The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Ketua Timja RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang juga anggota komite I DPD Farok Muhammad menyatakan, ada prinsip pembentukan peraturan perundangan yang dilanggar dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Keamanan Nasional (Kamnas). Hal itu karena di dalam RUU Kamnas terdapat aturan yang sebenarnya sudah tercantum dan diatur di undang-undang lainnya. Sehingga terkesan tumpang tindih, antara RUU Kamnas dengan undang-undang yang sudah ada saat ...

Hari, tanggal         :  Rabu, 14 November 2012         Tema                        :  Dilema Keamanan Nasional   Fokus Diskusi      : Keamanan nasional merupakan elemen melekat dari tujuan penyelenggaraan negara. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah membutuhkan sebuah UU Keamanan Nasional yang mengatur mengenai tataran kewenangan institusi-institusi yang berperan dalam upaya perwujudan keamanan nasional. Ada tiga pertimbangan yang menjadi dasar pemikiran dibutuhkannya UU Keamanan ...

Dua partai calon peserta pemilu 2014 menyalahkan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang dikeluarkan oleh KPU atas tidak lolosnya satupun parpol dalam verifikasi administrasi, demikian salah satu kesimpulan diskusi yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute, 11 Oktober 2012 lalu. Narasumber diskusi adalah Indra J. Piliang dari Golkar, Endang Tirtana dari Nasdem. Sedangkan narasumber dari KPU adalah Hadar Gumay, narasumber lain ...

Jumat (12/10) – Dari 34 partai yang terdaftar peserta verifikasi, baru 12 partai yang sudah melakukan input sesuai dengan ketentuan KPU. Kemudian, berkas 15 parpol perlu diperbaiki ulang, sementara 7 parpol sama sekali belum memasukkan data ke Sistem Informasi Partai Politik KPU atau Sipol. Salah satu dari tujuh partail itu adalah partai yang duduk di parlemen. Dalam undang-undang memang secara ...

Sistem informasi partai politik (sipol) belum layak diterapkan sebagai salah satu unsur verifikasi partai politik peserta Pemilu 2014. Sebab, masih jauh dari kesempurnaan. “Sipol sistemnya belum sempurna, dan tidak layak untuk dipakai sebagai salah satu unsur verifikasi parpol. Dan harus diperbaiki,” kata Ketua Bidang Internal DPP Partai Nasional Demokrat, Endang Tirtana saat diskusi profesionalisme KPU dan parpol dalam proses verifikasi ...

Kebijakan Komisi Pemilihan Umum memberlakukan mekanisme sistem informasi partai polilik (sipol) secara online sebagai syarat lolos verifikasi peserta Pemilu 2014, terus menuai kritikan partai politik. Sistem tersebut dinilai belum berfungsi maksimal, bahkan cenderung mempersulit parpol. “Sipol, jadi KPU bikin software, lalu diberikan pada petugas IT masing-masing partai politik, kemudian data di upload oleh masing-masing partai. Namun dalam pelaksanaannya malah berantakan,” ...

JAKARTA – Verifikasi partai politik (parpol) tahap pertama yang diumumkan pada 8 Oktober lalu, menyatakan parpol-parpol masih gagal. Parpol lama maupun baru sama-sama tidak siap melengkapi berkas yang disyaratkan KPU. Indra J Piliang, Ketua Balitbang Partai Golkar menduga, penyebabnya adalah Sipol (Sistem Informasi Politik) yang diberlakukan KPU. “Sipol ini dari KPU diberikan ke parpol. Kemudian, dimasukkan data oleh parpol ke ...

Jakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menggunakan sistem informasi partai politik (sipol) untuk memverifikasi partai politik peserta pemilu 2014. Namun sistem tersebut dikeluhkan sejumlah parpol. Partai Golkar dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) menilai sistem tersebut justru menimbulkan kekacauan. “Sistem informasi partai politik atau sipol ini justru menimbulkan kekacauan,” ujar Ketua Balitbang Golkar, Indra J Piliang, dalam diskusi bertema ‘Profesionalisme KPU ...

Tahapan verifikasi partai politik mendekati verifikasi faktual. KPU dan Kemendagri memastikan akan memakai data kependudukan yang baru. Dengan data kependudukan yang diperbarui diharapkan akan mendorong KPU menyesuaikan dengan syarat keanggotaan faktual bagi tiap parpol di tingkat daerah yang mengacu jumlah penduduk di tiap kecamatan dan kabupaten. KPU telah mengantisipasi celah dimana parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen faktual di ...

Tahapan verifikasi partai politik mendekati verifikasi faktual. KPU dan Kemendagri memastikan akan memakai data kependudukan yang baru. Dengan data kependudukan yang diperbarui diharapkan akan mendorong KPU menyesuaikan dengan syarat keanggotaan faktual bagi tiap parpol di tingkat daerah yang mengacu jumlah penduduk di tiap kecamatan dan kabupaten. KPU telah mengantisipasi celah dimana parpol calon peserta pemilu hanya memaksimalkan dokumen faktual di ...