Di tengah gejolak geopolitik global dan polemik demokrasi, penegakan hukum, dan ekonomi di Indonesia, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menghadirkan kajian kebijakan tengah tahun, Policy Assessment. Di tahun 2026 ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan krusial. Di isu hukum dan politik, kami membahas tentang hambatan pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum ...

Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ...

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi secara nasional. Di balik tujuan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai desain kelembagaan, partisipasi publik, keberlanjutan pembiayaan, serta relasinya dengan institusi ekonomi desa yang telah ada. Melalui studi kebijakan ini, kami menganalisis implementasi dan desain ...

Kajian tengah tahun, “Policy Assessment 2026” The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang politik kali ini menganalisis dinamika diskursus elite partai politik dan persepsi masyarakat terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kajian ini membahas perkembangan perdebatan mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah yang kembali mengemuka sejak akhir tahun 2025, serta menelaah implikasinya ...

Salam dari The Indonesian Institute, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan Kajian Kebijakan Tengah Tahun “Policy Assessment” 2026. Kajian Bidang Sosial tahun ini berjudul “Dinamika Penonaktifan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2026 dan Implikasinya.” Kajian ini menelaah implementasi penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merilis Policy Assessment terbaru berjudul “Hambatan Pemenuhan Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP Terbaru” yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania. Kajian ini menganalisis bagaimana KUHAP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 mengakomodasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Meski terdapat sejumlah kemajuan normatif, penelitian ini menemukan masih adanya tantangan serius ...

Kajian tengah tahun (Policy Assessment) 2025 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menganalisis beragam isu kebijakan publik yang penting dan hangat untuk disuarakan. Di bidang ekonomi, kajian mixed methods ini mengulas tentang kesiapan dan kerentanan pemerintah provinsi dalam menghadapi perubahan iklim, serta rekomendasi kebijakan untuk pemerintah provinsi maupun pusat. Analisis studi merujuk pada studi data Notre Dame ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi tahunan, Policy Assessment 2025. Salah satu topik di bidang ekonomi berjudul “Indeks ND-GAIN di 34 Provinsi di Indonesia: Studi Data Tahun 2023, Progress Tahun 2025, dan Rekomendasi Kebijakan”, yang ditulis oleh Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi TII. Studi ini dilakukan dengan metode menggunakan kombinasi metode deskriptif kualitatif ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan publikasi tahunan Policy Assessment 2025. Edisi Policy Assessment tahun 2025 dari bidang sosial kali ini menyajikan analisis kritis terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi penanganan stunting di Indonesia. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun MBG menjadi salah satu program quick-win pemerintahan Prabowo-Gibran, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan ...

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada bulan Februari lalu, penekanan pada efisiensi anggaran memaksa lembaga peradilan meninjau ulang dan memangkas pos belanja operasional—mulai dari transportasi hakim dan panitera, pemeliharaan ruang sidang, hingga pengadaan sarana administrasi. Di permukaan, penghematan ini memberi ruang bagi kas peradilan untuk menutupi kebutuhan mendesak lain, namun secara mendalam justru mengikis kemampuan institusi peradilan ...