Berita dalam Kompas.com (2 September 2026) sangat mengkhawatirkan. Di Jawa Tengah, sebanyak 163.839 data penerima bantuan sosial (bansos) atau keluarga penerima manfaat (KPM) terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online (judol). Secara nasional, pada evaluasi penyaluran bansos Triwulan-II 2026 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat hampir 1,5 juta KPM yang terindikasi judol (Kompas.com, 2 September 2026). Walaupun demikian, ...

Pada bulan Februari 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) sebagai instrumen untuk mengawasi kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berbasis User Generated Content (UGC), termasuk situs web dan platform media sosial. Melalui SAMAN, PSE UGC diwajibkan menjalankan mekanisme moderasi terhadap konten yang melanggar ketentuan hukum, seperti pornografi, terorisme, perjudian online, promosi pinjaman ...

Pola penanganan bencana Indonesia menunjukkan pola yang masih berulang. Salah satunya adalah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kembali menunjukkan bahwa persoalan manajemen bencana di Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya ancaman, tetapi juga pada kesigapan pemerintah untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat. Pasca gempa di NTT, ketersediaan air minum, air bersih, dan bahan makanan di ...

Ada semacam euforia setiap kali investasi data center masuk ke Indonesia. Batam dapat proyek US$5 miliar, Karawang-Bekasi-Cikarang jadi primadona baru, dan pejabat berlomba-lomba mengumumkan target angka kapasitas listrik yang akan dibangun. Tetapi di tengah euforia ini, kita perlu berhenti, refleksi, dan bertanya: siapa sebenarnya yang menanggung biaya dari pembangunan “pabrik (Artificial Intelligence/AI)” ini? Investasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif di ...

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling mendasar. Dalam situasi darurat, kehadiran negara diukur bukan hanya dari ketersediaan rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun jaminan kesehatan yang dimiliki masyarakat, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan manusiawi. Sayangnya, peristiwa yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial X menunjukkan bahwa harapan tersebut masih jauh ...

Korupsi di tingkat pemerintahan daerah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu. Fenomena yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yakni berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Selama peluang penyalahgunaan kewenangan masih terbuka dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan praktik korupsi. Secara normatif, ...

Hari Anak Nasional tahun 2026 mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.” Tema tersebut mengingatkan bahwa anak merupakan fondasi pembangunan Indonesia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menyediakan ekosistem yang melindungi anak agar mereka dapat tumbuh secara aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.  Sayangnya, berbagai kasus kekerasan anak yang terjadi sepanjang tahun ini, seperti kasus ...

Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memangkas 750 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari 1.000 entitas ke 250 perusahaan karena dianggap banyak perusahaan BUMN yang tidak mendapatkan keuntungan, namun rakyat Indonesia yang harus membayar gaji para komisaris beserta direksinya (nasional.kompas.com, 28 Juni 2026). Presiden menambahkan bahwa langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk menghentikan potensi praktik korupsi di lingkungan BUMN yang telah ...

Penemuan 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah di sebuah rumah yang diakui sebagai milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik. Terlepas dari penjelasan bahwa seluruh aset tersebut memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum, besarnya nilai temuan tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara negara. Dalam negara ...

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hadir kembali menjadi atensi publik setelah pembahasannya yang sempat mati suri sejak tahun 2019, pembahasan mengenai RUU KKS bergulir kembali pada pertengahan tahun 2026 dan hadir sebagai salah satu peraturan Prolegnas. Pemerintah bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas kembali rancangan regulasi yang bertujuan memperkuat tata kelola keamanan siber nasional ...