Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Berita TII

Pasal Karet UU ITE Harus Diperjelas di Revisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata Johan ...

Read More »

Anggota DPR nilai pasal “karet” UU ITE harus diperjelas melalui revisi

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Johan Budi menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut, agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Tak Serius Cabut Akar Masalah UU ITE

JAKARTA – Sinyal dari Presiden Jokowi agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) direvisi ternyata sulit direalisasikan. Kenyataannya, pemerintah tidak benar-benar menginginkan perubahan UU tersebut. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez mengatakan, tidak dimasukkannya undang-undang tersebut ke dalam daftar 33 RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 menjadi petunjuk awal arah implementasi ...

Read More »

DPR RI Tidak Masukkan Revisi UU ITE dalam Prolegnas 2021, Pengamat: Tidak Beri Keamanan Bagi Masyarakat

SEPUTARTANGSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam daftar 33  Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Para Wakil Rakyat di Senayan tidak memasukan draf revisi UU ITE alias tidak menganggap undang-undang kontroversial tersebut sebagai prioritas yang harus dikaji dalam rapat Prolegnas. Hemi Lavour Febrianandez, Peneliti Bidang ...

Read More »

The Indonesian Institute Curiga UU ITE Batal Direvisi

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez, curiga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) batal direvisi. Kecurigaan itu muncul karena UU tersebut tidak masuk ke dalam 33 Rancangan Undang-undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. “Revisi terhadap UU ITE bukan menjadi pilihan utama yang akan diambil, pemerintah hanya melihat permasalahan pada undang-undang tersebut pada tahap ...

Read More »

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk dorong reformasi parpol

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto dalam diskusi ...

Read More »

Pengamat: Revisi UU Pemilu untuk Dorong Reformasi Parpol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto, Kamis (25/2). Dia ...

Read More »

Komisi II: DPR-pemerintah minta pendapat ahli terkait revisi UU Pemilu

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz menyarankan agar DPR dan pemerintah tidak langsung mengambil keputusan untuk tidak membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu namun terlebih dahulu meminta masukan dan pendapat dari para ahli, akademisi, dan masyarakat. “Sebaiknya DPR dan pemerintah tidak langsung menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu namun terlebih dahulu meminta pendapat ahli, ...

Read More »

3 Kritik terhadap Rencana Kapolri Listyo Sigit Membuat Virtual Police

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengaktifkan virtual police menuai kritik. Virtual police itu dimaksudkan untuk memantau ujaran kebencian di dunia maya. “Jadi nanti, kalau ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial, aplikasi ini akan mengenali dan segera mengirim peringatan kepada pemilik akun,” kata Listyo Sigit dalam wawancara dengan Koran Tempo, Senin, 22 Februari 2021. Namun, sejumlah pihak merasa dengan ...

Read More »

Tolak Revisi UU Pemilu, Sikap Mayoritas Fraksi di DPR Terus Dikritik

Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu. Mayoritas fraksi di DPR yang awalnya berencana merevisi UU Pemilu pada Prolegnas Prioritas 2021 malah berbalik arah dengan sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ...

Read More »