The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The September 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report on legal clarity, the uniformity of interpretation, and differentiating indicators between hate speech and an insult. This is very important so that Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19/2016 on the Amendments to Law Number 11/2008 concerning on Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied ...

Kampanye merupakan satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 35). Terkait dengan hal tersebut, pada  tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi ...

Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...

The August 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report regarding the phenomenon of hijab politics and the information dissemination of elections carried out by female candidates. It is important to push for a revision of PKPU to promote the clarity of rules and legal certainty in information dissemination and campaign arrangements ahead of the upcoming 2024 General ...

Tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 akan diselenggarakan dalam hitungan beberapa bulan ke depan. Kampanye menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Dalam Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta ...

Pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, The Indonesian Institute mengadakan diskusi daring “Policy Talks”, dengan tema “Dampak Disahkannya UU Kesehatan Terhadap Praktik Kedokteran”. Diskusi ini menghadirkan dr. Mahesa Paramadipa, MH, Wakil Ketua II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dr. Mahesa menjelaskan bagaimana selama ini UU Kesehatan belum mempraktikkan “meaningful participation” dalam proses perundangan. Dalam hal ini, proses perundangan yang ...

Update Indonesia edisi Agustus 2023 mengangkat laporan utama mengenai fenomena terkait politik hijab dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh kandidat perempuan. Penting untuk mendorong revisi PKPU untuk mendorong kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pengaturan sosialisasi maupun kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang hambatan non-tarif yang memiliki peran krusial untuk ...

Magnus Ohman (2016) menyatakan bahwa dana kampanye sangat penting bagi partai politik. Partai politik membutuhkan dana untuk menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Kampanye pemilu yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam diskursus demokrasi. Oleh sebab itu, dana memegang peranan penting di dalam demokrasi. Pendanaan bisa memperkuat partai politik dan para kandidat, ...

The July 2023 edition of the Indonesian Update raises a main report on efforts to upgrade Small and Medium Enterprises (SMEs), which are still encountering various difficulties and challenges, both in terms of capital, production, and marketing. The term upgrade itself is a process of a business that has succeeded in developing wider activities; for example, in terms of productivity ...

Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 memunculkan polemik di masyarakat. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tidak mengeluarkan aturan tentang sosialisasi, sehingga parpol boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye. KPU beralasan tidak ada perbedaan antara regulasi terkait sosialisasi pada Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024, karena undang-undang (UU) yang digunakan ...