KEPALA Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menyatakan, upaya penyelesaian permasalahan menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak cukup dengan moratorium semata, namun juga pemberdayaan ekonomi di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai pemasok TKI ke luar negeri. ” Karena itu, pemerintah hingga saat ini bekerja kerja untuk menghidupkan kegiatan ekonomi di kantong-kantong TKI yang tersebar di berbagai kabupaten. Hal itu mampu membendung hasrat masyarakatnya untuk bekerja di luar negeri,” ujar Jumhur usai diskusi menyoal TKI di Kantor Indonesian Institute, Jakarta, Selasa (5/7).

Jumhur menjelaskan, pemberdayaan ekonomi yang direncanakan pemerintah itu juga merupakan bagian dari exit strategi atau penghentian pengiriman TKI ke luar negeri di masa datang. Meski ia mengakui kemudian apabila penghentian pengiriman belum dimungkinkan dilakukan saat ini. ”Penghentian pengiriman ini memang masih dikaji akan diterapkan berapa lama apakah lima atau sepuluh tahun lagi karena sangat terkait kondisi d dalam negeri sendiri. Mengingat lonjakan TKI terjadi saat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan pasca reformasi lalu,” katanya.

Al hasil, tegas Jumhur, apabila pemberdayaan ekonomi yang diterapkan pemerintah berhasil maka akan mampu mengurangi minat masyarakat untuk mencari nafkah di luar negeri.

Jumhur menambahkan di sisi lain, BNP2TKI saat ini juga terus mengupayakan pembenahan permasalahan TKI di luar negeri. Utamanya mengevaluasi negara yang menjadi tujuan penempatan TKI seperti yang dilakukan dengan Arab Saudi saat ini. Termasuk mendorong perbaikan sistem penempatan dan menghentikan pengiriman bagi negara yang tidak menunjukan upaya perbaikan. ”Hal ini contohnya di Kuwait statusnya sudah stuck sehingga dipertimbangkan untuk dihentikan. Contoh upaya perbaikan lainya dilakukan dengan Malasysia yang masih terdapat masalah terkait perbatasan sehingga TKI masih dengan mudah bermigrasi ke negara itu,” katanya.

Sumber: Jurnas.com.