KPU dinilai kurang mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membahas soal calon legislator perempuan. Hal ini disampaikan Peneliti Yunior untuk Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Santi Rosita Devi, saat dihubungi di Jakarta (23/12). “Menurut pengalaman saya, mereka banyak yang tak tahu adanya peraturan soal caleg perempuan,” kata Santi. Padahal, PKPU No. 17/2013 menetapkan terpenuhinya kuota 30 persen perempuan ...
Read More »Author Archives: The Indonesian Institute
“Perlindungan Konsumen” di Indonesia
Berdasarkan data publikasi AC Nielsen, Indonesia merupakan negara konsumtif kedua di dunia setelah Singapura. Namun, yang mengagetkan adalah sebanyak 60% konsumen di Singapura merupakan warga negara Indonesia. Hal ini berarti, Indonesia merupakan negara konsumtif terbesar pertama sekaligus kedua di dunia. Besarnya jumlah konsumen di Indonesia juga membuat kita berpikir mengenai bagaimana posisi konsumen di Indonesia. Apakah konsumen di Indonesia sudah ...
Read More »Indonesia Report 2013
Indonesia Report 2013 kali ini mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2013. Salah satu diantaranya adalah mengenai Mahkamah Konstitusi dan kiprahnya sepanjang tahun 2013.Di sisi lain, tahun 2013 yang juga merupakan tahun pengantar menuju Pemilu 2014 juga menjadi tahun politik yang hangat. Untuk itu, TII juga mengulas topik tentang persiapan Pemilu 2014, terutama mengenai permasalahan Daftar Pemilih Tetap. ...
Read More »Tantangan Caleg Perempuan
Pada 2014 Indonesia akan mengadakan hajatan besar, yaitu Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Salah satu isu yang menarik untuk dibahas adalah persoalan kuota calon legislatif (caleg) perempuan sebanyak 30 persen. Kuota ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah politik. Indonesia telah menerapkan kuota caleg perempuan minimal 30 persen dalam dua pileg sebelumnya, yaitu Pileg 2004 dan 2009. Pada Pileg 2004, ...
Read More »OTONOMI DAERAH KPK Didesak Tangkap Mafia Pemekaran
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida, menduga ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menangkap dengan menelusuri pelaku “mafia” pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian ...
Read More »Laode Ida Minta KPK Telusuri Pelaku Pemekaran Daerah
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...
Read More »Pengamat: Indonesia Butuh Pemekaran
Jakarta – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menyatakan Indonesia perlu pemekaran wilayah karena sejatinya pemekaran daerah adalah sesuatu yang baik, bahkan memiliki dasar konstitusional. “Kita memang butuh pemekaran, seperti pemekaran layanan publik sehingga masyarakat dan pemerintah bisa menjadi dekat,” ujar Endi dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. ...
Read More »Laode Ida: KPK Perlu Telusuri Pelaku Pemekaran
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...
Read More »Laode Ida Minta KPK Telusuri Pelaku Pemekaran Daerah
JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Laode Ida menduga masih ada beberapa permainan dalam pembentukan daerah otonomi baru (DOB) sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menelusuri pelaku pemekaran daerah tersebut. “Apakah memang ada permainan? KPK perlu menelusuri juga dengan cara tertentu para pelaku pemekaran itu,” kata Laode dalam diskusi mengenai pembangunan daerah otonomi baru di The Indonesian Institute Jakarta, Rabu. Laode ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research