Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Berita TII

Gara-gara Data Penanganan Dampak Corona Terkendala

JAKARTA – Dampak sosio-ekonomi Covid-19 terhadap rumah tangga menjadi realitas yang tak bisa dielakkan pada masa pandemic Covid-19. Bantuan sosial pemerintah kepada kurang lebih 43 juta keluarga seharusnya dapat menekan persoalan tersebut. Sayangnya, program penyaluran bansos terkendala dengan pembaruan data. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat penambahan 1,63 juta menjadi 26,42 juta orang per Juli 2020. Padahal, per September ...

Read More »

Lindungi Masyarakat Terdampak Corona, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Bansos

JAKARTA – Lembaga Pusat Riset Kebijakan Publik, The Indonesian Institute (TII) menilai ada sejumlah persoalan sosial yang muncul di masa pandemi COVID-19 dan menjadi tantangan pemerintah. Misalnya, data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam realitas penyaluran bansos terdapat permasalahan terkait pembaharuan data. Peneliti bidang Sosial TII, Nopitri Wahyuni menjelaskan fenomena dampak sosio-ekonomi COVID-19 terhadap rumah ...

Read More »

Utang RI Menumpuk Akibat Pandemi, Rekomendasi Ini Bisa Diambil Pemerintah

JAKARTA – Guna meredam dampak ekonomi pandemi COVID-19, Indonesia telah merancang serangkaian stimulus yang memakan biaya sangat besar atau tepatnya Rp1.266,85 triliun. Dampaknya, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun melebar menjadi 6,34% atau setara dengan Rp 1.039,2 triliun, yang jumlahnya melebihi proyeksi sebelumnya yang diperkirakan hanya sebesar 5,07%. “Semua utang tersebut berpotensi membawa Indonesia pada krisis fiskal karena ...

Read More »

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Jangan Beratkan Masyarakat

JAKARTA – Rencana pemerintah menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 memicu perhatian publik. Terlebih lagi, aturan itu bakal didukung dengan rencana keluarnya instruksi presiden (inpres). Adapun sanksi yang dikenakan berupa denda, kerja sosial, dan tindak pidana ringan. Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Vunny Wijaya menyoalkan efektivitas kebijakan mengenai sanksi tersebut. Menurutnya, aturan yang tegas disertai sanksi memang ...

Read More »

Pengamat: TPK harus miliki fungsi yang jelas

pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK) memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. TPK juga harus dapat berperan sebagai wadah yang menguatkan garis komando antarinstitusi. https://www.antaranews.com/video/1611170/pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas

Read More »

Rombak Kabinet dan Pangkas Lembaga Harus Berdasarkan Evaluasi Kinerja

JAKARTA – Isu perombakan (reshuffle) kabinet menteri dan pemangkasan lembaga kian santer menguak. Apalagi, wacana itu tercetus kembali dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Center for Public Policy Vunny Wijaya mengatakan, agar pelayanan publik dapat terus bekerja di tengah krisis dan ...

Read More »

TII: Partai Politik Harus Ngawasi Wakilnya di Birokrasi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), Arfianto Purbolaksono menilai reshuffle kabinet diprediksi tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Bahkan, hal itu hanya menunjukkan kegagalan koalisi partai politik dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Menurutnya, partai politik seharusnya tidak hanya berperan pada saat pemilihan umum saja, tetapi juga pascapemilu bekerja secara berkesinambungan. Bagi koalisi partai politik yang menguasai ...

Read More »

Wacana Reshuffle Kabinet Dinilai Bentuk Kegagalan Partai Koalisi Kawal Pemerintahan

AKURAT.CO, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai pidato kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap menteri beberapa waktu lalu berakibat mencuatnya isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat. Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, meski reshuffle sebuah keniscayaan, tapi tak memiliki dampak positif terhadap perubahan kinerja kabinet. Jauh dari itu, Anto ...

Read More »

Reshuffle Kabinet Wujud Kegagalan Partai Politik Kawal Pemerintahan

JAKARTA – Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menyatakan, munculnya video Presiden Jokowi yang tengah ‘memarahi’ anak buahnya beberapa waktu lalu berakibat mencuatnya isu reshuffle kabinet yang berkembang di masyarakat. Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan, meski reshuffle sebuah keniscayaan, tapi tak memiliki dampak positif terhadap perubahan kinerja kabinet. Jauh ...

Read More »

Tunda RUU PKS Lagi, DPR Dinilai Tak Peka Korban Kekerasan

Penuntasan masalah kekerasan seksual kembali menemui titik buntu. Sejak 2014 hingga kini, Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya menjadi wacana setelah DPR kembali mencabut beleid itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 dan mengalihkan pembahasan ke 2021. Lembaga pusat riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menyesalkan sikap DPR tersebut. Digesernya waktu pembahasan RUU PKS ke 2021 ...

Read More »