Kajian kebijakan tengah tahun “Policy Assessment” mengangkat isu-isu kebijakan publik di awal hingga pertengahan tahun 2023. Dalam kajian kebijakan tengah tahun 2023 kali ini, kami mengangkat topik tentang seleksi calon presiden, dengan mengambil studi kasus tentang mekanisme “Rembuk Rakyat” yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Topik lain yang kami angkat terkait isu politik adalah tentang Sosialisasi Peserta Pemilu dalam ...

Dalam negara demokrasi, fungsi partai politik (parpol) adalah mengantarkan kadernya untuk dapat duduk di kursi pemerintahan. Salah satu partai politik yang telah siap dalam menjalankan fungsi sebagai pengantar kadernya untuk dapat duduk di kursi kekuasaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Satu tahun pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, PSI telah menentukan sikap untuk mendukung Giring Ganesha yang saat itu menjabat ...

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik dengan informasi terkait ancaman maupun pemblokiran kepada sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital, seperti Paypal, Stream, dan banyak lainnya. Berikut Policy Assessment 2023 The Indonesian Institute tentang topik tersebut, yang ditulis oleh Galang Taufani.      

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan perspektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menilai berdasarkan teori evaluasi Kettner, Moroney dan Martin. Penelitian ini mencatat ...

Indonesia saat ini tengah mempersiapkan bonus demografi yang akan dihadapi pada tahun 2035. Berdasarkan Sumber proyeksi penduduk tahun 2015 – 2045 hasil Sensus Antara Penduduk (SUPAS) 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas),  Provinsi Bengkulu menempati urutan kedua secara nasional yang telah menghadapi bonus demografi. Dan, didalamnya terdapat lima kabupaten yang akan dalam proses transisi demografi. Di sisi ...

Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak bulan November 2023. Hal ini kemudian menimbulkan polemik publik. Sebagian kalangan menilai hal itu berpotensi memunculkan ketidakadilan parpol tertentu berpeluang untuk mencuri start kampanye. Persoalan itu pun disuarakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang ditindaklanjuti dengan sejumlah pembicaraan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). ...

Kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tema “Menilik Persiapan Jelang Pemilu Tahun 2024 dan Dinamika Kebijakan di Tahun Ketiga Pandemi Covid-19” hadir dengan subtema menarik dan aktual. Di bidang politik, TII mengangkat beberapa topik terkait kebijakan publik di Indonesia, seperti evaluasi terhadap tim seleksi dan proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi kajian tengah tahun. Salah satu topik kajian tengah tahun kali ini mengangkat judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan ...

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui tujuh orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima orang anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Kedua belas orang yang ditetapkan oleh DPR RI ini sebelumnya telah melalui serangkaian proses seleksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai ...

Penetapan empat puluh rancangan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022 membuka lembar baru proses legislasi beberapa regulasi hukum digital di Indonesia. Pada daftar tersebut terdapat Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan usulan dari pemerintah. Namun, belum ada ...