Berita TII

Peneliti : PTM terbatas harus dilakukan dengan hati-hati

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Nisaaul Muthiah mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas harus dilakukan dengan hati-hati. “Pemangku kepentingan di dunia pendidikan untuk berhati-hati dalam melaksanakan PTM terbatas karena jumlah anak usia 12 tahun hingga 17 tahun yang sudah divaksinasi masih sangat minim, yakni 9,87 persen,” ujar Nisaaul dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Dia menambahkan ...

Read More »

Dewan PHRI Beberkan Nasib Perhotelan Selama Pandemi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta – Dewan Pertimbangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kosmian Pudjiadi mengatakan perhotelan menjadi sektor yang dominan tergerus selama pandemi covid-19. Terutama, dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. “Pada bulan Juni 2019 sebelum pandemi, pemasukan rata-rata hotel sekitar Rp 3 miliar.  Lalu pada bulan Juni 2021 sebesar Rp 1 miliar, hingga pada saat PPKM mencapai Rp 150 juta,” kata Kosmian dalam keterangan ...

Read More »

Peneliti sebut pengasuhan-ekonomi keluarga penyebab kawin anak

Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Nisaaul Muthiah menyebut pengasuhan dan perekonomian keluarga menjadi faktor penyebab utama terjadinya kawin anak dan munculnya pekerja anak. Menurut Nissaul perlu adanya refleksi ulang, karena realita menunjukkan belum semua anak Indonesia saat ini terlindungi, mengingat bahwa tema Hari Anak Nasional tahun 2021 adalah “Anak Terlindungi, Indonesia Maju.” “Masih banyaknya angka pernikahan dini ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez menilai pemerintah inkonsisten dalam menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka menekan kasus Covid-19. Menurutnya, inkosistensi aturan pembatasan yang diterapkan pemerintah menunjukkan masih kaburnya peta jalan dalam menanggulangi Covid-19. “Awal pandemi, kita mengenal aturan pembatasan mobilitas aktivitas masyarakat dengan PSBB. Meskipun mendapat kritik karena terdapat suara publik yang menginginkan agar dilakukan lockdown, ...

Read More »

Sikap Bijak Jokowi Respons Kritik BEM UI Diapresiasi

Jakarta:  Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merespons kritik mahasiswa dengan bijak.  Jokowi dinilai telah menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Hal itu dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh Negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 30 ...

Read More »

Pengamat apresiasi sikap bijak Presiden respons kritik mahasiswa

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang merespons kritik mahasiswa dengan bijak karena menunjukkan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Hal itu dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh Negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu. Pernyatan itu dikatakan ...

Read More »

TII Apresiasi Sikap Jokowi dalam Merespons Kritik Mahasiswa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons kritik mahasiswa. Sikap presiden dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. “Hal itu dapat menjadi gambaran bahwa kebebasan berekspresi seharusnya dilindungi oleh negara karena kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia,” kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu ...

Read More »

Researcher Urges ITE Law Revision; Notes Multiple Interpretation Aspect

TEMPO.CO, Jakarta – The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy Research  executive director Adinda Tenriangke Muchtar on Wednesday urged the government to revise the malleable laws contained in the electronic information and transactions law or ITE Law. “The troublesome sets of Articles are worsened by the weak human rights perspective and civilian freedom from the human resources that are mobilized to uphold the ITE Law,” said ...

Read More »

Dorong Revisi UU ITE, Peneliti: Perspektif HAM Masih Lemah di Kalangan Aparat

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar mengatakan pemerintah harus merevisi pasal karet dalam UU ITE. Adinda mengatakan berdasarkan studi kebijakan TII yang berjudul “Mendorong dan Melindungi Kebebasan Berekspresi Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia”, ada beberapa pasal multitafsir. Yaitu, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat ...

Read More »

Pemerintah Dinilai Gagal Paham Revisi UU ITE

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan mengubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juncto (jo) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud MD. Kepastian tersebut diperoleh pemerintah berdasarkan hasil tim kajian yang dibentuk melalui Keputusan Menkopolhukam Nomor ...

Read More »