Artikel

Perlu SOP yang Jelas Pemeriksaan Barang Pekerja Migran Indonesia

Sumber: Koran Sindo 12 April 2023

Read More »

Ketua DPR Dorong RUU PDP Tuntas

Penuntasan pembahasan RUU PDP membutuhkan kehendak politik yang kuat dari DPR dan pemerintah. Alih-alih tindak nyata, setiap kali ada kebocoran data hanya disampaikan janji penuntasan RUU PDP.   JAKARTA, KOMPAS — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mendorong agar dilakukan percepatan penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Masyarakat kini sangat membutuhkan kehadiran undang-undang yang dapat melindungi data pribadi ...

Read More »

Desain Hukum Digital Terpadu di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pelbagai aktivitas di ruang digital. Namun, laju perkembangan teknologi ini tidak mampu diiringi oleh regulasi hukum yang melindungi aktivitas masyarakat tersebut. Selain terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) terhadap beberapa aspek seperti perlindungan data pribadi masyarakat, pengaturan hukum digital lainnya juga tersebar di pelbagai undang-undang yang berbeda. Contohnya adalah ...

Read More »

Untuk hindari krisis fiskal, pemerintah harus hati-hati kelola hutang COVID-19

Untuk meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya yang sangat besar atau tepatnya Rp 1.266,85 triliun. Dampaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. Pemerintah berusaha menutup defisit itu dengan salah satunya menerbitkan ...

Read More »

Lebih sedikit lebih baik: bagaimana Jokowi bisa kurangi jumlah kementerian dari 34 menjadi 25

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober 2019. Pembicaraan mengenai kabinet baru pun kian ramai. Wacana restrukturisasi atau penataan ulang kementerian/lembaga (K/L) kembali mengemuka. Tata ulang berarti efisiensi, yaitu meninjau tugas, pokok, dan fungsi K/L. Saat ini, jumlah kementerian yang sangat banyak, yaitu 34, belum ditambah dengan berbagai kelembagaan atau badan, sehingga menghambat sinergi antar K/L karena ...

Read More »

Pranata Pengawasan Otonomi Daerah

Tahun ini kita memperingati peristiwa reformasi yang telah memasuki usia 21 tahun. Peristiwa itu merupakan salah satu momentum penting yang menjadi suluh perubahan dalam merestrukturisasi tata kelola negara dan pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan desentralistis. Salah satu perubahan itu adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Ini sebagai tuntutan atas trauma penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masa lalu yang begitu tersentralisasi ...

Read More »

Mencari Calon Wapres Ideal Jokowi

Beberapa hari lalu, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil penelitian mereka tentang “Calon Wakil Presiden: Penilaian Elite, Opinion Leader, dan Massa Pemilih Nasional”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beragam studi dan pengalaman tentang pemilihan presiden (Pilpres), yang menunjukkan pentingnya faktor persepsi pemilih terkait tokoh yang berlaga dalam Pilpres maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Persepsi pemilih tesebut terutama berkaitan dengan opini pemilih ...

Read More »

Akhir Mei, Akhir Asap Rokok?

31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Apa makna dari peringatan ini? Akan kah hanya sekedar perayaan tanpa dampak yang berarti? Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menduduki peringkat tiga di dunia dalam hal jumlah perokok terbanyak (depkes.goid, 31/5). Tingginya perokok aktif di negara kita bukan berarti menunjukkan bahwa mayoritas perokok tidak paham mengenai dampak kesehatan yang akan mereka terima. ...

Read More »

Membangun Optimisme Jaminan Kesehatan Nasional

Masalah pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) silih berganti tampil di media massa, mulai dari ketersediaan kamar rawat yang sulit didapatkan, ketersediaan obat, sampai ketersediaan alat kesehatan. Belum lagi banyaknya aduan perlakuan berbeda yang didapatkan karena berlabel sebagai pasien BPJS Kesehatan. Misteri Kualitas  Berbagai permasalahan layanan kesehatan tersebut menjadi perhatian Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI mengemas topik panas ...

Read More »

Media Sosial, Pilkada Serentak dan Pemilu 2019

PERKEMBANGAN internet yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat    di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (2018), disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 49% persen ...

Read More »