Author Archives: The Indonesian Institute

TII sebut zonasi sekolah harus pertimbangkan keleluasaan pemda

Sistem zonasi hakikatnya baik. Meratakan akses pendidikan tanpa melihat latar belakang. Peneliti The Indonesia Institue (TII) Nopitri Wahyuni mengatakan aturan sistem zonasi sekolah harus mempertimbangkan keleluasaan pemerintah daerah menerapkan peraturan itu. “Pemerintah daerah harus mendapatkan keleluasaan untuk menerapkan prinsip sistem zonasi dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan daerah,” kata Peneliti Bidang Sosial TII Nopitri kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan kebebasan memilih ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIII, No. 6 – Juni 2019 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Juni 2019 mengangkat laporan utama mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pasangan Prabowo-Sandi selaku pasangan calon (paslon) dengan nomor urut 02, membawa keberatan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keberatan paslon 02 itu, ialah menyoal dugaaan pelanggaran Terstruktur, Sistematif dan Masif (TSM) yang ditujukan kepada Jokowi-Ma’ruf, selaku ...

Read More »

Geger Mahalnya Tiket Pesawat, Bobroknya Industri Penerbangan Bukan Kaleng-kaleng!

Mahalnya tiket pesawat pada lebaran Idulfitri tahun 2019, membuat penulis harus kembali berhitung ulang jika ingin menggunakan moda transportasi udara. Pasalnya harga tiket pesawat via Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng-Bandar Lampung mencapai lebih dari Rp400.000. Untuk maskapai Sriwijaya Air saja harganya Rp532.200,00, sementara untuk Garuda Indonesia kami harus mengeluarkan rupiah yang lebih besar diangka Rp621.700,00. Adapun untuk tiket Lion Air sedikit lebih murah sekitar Rp450.600,00. ...

Read More »

Pengamat: ada potensi gugatan BPN Prabowo ditolak MK

Pengamat bidang hukum lembaga The Indonesian Institute, Muhammad Aulia Y Guzasiah menilai gugatan yang diajukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi memiliki potensi untuk ditolak Mahkamah Konstitusi apabila menitikberatkan pada dalil dugaan kecurangan pasangan lawan. “Jika gugatan yang diajukan memang dikehendaki untuk lebih menitikberatkan dalil-dalil kecurangan paslon 01, maka dapat dikatakan bahwa gugatan tersebut telah salah dialamatkan dan oleh karenanya berpotensi untuk ...

Read More »

Pengamat: Partisipasi pemilih jadi catatan positif Pemilu 2019

Peneliti bidang politik, The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif pelaksanaan Pemilu 2019. Capaian itu menurut dia dicapai di tengah rapor merah penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS. “Penilaian ini dikarenakan jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 dibayang-bayangi rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat ...

Read More »

Teknologi Blockchain Untuk Verifikasi Lahan Pertanian: Langkah Pasti Menuju Pertanian Presisi

Ribut soal keharusan impor beras atau tidak dalam beberapa waktu yang lalu, telah menyentak kesadaran bersama untuk mewujudkan pertanian presisi. Sistem budidaya pertanian yang sejak awal berbasis data dan perhitungan yang tepat. Termasuk produksi pertanian yang memastikan apa komoditas yang paling tepat dibudidayakan, dimana saja, kapan dan perhitungan produksi total nasional kita. Pertanian presisi menjadi langkah strategis demi terwujudnya visi ...

Read More »

Layanan Jaminan Kesehatan di Daerah Belum Optimal

Peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Rifki Fadilah mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian The Indonesian Institute saat ini tercatat dari 17 Provinsi yang diamati, baru 4 provinsi saja yang sudah mencapai persentase 10 persen untuk alokasi anggaran kesehatan seperti di Bali, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa tenggara barat (NTB). Sisanya, masih ada 10 Provinsi dari daerah tersebut yang masih belum memberikan porsi yang sesuai untuk ...

Read More »

Kajian Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah

Tahun 2019 bukan hanya tahun politik yang ramai dengan pemilu serentak pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif, namun juga penanda 21 tahun era Reformasi sekaligus 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu isu penting yang masih berpolemik adalah terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia.  Keberadaan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan ...

Read More »

The Indonesian Institute: Belum Semua Daerah Maksimal Dukung JKN

The Indonesian Institute menyoroti komitmen daerah yang belum maksimal mendukung terselenggaranya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui sigi untuk memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, lembaga penelitian kebijakan publik itu menemukan banyak provinsi belum mengalokasikan 10 persen APBD untuk bidang kesehatan. Mengacu hasil pengamatan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terhadap 17 daerah penyelenggara JKN, ada 10 daerah yang belum memberikan porsi yang ...

Read More »

Puluhan Tahun Otonomi Daerah, Anggaran Kesehatan Daerah Belum Memuaskan

Memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, The Indonesian Institute mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan suatu program bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan ...

Read More »