Wacana

Antara Ambang Batas Presiden dan Revisi UU Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) membawa implikasi positif yang signifikan terhadap masa depan demokrasi Indonesia (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Dengan penghapusan aturan ini, ruang kompetisi politik menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang lebih besar bagi partai politik, termasuk partai kecil dan baru, untuk mengajukan calon presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi ...

Read More »

Lingkaran Korupsi Politik pada Sistem Demokrasi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 Desember 2024, mengumumkan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat eks Calon Legislatif PDI-P 2019, Harun Masiku. KPK mengungkapkan ada bukti peran Hasto pada kasus yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ...

Read More »

Pemerintah Kasih Stimulus Biar Ekonomi Ngga Tergerus

Pada 16 Desember 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian terkait lainnya telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi yang dinamai “Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan”. Paket ini dapat dikatakan menjadi penyeimbang (offset) kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan menjadi 12 persen. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...

Read More »

Suara Tipis, Legitimasi Pram-Rano Bisa Dipertanyakan

Pramono Anung dan Rano Karno telah resmi ditetapkan oleh KPU Jakarta sebagai pemenang Pilkada 2024 dalam satu putaran. Menariknya, tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang semula berencana menggugat hasil ini ke Mahkamah Konstitusi akhirnya memilih untuk menarik gugatannya. Kemenangan ini menandai awal baru bagi pemerintahan Jakarta di bawah kepemimpinan Pram-Rano. Namun, di balik euforia kemenangan ini, terdapat sejumlah catatan penting yang ...

Read More »

Pilkada 2024: Dari Politik Uang ke Rendahnya Partisipasi Pemilih

Pada 27 November 2024, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Perhelatan Pilkada tahun ini merupakan pilkada pertama yang dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada diwarnai banyak dinamika, dari maraknya politik uang hingga rendahnya pemilih yang berpartisipasi saat hari pemungutan suara tiba. Politik uang yang terus menjadi bagian dari proses pemilihan umum di Indonesia ...

Read More »

Perlukah RUU Perlindungan Guru Dibentuk?

Supriyani, seorang guru di Konawe, baru-baru ini telah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Sulawesi Tenggara. Supriyani digugat terkait kasus tuduhan penganiayaan siswa yang merupakan anak seorang polisi. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, menekankan bahwa tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa Supriyani bersalah atas dakwaan yang diberikan. Keputusan ini disambut dengan haru oleh Supriyani ...

Read More »

Melihat Kesiapan Sirekap di Pilkada 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU, Idham Holik, yang menyatakan bahwa Sirekap akan digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu (kompas.com, 26/9/2024). Ketua KPU Mochammad Afifuddin, beralasan bahwa prinsip penggunaan Sirekap adalah sebagi alat ...

Read More »

Polemik Susu Segar, Harus Gimana?

Dilansir dari Kompas.id (12 November 2024), terjadi fenomena aksi buang susu segar oleh peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemudian aksi protes oleh peternak juga terjadi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Susu segar yang dibuang adalah susu yang ditolak masuk ke pabrik dengan alasan bahwa kuota penerimaan susu dipotong atau dibatasi. Permintaan susu dari pabrik telah diisi oleh susu bubuk ...

Read More »

KPU Sebagai Lembaga Ad Hoc: Hemat atau Inefisiensi?

Wacana revisi UU Pemilu terus bergulir, yang pada dasarnya positif, tetapi perlu dipantau secara cermat, termasuk usulan-usulannya. Selain isu yang ramai dibicarakan, seperti transparansi pendanaan partai politik dan rekrutmen, muncul juga usulan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga ad hoc dengan siklus kerja dua tahun. Usulan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran terkait keberlanjutan dan efektivitas KPU dalam menjalankan ...

Read More »

Demokrasi Santun, Tanpa Bermusuhan, Tidak Munafik, Apa Itu?

”Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. ...

Read More »