Berita TII

Anggota parlemen baru perhatikan catatan merah periode lalu

Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap memperhatikan catatan merah evaluasi kinerja DPR pada periode lalu secara menyeluruh Jakarta – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya menekankan 575 anggota parlemen yang baru saja dilantik harus memperhatikan sejumlah catatan merah evaluasi kinerja anggota legislatif periode sebelumnya. “Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap ...

Read More »

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Tarif Cukai Rokok

JAKARTA — Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute M. Rifki Fadilah mengatakan, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok kretek berefek panjang dan luas. Tarif kenaikan cukai salah satunya dapat berpotensi menurunkan permintaan dan penawaran tembakau nasional. Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2020, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen. Selain itu, pemerintah juga ...

Read More »

Pindah Ibu Kota Kok Maksa, Biayanya Darimana?

Rencana pemerintah dalam hal pemindahan Ibu Kota mendapatkan tantangan keras dari sejumlah pihak. Pasalnya, kebijakan pindah Ibu Kota tersebut dianggap terlalu dipaksakan. Sebab, untuk pindah Ibu Kota berdasarkan kajian Bappenas diperlukan anggaran mencapai Rp466 triliun. Ini masih belum termasuk biaya memindahkan lebih dari 1 juta orang PNS pusat yang akan dibawa pindah ke Ibu Kota Baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Kaltim). Peneliti The Indonesian ...

Read More »

Masih Baru, Mobil Esemka Diprediksi Sulit Menangkan Persaingan di Pasar Domestik

Pemerintah belum lama ini mengumumkan dihadapan publik bakal memproduksi mobil sendiri dengan merek Esemka adalah PT Solo Makmur Kreasi yang akan menjadi produsen mobil Esemka tersebut dengan kapasitas mesin sekitar 1300 CC tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pabrik mobil Esemka di Boyolali baru-baru ini, meyakini hasil produksi dari produsen mobil dalam negeri ini akan laris manis di pasaran. Bahkan Jokowi ikut mempromosikan agar mobil ...

Read More »

Perusahaan Tekstil Bertumbangan, Pengamat: SDM Dan Produksi Harus Lebih Efisien

Fenomena terkait dengan perusahaan tekstil yang gulung tikar belakangan mencuat dan menjadi perdebatan. Terlebih sedikitnya ada 9 perusahaan tekstil yang tumbang. Beberapa pihak menuding bahwa banjirnya impor tekstil dan produk tekstil (TPT) menyebabkan industri tekstil dalam negeri menjadi lesu. Akibatnya, TPT lokal tidak bisa terserap pasar dalam negeri karena tidak memiliki daya saing jika dibandingkan produk impor. Menanggapi hal tersebut, Peneliti bidang ...

Read More »

Sembilan Pabrik Tekstil Tutup, Ekonom: Bukan karena Produk Impor

Jakarta – Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy, M. Rifki Fadilah, menilai tutupnya sembilan pabrik tekstil sepanjang 2018-2019 bukan karena kalah bersaing dengan produk impor. Dia justru melihat tutupnya pabrik tersebut lebih banyak karena faktor inefisiensi. “Tutupnya 9 perusahaan harus dijadikan pelajaran, jika perusahaan tidak bisa mengalokasikan input produksinya dengan efisien, alhasil biaya marginal produksinya jauh lebih besar dibandingkan ...

Read More »

IGJ: Kenaikan Iuran BPJS Tak Solutif

Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan usulan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak solutif karena tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan terkait defisit BPJS yang ada saat ini. “Akar permasalahan defisit BPJS Kesehatan sendiri tidak pernah diselesaikan,” kata peneliti dari lembaga advokasi tersebut, Muhammad Teguh Maulana dalam rilis di Jakarta, Jumat (6/9). Ia menambahkan bahwa seharusnya ...

Read More »

Konflik BPJS Terus Berlanjut, Tarif Naik, No!

Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Kenaikan dianggap memberatkan masyarakat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan selain memberatkan juga akan berdampak pada jatuhnya daya beli masyarakat. Dia mencotohkan untuk peserta kelas III yang rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu, jika dalam satu ...

Read More »

Pengamat: Belajar Dari Taiwan Soal BPJS Kesehatan

Besaran kenaikan tarif BPJS Taiwan menerapkan rencana jangka panjang  JAKARTA – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Pertimbangan itu nantinya yang menjadi acuan dalam besaran tarif kenaikan tersebut. Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Vunny Wijaya, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mendesak peninjauan ulang besaran tarif tersebut. ...

Read More »

Pengamat: Tinjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Bagaimanapun kenaikan iuran juga harus memperhatikan faktor lain seperti kondisi ekonomi terkait inflasi dan taraf hidup penerima bantuan Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Vunny Wijaya, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mendesak peninjauan ulang besaran tarif tersebut. “Bagaimanapun kenaikan iuran juga harus memperhatikan faktor lain seperti kondisi ekonomi terkait inflasi ...

Read More »