The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota Komisi III DPR semestinya tidak lagi menggelar fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG) hari ini seandainya Presiden Joko Widodo langsung mengambil langkah tegas. Karena Jokowi seharusnya membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan begitu yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar oleh ...

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Raja Juli Antoni, mengatakan, sejatinya Presiden Joko Widodo tak perlu menunggu Sidang Paripurna DPR untuk membatalkan pengajuan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, Jokowi semestinya langsung menarik surat pengajuan dari DPR begitu Kepala Lemdikpol tersebut ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ia menilai jika DPR sudah mengesahkan Budi Gunawan, akan sulit bagi Jokowi untuk membatalkan pelantikannya. ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 ...

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI. “Keputusan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Anto di Jakarta, Jumat (16/1). Dia mengatakan dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di satu ...

JAKARTA — Sikap tegas atau tegas bersikap kini menjadi hal yang dinantikan dari seorang Jokowi terkait Kapolri baru dan nasib Komjen Pol Budi Gunawan. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI. “Keputusan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan ...

JAKARTA- Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI. “Keputusan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Anto di Jakarta, Jumat (16/1). Dia mengatakan dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di ...

Tragedi memilukan berupa aksi penembakan di kantor redaksi majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis yang menewaskan 12 korban (7/1/ 2015), kembali mengguncang kesadaran masyarakat internasional tentang bahaya ancaman terorisme global. Tragedi di Charlie Hebdo ini seolah membuka luka menganga yang belum reda akibat aksi kebiadaban terorisme di pusat jantung Kota Sydney, Australia serta penembakan massal di sekolah militer oleh milisi ...

Tahun baru 2015 sudah beberapa hari kita jalani. Tahun 2015 dalam konteks kesepakatan pembangunan global mempunyai arti penting. Tahun 2015 adalah tahun akhir yang disepakati untuk mencapai semua Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Seperti yang kita ketahui bahwa pada hakikatnya MDGs adalah juga tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perbedaannya hanya terletak pada jangka waktu yang ditetapkannya, yaitu dari ...

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo kepada Mendagri untuk menghapus sebagian besar alokasi dana bantuan sosial di berbagai tingkat struktur pemerintahan secara nasional (Kompas, 22/12) merupakan langkah progresif yang perlu didukung dan diapresiasi. Terlepas apa pun motif, agenda, serta kepentingan di balik instruksi tersebut, penghapusan pos anggaran dana bantuan sosial itu senada dengan agenda pemberantasan korupsi di tanah air. Usul penghapusan tersebut ...

Jakarta – Massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang salah satunya terdiri dari massa FPI berdemonstrasi menuntut Gubernur DKI Basuki T Purnama mundur. Orasi yang keras dan berbau SARA dalam demo itu menuai penilaian telah terjadi kekerasan kultural yang dilakukan oleh GMJ. “Bila dicermati dengan seksama, retorika para pemimpin GMJ meninggalkan guratan kekerasan kultural (cultural violence) dimana kebencian berdasarkan agama dan ...