Rencana Menteri HAM Natalius Pigai untuk membentuk tim asesor dalam menentukan siapa yang layak disebut sebagai aktivis HAM patut dikritisi secara serius. Alih-alih sekadar menghadirkan kepastian hukum, kebijakan ini berpotensi membuka ruang baru bagi negara untuk mengontrol, bahkan mendefinisikan ulang, aktivisme itu sendiri. Pemerintah berargumen bahwa mekanisme ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan status aktivis dan memastikan perlindungan hukum diberikan secara ...

Terkuaknya rangkaian pelecehan seksual terhadap mahasiswi dan dosen melalui obrolan grup mahasiswa di berbagai kampus ternama, seperti yang dilakukan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) serta 16 mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan wajah siklus ketidakadilan yang dialami perempuan dalam mendapatkan perlakuan yang setara dan ruang aman di lingkungan kampus. Mirisnya, berbagai kasus pelecehan ...

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (7/4) mengatakan usulnya untuk membuat Rancangan Undang-Undang Kebebasan Beragama. Usul ini diberikan sebagai respons banyaknya praktik intoleransi berlandaskan agama yang terjadi belakangan. Namun, terdapat persepsi berbeda dari Kementerian Agama yang mengusulkan pendekatan ”perlindungan” untuk umat beragama. Pandangan Kementerian Agama tersebut, menurut Pigai, kurang tepat karena hanya menyasar pada pemeluk agama-agama mayoritas saja. Sampai ...

Mayoritas negara di dunia kocar-kacir terkait kebutuhan dan ketahanan energi karena Perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran. Dampaknya juga dirasakan oleh negara saudara Indonesia di kawasan Asia Tenggara atau SEA-blings, seperti Singapura (kenaikan harga listrik dan harga makanan), Vietnam (kenaikan harga bensin), dan Thailand (meroketnya harga diesel). Yang ikut berperang pun (baca: AS) panik ketika Selat Hormuz, jalur vital pasokan ...

Kasus yang menimpa Amsal Sitepu bukan sekadar perkara hukum biasa. Ia membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang bagaimana negara memahami, atau justru gagal memahami, dinamika sektor ekonomi kreatif dalam kerangka kebijakan publik yang ada. Amsal Sitepu adalah seorang videografer asal Sumatera Utara yang terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Melalui ...

Per  28 Maret 2026, Indonesia mulai efektif menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) (Kompas, 07 Maret 2026). Melalui peraturan tersebut, anak di Indonesia yang berusia di bawah 16 tahun akan dibatasi aksesnya secara bertahap dalam ...

Pada 12 Maret 2026, telah terjadi kasus kekerasan yang menimpa salah satu aktivis muda di Indonesia yaitu Andrie Yunus, selaku Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Andrie disiram air keras oleh orang-orang tidak dikenal yang menyebabkan luka bakar di tubuhnya sebanyak 24%. Kejadian ini terekam jelas dalam CCTV dan telah beredar di media sosial (kompas.tv, 15/3/2026). ...

Dalam situasi geopolitik yang semakin tidak stabil, negara sering mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan. Namun, kebijakan keamanan yang diambil tanpa komunikasi yang memadai kepada publik justru berpotensi memunculkan kegelisahan baru di masyarakat. Situasi inilah yang tampak dalam pemberitaan terbaru dari BBC News Indonesia yang menyoroti kebijakan peningkatan kesiagaan militer dan respons pemerintah terhadap dinamika global. Pemerintah melalui ...

Perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel vs. Iran memasuki fase yang jauh lebih beringas sejak gugurnya Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan AS-Israel. Konflik ketiga negara tersebut telah memengaruhi kondisi geopolitik dunia, terutama di kawasan Timur Tengah atau di sekitar Teluk Persia (Teluk Arab), serta berdampak langsung kepada negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, ...

Pole­mik mengenai tata kelola LPDP kembali mengemuka, bukan semata karena isu personal seorang penerima beasiswa, melainkan karena pertanyaan yang lebih mendasar tentang konsistensi kebijakan publik. LPDP mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari keuangan negara, dengan mandat strategis membiayai peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap keputusan, terutama yang menyangkut diskresi, pengecualian aturan, maupun pemberian sanksi, tidak bisa ...