Profil The Indonesian Institute

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

 

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

 

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Jalan Petogogan 1 No. 5
Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12160
021-7203844/ 021-7203439
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

 

tii-logo

Program Riset 

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

 

 

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

 

 

 

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (policy assessment) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.

 

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang- bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

 SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta ( 4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

 

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah- masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan  sebagainya.  Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

 

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang  timbul  baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Download Profil TII

 

 

Komentar