The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Upaya rekonsiliasi pelanggaran HAM berat yang dimulai dari rekonsiliasi tragedi 1965 mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Bahkan belakangan ini upaya rekonsiliasi tragedi 1965 yang diinisiasi oleh perwakilan pemerintah, akademisi dan LSM telah memunculkan wacana baru tentang kembalinya komunis atau PKI yang semakin marak diangkat oleh berbagai media. Hal ini mengemuka sebagai akibat dari penyelenggaraan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, Pendekatan ...

​Laporan utama Update Indonesia bulan Mei 2016 kali ini mengangkat judul “Sanksi Kebiri : Antara HAM dan Efek Jera”. Bidan sosial membahas “Darurat Kekerasan Seksual dan Pentingnya Respon Kebijakan”. Bidang ekonomi membahas “Bagaiamana Potensi Ekonomi Digital di Tanah Air?”. Bidang politik membahas “Meneropong Kepemimpinan Baru Partai Golkar”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat ...

Rilis pertumbuhan ekonomi triwulan I-2016 menunjukan angka sebesar 4,92 persen (Badan Pusat Statistik, 04/05/16). Hal ini menunjukan bahwa Indonesia telah mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di tahun 2015. Namun, di tengah perlambatan pertumbuhan yang ada,  perekonomian dipercaya masih akan mampu tumbuh secara optimal di periode yang akan datang mengingat masih terdapat sektor potensial yang belum dikelola dengan ...

Kebebasan berekspresi mulai terancam di Indonesia. Salah satu contohnya ketika terjadi pembubaran acara World Press Freedom Day 2016 dan pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Kantor Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta, di awal Mei ini. Aksi yang menambah catatan buram kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat bahwa sepanjang tahun 2015 telah ...

This April 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Licensing System Reform : Strengthening Environmental Impact Analysis (Amdal)”. On social affairs, it talks about “Defending Environmental Impact Assessment (EIA)” and “One Map Initiative for Better Forest Governance”. On the economy, it will talk about “Waiting for the ...

Semua kita kembali sedih dan marah mendengar kabar tentang perkosaan yang menimpa seorang anak berusia 14 tahun berinisial YY di Bengkulu beberapa waktu lalu. YY diperkosa di kampungnya sendiri. Kita semua sedih dan marah, karena YY siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) diperkosa hingga akhirnya meninggal oleh 14 orang yang notabene adalah juga warga kampungnya. Lebih miris adalah karena beberapa di ...

Pada 22 April yang lalu, Perjanjian Paris ditandatangani oleh 177 negara. Perjanjian yang disetujui oleh 196 negara ini dibentuk di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Desember 2015. Sejauh ini, baru 15 negara yang telah meratifikasi. Perjanjian baru dapat efektif berjalan setelah diratifikasi oleh 55 negara anggota UNFCCC yang mewakili 55% dari emisi GRK global. ...

Jakarta – Isu perombakan kabinet perlahan mulai meredup. Presiden Joko Widodo dinilai tengah menunggu momentum, untuk melakukan reshuffle jilid kedua. Momentum tersebut, bisa saja Munaslub Partai Golkar, yang akan digelar Mei mendatang. “Yang ditunggu alasannya, kalau tiba-tiba (reshuffle), tidak ada angin tidak ada hujan Jokowi yang diserang. Alasannya (belum reshuffle) macam-macam, bisa menunggu Golkar (selesai Munaslub),” kata Direktur Populi Center, ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Maret 2016 kali ini mengangkat judul “Reformasi Sistem Perizinan : Penguatan Amdal”. Bidan sosial membahas “Mempertahankan AMDAL” dan “One Map Initiative Sebagai Agen Reformasi Kebijakan Hutan”. Bidang ekonomi membahas “Menanti Manfaat Dana Desa”. Bidang politik membahas “Mendorong Pengungkapan Kebenaran Pelanggaran HAM 1965”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat ...

Jakarta – Direktur Riset Populi Center, Usep S. Achyar mengatakan, terlepas bahwa politik praktis itu bicara tentang siapa mendapat apa dan bagaimana, reshuffle atau perombakan kabinet selain diinginkan untuk perbaikan kinerja, juga diinginkan untuk stabilitas politik. Terlebih, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, masyarakat banyak menaruh harapan agar reshuffle segera dilakukan, karena banyak menteri yang dipandang kinerjanya tidak baik. “Persoalannya, sistem ...