The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Dalam penyelenggaraan calon Presiden Perseorangan nanti akan banyak menuai permasalahan yang akan dihadapi salah satunya adalah Deparpolisasi. Menurut Lukman Hakim Saifudin selaku wakil ketua MPR-RI dari Partai Persatuan Pembangunan, ke khawatiran terbesar bahwa, calon perseorangan ini adalah Deparpolisasi yang termasuk dalam kendala Substantif pada persoalan konsep tentang calon perseorangan. “Konsep tentang calon persorangan, ada ke khawatiran yang besar bahwa, calon ...

Pesta pemilihan presiden masih tiga tahun lagi, namun ide calon presiden independen menjadi perbincangan yang kontrovensi dikalangan elite politik, karena dianggap keluar dari mainstream konstitusi saat ini. Laode Ida selaku wakil ketua DPD-RI meluruskan, bahwa yang di maksud dari calon Independen adalah calon perseorangan. “Jadi yang diusulkan dalam draft amandemen UUD adalah calaon perseorangan.” Katanya, dalam diskusi yang bertema ‘Kontroversi ...

Indication of the involvement of some penitentiary officials has been proven. The arrests the Head of the Special Narcotics Penitentiary of Nusakambangan, Marwan Adli, two employees of the penitentiary, and a convict named Hartoni have proven the indication. The National Narcotics Agency (BNN) arrested them for allegedly maintaining illegal network of prison drug dealers and international drug dealers. (Kompas, March ...

Peredaran narkotika saat ini sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Peredarannya telah memasuki wilayah penjara yang steril dan diduga mendapatkan serta melibatkan petugas dan pejabat lembaga pemasyarakatan (LP). Indikasi keterlibatan beberapa pejabat dan petugas LP dalam peredaran narkotika akhirnya tidak terbantahkan. Penangkapan kepala LP Khusus Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, dua pegawai LP, dan narapidana bernama Hartoni menjadi menjadi bukti dari ...

LEMAHNYA tekanan publik dinilai menjadi salah satu faktor berlarutnya masalah kemacetan di Ibukota Jakarta. Padahal tekanan publik dibutuhkan guna mengatasi masalah kemacetan ibukota yang kian kronis. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Institut Transportasi (INSTRAN) Darmaningtyas dalam diskusi menyoal transportasi di Indonesian Institute,Jakarta, Kamis (17/3). “Hanya tekanan publik yang mampu memperbaiki masalah kemacetan dan buruknya sistem transportasi ibukota,tapi tekanan publik untuk bidang ...

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (RUU PKS) terdapat ayat-ayat dan pasal-pasal yang bertabrakan dengan RUU Keamanan Nasional yang disiapkan oleh pemerintah. “Ini menjadi persoalan. Tapi ini sudah berjalan, dan kawan-kawan di partai mengambil kesepakatan untuk tidak memperdebatkan masalah itu, yang penting di ketok palu dulu, sama seperti RUU Penyelenggara Pemilu yang masih banyak catatan-catatan,” ujar anggota Komisi II DPR ...

Koran Tempo 7 Maret 2011 Isu perombakan koalisi berembus kian kencang pascapenolakan penggunaan hak angket pajak oleh DPR. Kegaduhan koalisi memang menjadi problem langganan sepanjang hampir tujuh tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Koalisi ini menjadi problematik–selain implikasi kerancuan kombinasi presidensial dan multipartai–karena komposisinya terlalu besar, yang justru melemahkan soliditas dan kohesivitas koalisi. Hal ini terjadi karena Yudhoyono terlalu mementingkan ...

PENERAPAN Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Indonesia mendesak dilakukan menyusul kembali terjadinya sejumlah konflik sosial belakangan ini. Menurut Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Amagola, penerapan UU tersebut dalam jangka waktu panjang akan sangat membantu mencegah terjadinya konflik di tanah air. “Untuk jangka panjang, UU ini bisa mencegah potensi konflik di Indonesia,” ujar Thamrin dalam diskusi Bercumbu Dengan Konflik di Kantor The ...

It is mandated by the Article 34 and Paragraph 4 of the 1945 Constitution that the state will develop a social security system for everyone. If referring to the Article 34 and Paragraph 4 of the 1945 Constitution and the Law on the national System of Social Insurance (SJSn), Law number 40/2004 already carries out the mandate of the Constitution. ...

Merujuk pada UUD 1945 Pasal 34 Ayat 4, yakni negara mengembangkan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat di atas, maka Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) No. 40 Tahun 2004 sudah melaksanakan mandat UUD 1945 tersebut. Atmosfir yang terasa ketika membaca UU No. 40 Tahun 2004 adalah atmosfir perlindungan, atmosfir keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak, Pasal 1 ...