The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Kejadian berdimensi ekonomi, sosial dan politik sepanjang tahun 2007 memberi pembuktian sementara bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla belum mampu mereformasi kebijakan Pemerintah secara optimal. Ada warna kegagalan di tahun 2007, sekaligus pekerjaan rumah untuk tahun 2008. Paling tidak, ada dua hal penting yang menandai hal itu. Pertama evaluasi terhadap kinerja kebijakan Pemerintah pada tahun 2007 relatif semakin ...

This report is the outcome of extensive research carried out by the Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, comprising the revised outcome of the paper presented at the Public Discussion on 22 November 2007 at Menara Peninsula Hotel, Jakarta. It provides a comprehensive view of the Indonesian socio-political and economic condition. Knowing what to measure and how to measure ...

Laporan ini merupakan hasil riset yang mendalam oleh The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, yang juga memasukkan hasil presentasi makalah riset tersebut dalam sebuah Diskusi Publik di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada 22 November 2007. Penelitian ini memberikan kajian komprehensif tentang kondisi ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Mengetahui apa yang diukur dan cara mengukurnya merupakan sebuah upaya ...

Bagi semua kalangan yang memperhatikan perkembangan situasi dan kebijakan publik di Indonesia, tahun 2006 merupakan tahun penting. Ada beberapa alasan. Pertama, evaluasi terhadap kinerja kebijakan pemerintah pada tahun 2006 relatif lebih valid dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memasuki “masa kerja riil” setelah melewati masa konsolidasi pada tahun 2004 dan 2005. Kedua, banyak peristiwa dan ...

Penyelasaian kasus hukum Soeharto mencapai babak baru dan polemik dipemerintahan. Polemik ini diakibatkan perbedaan sikap antara Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap kasus Soeharto, berseberangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memilih untuk mengendapkan kasus tersebut untuk meredakan situasi yang sudah mengarah pada persoalan politik. Tidak hanya itu, polemik ini pun semakin meluas ...

The Indonesian Institute (TII) —sebuah Pusat Riset Kebijakan Publik (Center for Public Policy Research)— secara resmi didirikan pada 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie, yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif TII. TII merupakan sebuah lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasanyayasan, perusahaan-perusahaan, ...

Tulisan yang dibuat pada tahun 2005 ini menganalisa tentang kebijakan seputar reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya berkaitan dengan upaya dan dorongan untuk meningkatkan kapasitas pendukung kerja kedewanan. Empat fasilitas pendukung kerja DPR akan menjadi fokus bahasan utama dalam tulisan ini adalah Asisten Sekretaris Jenderal Bidang Perundang-undangan (Asses I); Biro Persidangan; Unit Pengkajian dan Analisis; dan Unit Perpustakaan. Dua ...

Pada awal bekerja, pemerintahan SBY – Kalla mencetuskan tema Konsolidasi, Konsiliasi, dan Aksi (K2A). Konsolidasi artinya membentuk pemerintahan yang solid, Konsiliasi maksudnya terciptanya kondisi aman transisi kekuasaan dari Megawati kepada SBY. Aksi adalah program nyata dalam meperbaiki kondisi bangsa dan negara  

Pada dasarnya, pembangunan suatu negara jelas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, meskipun dalam setiap proses pembangunan mempunyai beragam pendekatan. Peningkatan kesejahteraan ini tentunya tidak hanya pada satu aspek pembangunan, tetapi juga merata di segala sendi, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan keamanan. Namun demikian, capaian pembangunan yang ditujukan kepada seluruh masyarakat tidak terkecuali -laki-laki dan ...

Demokrasi dalam segala bidang dan struktur, baik ketatanegaraan, kultur, ekonomi, hukum maupun politik harus dalam konteks kebebasan berpendapat dan berekspresi yang sehat dengan segala solusi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Contoh yang paling nyata terjadi di masa pemerintahan SBY-Kalla adalah pada saat dikeluarkannya kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak di era demokrasi saat ini yang menimbulkan berbagai gelombang demonstrasi sebagai bentuk pengungkapan kebebasan berpendapat ...