The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, upaya penyelesaian permasalahan menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak cukup dengan moratorium semata, namun juga pemberdayaan ekonomi di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai pemasok TKI ke luar negeri. ” Karena itu, pemerintah hingga saat ini bekerja kerja untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di kantong-kantong TKI yang ...

KEPALA Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Indonesia bernama Karsih Binti Ocim tidak terancam hukuman pancung di Arab Saudi sebagaimana yang diberitakan sebelumnya. Menurut Jumhur kepastian tersebut diperoleh setelah BNP2TKI melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi Karsih di Arab Saudi. ”Kita sudah cek dan hasilnya tidak ada itu ancaman hukuman pancung terhadap ...

KISAH tragis Darsem Binti Daud, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sempat terancam hukum pancung di Arab Saudi tampaknya akan segera berakhir. Pasalnya Kerajaan Arab Saudi dikabarkan telah memberi pembebasan murni kepada Darsem setelah sebelumnya Pemerintah RI membayarkan uang pengampunan sebesar Rp 4,6 miliar sebagai syarat terbebasnya TKI asal Subang, Jawa Barat tersebut. ”Kabar terakhir yang kita terima Darsem sudah memperoleh ...

EVALUASI total terhadap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kerap terlibat dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri perlu dilakukan menyusul mencuatnya berbagai pemasalahan yang menimpa tenaga kerja asal Indonesia belakangan ini. ” PJTKI yang ada di Indonesia harus dievaluasi karena PJTKI selama ini tidak berperan dalam melindungi para TKI, padahal PJTKI selama ini sangat diuntungkan dengan ...

MORATORIUM atau penghentian sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi harus mampu menjadi momentum bagi instansi atau lembaga penyalur tenaga kerja untuk tidak lagi menjadikan negara petrodollar tersebut sebagai negara primadona tujuan tenaga kerja asal Tanah Air. “Moratorium juga bisa sebagai langkah awal untuk exit atau keluar dari Arab Saudi sehingga tidak lagi sebagai tujuan utama. Hal ini diperlukan apabila ...

After recently the Prosperous Justice Party (PKS) experienced an internal confusion after former member yusuf Supendi revealed some of its alleged bad corrupt practices, now it is the Democratic Party’s turn to experience a political “earthquake” resulting from ethical problems and internal rivalry involving the treasurer of the party, M. Nazaruddin. This problem began with the M. Nazaruddin alleged involvement ...

Setelah beberapa waktu lalu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami kisruh internal dengan dibongkarnya keburukan PKS oleh Yusuf Supendi, sekarang giliran Partai Demokrat yang mengalami gonjang ganjing politik akibat persoalan etika dan perpecahan internal yang melibatkan Bendahara Umum partai M. Nazaruddin. Persoalan ini bermula dengan sangkaan keterlibatan M. Nazaruddin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang, Sumatera Selatan. ...

Jakarta – Sorotan tajam kepada partai politik (parpol), misal sebagai tempatnya para koruptor, tak mengurangi kepercayaan Poempida Hidayatulloh kepada parpol. Menurutnya, keberadaan parpol masih dibutuhkan sebab berperan melahirkan calon pemimpin masa depan. “Hanya di parpol kita bisa mengontrol para pemimpin,” kata Poempida dalam diskusi bertema ‘Partai Baru dan Desain Pemilu 2014’ di The Indonesian Institute, Jakarta, Kamis (5/5). Poempida juga menyoroti ...

Jakarta – Maraknya partai baru setiap menjelang pemilu, tidak perlu ditanggapi secara heboh dan tergopoh-gopoh. Sebab hal itu merupakan fenomena wajar. “Yang harus dirisaukan adalah kepindahan para pengurus partai menjelang pemilu atau ada pengurus parpol yang tidak memilih calon yang diusungnya,” ujar mantan anggota DPR Ferry Mursyidan Baldan dalam acara diskusi bertema ‘Partai Baru dan Desain Pemilu 2014’ di The Indonesian Institute, Jakarta, Kamis ...

Loyalty and ideological ties of politicians to political parties in the reform era are still fairly low. This is evident from the strengthening of the tendency of the migration (crossing over the fence) of the politicians from one political party to the other. The phenomenon of migration does not only happen with politicians at the national politics, it also occurs ...