Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Policy Brief

Policy Paper The Indonesian Institute “Promoting and Protecting Citizens’ Freedom of Expression Towards the Government in Digital Space in Indonesia – June 2021 (English Version)”

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), would like to share a study on Promoting and Protecting Citizens’ Freedom of Expression Towards the Government in Digital Space in Indonesia. This study, supported by the Atlas Network, was conducted using a qualitative approach. Data collection was conducted out from January to mid-May 2021, using the document study method and ...

Read More »

Makalah Kebijakan The Indonesian Institute Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia Juni 2021 (Bahasa Indonesia)

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ingin membagikan studi tentang “Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”. Studi yang didukung oleh Atlas Network ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan pada Januari hingga pertengahan Mei 2021, dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Studi ini bertujuan untuk memahami ...

Read More »

Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM 2006) Guna Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Latar belakang riset ini adalah konflik yang terjadi karena pendirian rumah ibadah masih marak terjadi di Indonesia. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hampir terjadi kepada seluruh agama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama maka dikeluarkanlah Peraturan ...

Read More »

Penelitian Kebijakan dan Rekomendasi Kebijakan TII “Pembahasan RUU APBN dan Isu Perbatasan di DPR: Studi Terkini tentang Akses untuk Informasi dan Partisipasi Publik” (Desember 2011 – Maret 2012)

Pembahasan RUU APBN di DPR secara normatif merupakan informasi publik. Namun, akses informasi publik pada hal itu masih terbatas. Ini juga tercermin dalam pembahasan RUU APBN terkait isu perbatasan, yang selama ini ditangani secara instan, parsial, dan tidak berkelanjutan. Pembahasan dan penetapan anggaran terkait perbatasan yang tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat perbatasan tidak lepas dari kenyataan akan kondisi geografis daerah ...

Read More »