kettner, Moroney dan Martin. Penelitian ini mencatat ...