Author Archives: The Indonesian Institute

Rencana Pindah Ibu Kota, Jangan Sampai Menjadi Raksasa Proyek Mangkrak

Rencana pindah ibu kota menjadi isu penting yang muncul ke permukaan belakangan. Pasalnya, untuk memindahkan pusat pemerintah dari DKI Jakarta ke salah satu Provinsi di Kalimantan sesungguhnya bukan perkara gampang. Adapun untuk pindah ibu kota saja, setidaknya pemerintah memerlukan dana Rp466 triliun bahkan guna merealisasikan hal ini pun pemerintah berencana untuk menjual aset negara. Belum lagi dampak lanjutan dimana 1 ...

Read More »

Merdeka Itu… Ketika PNS Bisa Kerja Dari Rumah?

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang bakal digelar pada 17 Agustus 2019. Beragam wacana mengemuka, salah satu topik hangat yang menarik perhatian publik adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) bisa bekerja dari rumah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tengah menggodok aturan terkait dengan apakah dimungkinkan PNS bisa bekerja dari rumah. Hal dalam rangka menyongsong revolusi 4.0 utamanya pada ranah ...

Read More »

Jual Aset Demi Pindah Ibu Kota, Pengamat: Tak Perlu Khawatir!

Nampaknya pemerintah tidak main-main dengan rencana pindah ibu kota. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mantap untuk memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan. Tetapi perihal pindah ibu kota bukan perkara gampang, mengingat diperlukan dana yang tidak sedikit jika pemerintah akan mengeksekusi rencana pindah ibu kota tersebut. Setidaknya pemerintah harus merogoh kocek Rp466 triliun. Disisi lain, keuangan pemerintah dari APBN misalnya tidak bakal ...

Read More »

Sejarah GBHN yang Kini Ingin Dihidupkan Kembali

Kabar menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali muncul. PDI Perjuangan secara terang-terangan ingin GBHN dihidupkan kembali. Mereka beralasan agar pembangunan di Indonesia tidak terputus. Gerindra juga mempunyai keinginan untuk menghidupkan GBHN. Bagi Gerindra GBHN bisa menjadi pijakan pemerintah untuk membangun negara yang merepresentasikan kepentingan masyarakat. GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat ...

Read More »

Kongres PDIP Rekomendasikan GBHN, Pengamat: Tujuannya Harus Jelas

Kongres kelima PDIP mendorong adanya kewenangan MPR RI menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945. Wacana ini adalah satu di antara 23 rekomendasi dan sikap politik PDIP. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Resarch, Rifqi Rachman mengatakan, usulan PDIP mengenai tujuan dikembalikannya kewenangan MPR RI dalam menetapkan GBHN perlu diperjelas. “Pertanyaan tentang ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIII, No.8 – Agustus 2019 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Agustus 2019 mengangkat laporan utama mengenai penguatan peranan aktor-aktor strategis jelang rekrutmen Aparat Sipil Negara di tahun 2019. Tema ini sangat relevan karena tahun ini sekitar 200.000 lowongan akan dibuka. Oleh karena itu, jelang pembukaan rekrutmen ini, penguatan sinergi antar aktor diperlukan untuk menunjang kesiapan dan keberhasilan rekrutmen ASN 2019. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini ...

Read More »

Ganjil Genap Dinilai Belum Efektif Kurangi Polusi Udara di Jakarta

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengatakan, pemberlakuan kebijakan perluasan ganjil genap cukup efektif untuk mengurangi kemacetan. Namun, kebijakan ini masih belum cukup efektif mengurangi polusi udara di Jakarta. “Kalau merujuk informasi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pencemaran udara di DKI Jakarta disebabkan gas buang kendaraan bermotor. Baik roda dua maupun roda empat. Ganjil ...

Read More »

Iuran BPJS Kesehatan Diusulkan Naik Maksimal Rp7.000

Lembaga swadaya masyarakat mengusulkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hanya ditujukan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disubsidi pemerintah, kelas II dan kelas III. Kepala Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyebut iuran peserta BPJS kelas I tak perlu lagi dinaikkan karena sudah berada pada batas keekonomian. Lagipula, pemerintah telah menaikkan iuran kelas I dengan persentase yang ...

Read More »

4 Efek Negatif Kenaikan Tarif Ojek Online, Order Turun hingga Inflasi

Salah satu dampaknya yaitu mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Kebijakan tarif ojek online menyebabkan empat implikasi bagi penumpang, mitra driver, dan masyarakat secara luas. Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Muhammad Rifki Fadilah, mengatakan bahwa kenaikan tarif ojek online memiliki ada empat implikasi baik dari sisi penumpang, mitra pengemudi, dan juga bagi masyarakat secara luas. Menurut dia, setiap perkembangan sektor yang ...

Read More »

Survei: Tarif Ojek Online Naik Bikin Order Turun hingga 75 Persen

Keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan tarif ojek online (ojol) berdampak signifikan terhadap permintaan (order). Penurunan order terasa pada permintaan jarak pendek. Peneliti The Indonesian Institute Rifki Fadilah mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), sejak diberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 12 tahun 2019, mitra pengemudi merasakan adanya penurunan permintaan. “Ada 75 persen order turun, karena memang ...

Read More »