Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko mengaku siap dikritik atas inisiatifnya menghasilkan Undang-undang Desa yang disahkan oleh DPR RI pada 18 Desember lalu. Menurut Budiman, pihaknya menilai ada banyak masalah yang muncul ketika UU ini diterapkan. Misalnya apakah UU ini tidak menjadi ladang korupsi baru. ‘Saya menyadari ketika desa menerima alokasi anggaran sebesar Rp 400 juta-Rp ...
Read More »Author Archives: The Indonesian Institute
Banjir dan Kegagalan Pembangunan
Beberapa hari ini, kita disuguhi pemberitaan mengenai banjir. Banjir seolah-olah menjadi fenomena yang “merata” di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta yang biasanya menjadi daerah “langganan” banjir, melainkan juga daerah-daerah lain, seperti Depok, Bekasi, Semarang, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Manado, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Cirebon dan lain-lain. Masyarakat kerap kali menilai bahwa banjir merupakan dampak dari cuaca yang ...
Read More »Update Indonesia Volume VIII No. 06 January 2014 (English)
Volume VIII No. 06 January 2014 (English)
Read More »Tata Kelola Lingkungan Buruk Mengakibatkan Banjir
Manajer Penanganan Bencana dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Mukri Friatna menilai, bencana banjir yang melanda Indonesia sepekan terakhir ini bukan hanya diakibatkan oleh anomali cuaca, namun juga oleh tata kelola lingkungan hidup yang buruk. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman pernah mengatakan, mendorong Pemerintah Kota Manado dan Pemerintah Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara merelokasi warga di bantaran Sungai ...
Read More »The INDONESIAN FORUM Seri 30 “UU Desa: Reposisi Peran dan Kewenangan Desa”
Hari, tanggal : Kamis , 16 Januari 2014 Waktu : 14.00-16.00 WIB Tempat : Gd The Indonesian Institute, Jl Wahid Hasyim 194 Kp Bali Jakarta Pusat. Pada Sidang Paripurna DPR 18 Desember 2013 lalu disahkan UU Desa. Ini menjadi penanda mulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa. Setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian banyak pihak ...
Read More »Update Indonesia Volume VIII No. 06 Januari 2014( Bahasa )
Volume VIII No. 06 Januari 2014( Bahasa )
Read More »Strategi Komunikasi Capres
Para calon presiden (capres) yang sudah bermunculan, semuanya berkampanye dengan ragam komunikasi yang relatif berbeda satu sama lain. Semua berupaya dengan berbagai cara agar visi misi yang disampaikannya mudah dipahami. Media yang digunakan pun beragam, dari yang formal seperti televisi, radio, media online, hingga yang informal seperti sosial media semacam Facebook, Twitter, dan lain-lain. Stategi komunikasinya, baik verbal maupun non ...
Read More »Beramai-ramai Kampanye Melalui Televisi
Kampanye politik melalui media televisi semakin gencar dilakukan baik oleh partai politik (parpol) maupun politisi yang menobatkan dirinya sebagai calon presiden (capres) belakangan ini. Padahal seperti kita ketahui, Pemilu 2014 masih jauh dan belum memasuki masa kampanye. Kampanye melalui televisi terutama dilakukan oleh mereka yang memiliki stasiun televisi nasional sekaligus sebagai petinggi parpol. Mereka adalah Ketua Umum Partai Golongan Karya ...
Read More »Undang-undang Desa: Reposisi Peran Desa dalam Pembangunan
Setelah tujuh tahun, UU Desa akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada18 Desember 2013. Ini menjadi penanda mulainya babak baru dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan di desa. Selama ini, ketiadaaan dana yang mencukupi merupakan masalah terbesar yang dihadapi desa untuk melaksanakan pembangunan di tingkat desa (www.budimansudjatmiko.net). Desa selama ini banyak bertumpu pada program-program pembangunan dari pemerintah pusat, karena tidak ...
Read More »Kurangnya Sosialisasi PKPU Soal Caleg Perempuan
KPU dinilai kurang mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang membahas soal calon legislator perempuan. Hal ini disampaikan Peneliti Yunior untuk Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Santi Rosita Devi, saat dihubungi di Jakarta (23/12). “Menurut pengalaman saya, mereka banyak yang tak tahu adanya peraturan soal caleg perempuan,” kata Santi. Padahal, PKPU No. 17/2013 menetapkan terpenuhinya kuota 30 persen perempuan ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research