Author Archives: The Indonesian Institute

TII beraudiensi dengan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP)

Pada hari Selasa, 26 April 2022, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) beraudiensi dengan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Kantor Staf Presiden (KSP). Audiensi yang berlangsung secara daring ini membicarakan tentang hasil-hasil riset dari TII terkait jaminan kebebasan berekspresi dan penyelenggaraan open data dalam Pemilu. Deputi V KSP mengapresiasi dan mencatat beberapa rekomendasi hasil ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XVI, No.4 – April 2022 (English Version)

The April 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the Value Added Tax (VAT) rate, which was officially increased by one percent on April 1, 2022. This provision is contained in Law Number 7/2021 on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). Initially, the VAT was set at 10 percent, and now it is 11 percent. ...

Read More »

TIF seri 85 – Melihat Kesiapan Penyelenggara Pemilu Menghadapi Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode tahun 2022-2027, pada 12 April yang lalu. Setelah pelantikan diharapkan KPU dan Bawaslu dapat mempersiapkan Pemilu dan Pilkada dengan matang. Dalam rangka mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, maka dibutuhkan mitigasi manajemen risiko berdasarkan analisa terhadap tantangan yang ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVI, No.4 – April 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan April 2022 mengangkat laporan utama mengenai Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang resmi dinaikkan satu persen pada 1 April 2022. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Semula PPN yang ditetapkan sebesar 10 persen, dan kini menjadi 11 persen. Kenaikan tarif PPN juga akan terjadi sebelum tahun 2025, yang akan ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 84 – Urgensi Amandemen Konstitusi

Wacana Amandemen Kelima terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) kembali bergulir setelah tiga orang ketua umum partai politik mengusulkan untuk melakukan penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka amandemen terhadap konstitusi menjadi satu hal yang harus dilakukan, karena ketentuan terkait dengan masa jabatan presiden sudah diatur pada Pasal 7 UUD 1945. ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XVI, No.3 – March 2022 (English Version)

The March 2022 edition of the Indonesian Update edition raises a main on the lack of public participation in the law-making process in Indonesia. Since 2019, there have been several laws made in short periods with a minimal public participation. It is feared that these conditions will give birth to repressive legal products and an authoritarian government. In the economic ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XVI, No.3 – Maret 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Maret 2022 mengangkat laporan utama mengenai minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sejak tahun 2019 telah terdapat beberapa undang-undang yang dibuat dalam waktu yang sempit, tertutup, dan minim partisipasi publik. Kondisi ini dikhawatirkan akan melahirkan produk hukum yang represif dan pemerintahan yang otoriter. Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang melihat tentang capaian investasi Indonesia pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XVI, No.2 – February 2022 (English Version)

The February 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the conditions of development in the Thousand Islands Regency, which is still lagging behind. At present, the Thousand Islands seem like a stepchild, so there is a gap between the Thousand Islands Regency and the city areas in DKI Jakarta. In the economic sector, the Indonesian Update ...

Read More »

The INDONESIAN FORUM Seri 83 – Polemik Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menuai banyak penolakan terutama dari kalangan buruh. Pasalnya, dana JHT yang sebelumnya bisa dicairkan setelah seseorang tidak lagi bekerja disuatu perusahaan, kini peraturannya hanya bisa dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun atau ketika usia 56 tahun. Dana JHT merupakan dana ...

Read More »

Update Indonesia – Volume XVI, No.2 – Februari 2022 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi bulan Februari 2022 mengangkat laporan utama mengenai kondisi pembangunan wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu yang masih tertinggal. Saat ini, Kepulauan Seribu terkesan seperti anak tiri sehingga kesenjangan pun terjadi antara Kabupaten Kepulauan Seribu dengan wilayah kota di DKI Jakarta.  Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang penggunaan burden sharing untuk membiayai pemulihan ekonomi akibat COVID-19 sangat berdampak positif. ...

Read More »