Indonesia saat ini benar-benar disorot dunia. Dari sisi prestasi, misalnya, kontingen Indonesia di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Jepang, meraih 15 medali emas atau lebih dari dua kali lipat dari target awal tujuh medali emas, dengan total 73 medali dan menempati peringkat ke-8 perolehan medali (kemenpora.go.id, 24 Oktober 2026). Sementara itu, dari sisi public image yang negatif, tidak perlu ditanya ...

Kabut asap kembali menjadi persoalan diplomatik antarnegara. Pada 16 Oktober 2026, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) menerbitkan notifikasi langkah pencegahan kepada tujuh perusahaan Indonesia berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) (Beritasatu.com, 16/10/2026), menambah daftar tiga perusahaan di Kalimantan sehingga totalnya sepuluh. Di Malaysia, desakan agar Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertindak ...

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih meluas. Berdasarkan data patroli harian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Oktober 2026, lima provinsi dengan persentase luas lahan terbakar tertinggi adalah Sumatera Selatan (49%), Jambi (22%), Kalimantan Tengah (11%), Kalimantan Selatan (11%), dan Kalimantan Barat (7%) (BNPB, 2026). Lebih jauh, luas areal karhutla di Indonesia periode Januari-Juli 2026 (202.004,30 ha) ...

Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka. Kali ini, persoalannya bukan sekadar perdebatan publik mengenai apakah sebuah ijazah asli atau palsu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sistem verifikasi persyaratan calon bekerja? Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar ...

Restitusi pajak kembali menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan fiskal Indonesia. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, pemerintah mengusulkan penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk melalui audit khusus terhadap restitusi pajak. Secara prinsip, penguatan pengawasan dan pemberian kewenangan tersebut dapat kita pahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ...

Ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, pertanyaan tentang bagaimana pembangunan dibiayai menjadi semakin relevan. Selama ini, ketika berbicara mengenai pembangunan, kita cenderung memulai pembicaraan dari satu sumber yang sama: anggaran pemerintah. Berapa besar APBN? Berapa besar APBD? Berapa besar transfer yang tersedia? Berapa banyak lagi anggaran yang perlu ditambahkan? Padahal, mungkin sudah waktunya kita mengajukan pertanyaan yang berbeda: apakah negara ...

Bencana alam sering kali dipahami sebagai peristiwa yang berada di luar kendali manusia. Gempa bumi, misalnya yang terjadi dalam beberapa minggu ini, tidak dapat dicegah dan kedatangannya tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Namun, ketika bencana terjadi, besarnya dampak yang ditanggung masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan alam. Kerentanan masyarakat, kesiapan pemerintah, kualitas infrastruktur, kecepatan evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar turut menentukan ...

Pasca bencana terjadi, realisasi hadirnya ruang aman bagi korban masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan. Dua hari setelah gempa bumi menimpa Nusa Tenggara Timur (NTT), seorang anak yang baru berusia 15 tahun telah mengalami pemerkosaan di sekitar wilayah pengungsian Sikka, Flores yang masih minim pengawasan (Kompas.com, 9 September 2026). Selain kekerasan seksual pada anak, di NTT ...

Berita dalam Kompas.com (2 September 2026) sangat mengkhawatirkan. Di Jawa Tengah, sebanyak 163.839 data penerima bantuan sosial (bansos) atau keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online (judol). Secara nasional, pada evaluasi penyaluran bansos Triwulan-II 2026 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat hampir 1,5 juta KPM yang terindikasi judol (Kompas.com, 2 September 2026). Walaupun demikian, ...

Pada bulan Februari 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai instrumen untuk mengawasi kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berbasis User Generated Content (UGC), termasuk situs web dan platform media sosial. Melalui SAMAN, PSE UGC diwajibkan menjalankan mekanisme moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan hukum, seperti pornografi, terorisme, perjudian online, promosi pinjaman ...