Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: The Indonesian Institute

Update Indonesia — Volume XV, No.4 – April 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XV, No.3 – March 2021 (English Version)

The March 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the revision of Law Number 11/2008 on Electronic Information and Transactions (UU ITE). The hope is that the political direction of the ITE Law must be returned to its original purposes. This law should be able to provide protection for the public in accessing ...

Read More »

Pasal Karet UU ITE Harus Diperjelas di Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata Johan ...

Read More »

Anggota DPR nilai pasal “karet” UU ITE harus diperjelas melalui revisi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Johan Budi menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut, agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 72 – Menerka Arah Revisi UU ITE

Hari, tanggal     :  Kamis, 25 Maret 2021 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Menerka Arah Revisi UU ITE”   Upaya pemerintah untuk kembali merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai terlihat dari langkah yang diambil. Salah satunya adalah dengan membentuk tim kajian ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.3 – Maret 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Maret 2021 mengangkat laporan utama mengenai polemik tentang revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Harapannya, arah politik hukum UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awal pembentukannya. Undang-undang ini harusnya mampu untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dalam mengakses dan bertransaksi di internet. Bukannya malah menjadi alat untuk merepresi kebebasan berpendapat ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XV, No.2 – February 2021 (English Version)

The February 2021 edition of the Indonesian Update raises a main report on the polemics over the proposed dissolution of the State Civil Apparatus Commission (KASN). KASN as a non-structural institution (LNS) is tasked with overseeing the implementations of the merit system in ASN policy and management. The enforcement of the merit system through KASN has received a lot of ...

Read More »

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk dorong reformasi parpol

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto dalam diskusi ...

Read More »

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk Dorong Reformasi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto, Kamis (25/2). Dia ...

Read More »

Komisi II: DPR-pemerintah minta pendapat ahli terkait revisi UU Pemilu

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz menyarankan agar DPR dan pemerintah tidak langsung mengambil keputusan untuk tidak membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu namun terlebih dahulu meminta masukan dan pendapat dari para ahli, akademisi, dan masyarakat. “Sebaiknya DPR dan pemerintah tidak langsung menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu namun terlebih dahulu meminta pendapat ahli, ...

Read More »