Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hadir kembali menjadi atensi publik setelah pembahasannya yang sempat mati suri sejak tahun 2019, pembahasan mengenai RUU KKS bergulir kembali pada pertengahan tahun 2026 dan hadir sebagai salah satu peraturan Prolegnas. Pemerintah bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas kembali rancangan regulasi yang bertujuan memperkuat tata kelola keamanan siber nasional ...

Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 RAPBN 2027, yang ditetapkan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) (cnbcindonesia.com, 11 ...

Beberapa waktu terakhir, dua kampus besar di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menjadi sorotan publik karena dua peristiwa yang sekilas tampak berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki benang merah yang sama. Di UGM, Serikat Mahasiswa (Sema) UGM membubarkan sebuah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan ...

Sidang Paripurna 9 Juni 2026 mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), sebagai bentuk upaya supremasi sipil dan transformasi Polri menjadi lebih unggul dan profesional. Namun demikian, klausul siber dalam Polri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Polri telah memiliki Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara ...

Bulan Mei 2026, publik dan pakar ramai mengkritisi terobosan Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan memberikan susu formula lanjutan untuk anak usia 6–12 bulan dan formula pertumbuhan untuk balita usia 1–3 tahun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara kesehatan masyarakat, terobosan ini sangat berkontradiktif dengan standar emas pemberian asupan bayi berupa Air Susu Eksklusif (ASI) pada anak sejak lahir ...

Kasus pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Temanggung yang dihentikan sementara setelah menuai sorotan publik perlu dibaca lebih jauh dari sekadar persoalan lokasi bangunan. Persoalan utamanya bukan semata apakah sebuah bangunan berdiri di atas sebagian akses jalan umum atau tidak, tetapi bagaimana pembangunan dijalankan, siapa yang menentukan keputusan, dan sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses tersebut. Program Koperasi ...

Per 14 April 2026, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Siap Saji. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih yang selama ini berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit tidak menular di Indonesia, seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, stroke, ...

Nadiem Makarim, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dituntut oleh Jaksa dengan pidana 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 5,6 triliun untuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan gawai Chromebook yang merugikan negara sebesar Rp5,2 triliun. Selain Nadiem, aktor-aktor lainnya seperti Ibrahim Arief alias Ibam, seorang konsultan teknologi yang pada saat itu dipekerjakan untuk memberikan saran juga dipidana. ...

Pada 5 Mei 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menjadi sorotan publik di mana nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2026 adalah 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Dilansir Kompas.com (6 Mei 2026), angka ini merupakan pertumbuhan tertinggi untuk periode kuartal pertama dalam 13 tahun terakhir di mana BPS mencatat pertumbuhan ekonomi RI di Triwulan-I 2013 sebesar 6,03 persen. ...

Rencana Menteri HAM Natalius Pigai untuk membentuk tim asesor dalam menentukan siapa yang layak disebut sebagai aktivis HAM patut dikritisi secara serius. Alih-alih sekadar menghadirkan kepastian hukum, kebijakan ini berpotensi membuka ruang baru bagi negara untuk mengontrol, bahkan mendefinisikan ulang, aktivisme itu sendiri. Pemerintah berargumen bahwa mekanisme ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan status aktivis dan memastikan perlindungan hukum diberikan secara ...