Sejak 2 Januari 2026, lima delik inti korupsi berpindah dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Pasal 603 hingga Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), bersamaan dengan berlakunya KUHAP baru. Namun, ketentuan yang mengatur hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda, tidak ikut disesuaikan. Kajian ini menilai apakah checks and balances di antara ketiga lembaga tersebut tetap efektif di tengah dualisme norma itu. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kerangka analisisnya bertumpu pada teori pemisahan kekuasaan serta prinsip good governance, khususnya rule of law serta efektivitas dan efisiensi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa desain koordinasi ketiga lembaga secara struktural tidak berubah, tetapi fondasi normatifnya bergeser: delik inti dan hukum acara kini tunduk pada kodifikasi umum, sedangkan mekanisme koordinasi tetap bersandar pada rezim khusus yang belum diperbarui. Pilihan pasal kini turut menentukan rentang pidana tanpa pedoman bersama, dan kesiapan ketiga lembaga dalam menghadapi transisi tidak setara. Disparitas belum dapat dibuktikan karena asas lex favor reo, tetapi indikasinya sudah tampak. Kajian ini menyimpulkan bahwa checks and balances antar-aparat penegak hukum masih ada secara formal, tetapi belum efektif. Kajian ini merekomendasikan peraturan bersama ketiga lembaga, harmonisasi UU KPK dan UU Tipikor dengan KUHP Nasional dan KUHAP baru, pedoman pemidanaan khusus dari Mahkamah Agung, protokol audit kerugian negara bersama Badan Pemeriksa Keuangan, registrasi perkara terpadu, serta evaluasi tahunan yang melibatkan publik secara bermakna.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [384.74 KB]