Publikasi

Televisi sebagai media penyiaran dan pendidikan publik

Media pertelevisian saat ini menjadi sorotan masyarakat khususnya pada serangkaian pemberitaan publik figur (artis) yang lebih banyak menampilkan pemberitaan kehidupan pribadi seperti perselingkuhan, kekerasan, perceraian, kriminalitas (penyalahgunaan narkoba, kasus asusila) dan sebagainya. Tidak jarang hak publik untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ekonomi, politik, bahkan situasi sosial terkini justru tertutupi oleh pemberitaan terkait skandal kehidupan pribadi artis. Beberapa skandal yang belum ...

Read More »

Upaya Pemerintah dalam Mendorong Belanja Berkualitas

Kementerian Keuangan saat ini sedang menyusun aturan mengenai perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Aturan tersebut nantinya akan dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bernama PMK Pengelolaan Anggaran. Mengutip dari Kumparan (27/6/2023), rencana aturan baru tersebut disampaikan oleh Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Lisbon Sirait. Aturan baru disinyalir akan membuat anggaran belanja ...

Read More »

Policy Assessment 2023 – Dari Giring ke Ganjar, Proses Selekasi Calon Presiden yang Diusung PSI

Dalam negara demokrasi, fungsi partai politik (parpol) adalah mengantarkan kadernya untuk dapat duduk di kursi pemerintahan. Salah satu partai politik yang telah siap dalam menjalankan fungsi sebagai pengantar kadernya untuk dapat duduk di kursi kekuasaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Satu tahun pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, PSI telah menentukan sikap untuk mendukung Giring Ganesha yang saat itu menjabat ...

Read More »

Policy Assessment 2023 – Dampak Pemblokiran Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Hak Atas Internet di Indonesia

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik dengan informasi terkait ancaman maupun pemblokiran kepada sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital, seperti Paypal, Stream, dan banyak lainnya. Berikut Policy Assessment 2023 The Indonesian Institute tentang topik tersebut, yang ditulis oleh Galang Taufani.      

Read More »

Policy Assessment 2023 – Efektivitas dan Distribusi Penerapan Program Minyak Goreng Rakyat

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan perspektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menilai berdasarkan teori evaluasi Kettner, Moroney dan Martin. Penelitian ini mencatat ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XVII , No.6 – June 2023 (English Version)

The June 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report regarding the polemics over the elimination of the Report on Acceptance of Campaign Fund Contributions (LPSDK) for the 2024 Elections. In fact, reporting on campaign fund donations is a very important step. This is done as part of the implementation of transparency to the public, as well as ...

Read More »

Policy Assessment 2023 – Evaluasi Implementasi PP No 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Terhadap Bonus Demografi di Provinsi Bengkulu

Indonesia saat ini tengah mempersiapkan bonus demografi yang akan dihadapi pada tahun 2035. Berdasarkan Sumber proyeksi penduduk tahun 2015 – 2045 hasil Sensus Antara Penduduk (SUPAS) 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas),  Provinsi Bengkulu menempati urutan kedua secara nasional yang telah menghadapi bonus demografi. Dan, didalamnya terdapat lima kabupaten yang akan dalam proses transisi demografi. Di sisi ...

Read More »

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KAMPANYE PEMILU YANG INFORMATIF DAN EDUKATIF

Read More »

Policy Assessment 2023 – Sosialisasi Peserta Pemilu dalam Kerangka Implementasi PKPU No 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Jelang Pemilu 2024

Gencarnya sosialisasi partai politik (parpol) sebelum jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai sejak bulan November 2023. Hal ini kemudian menimbulkan polemik publik. Sebagian kalangan menilai hal itu berpotensi memunculkan ketidakadilan parpol tertentu berpeluang untuk mencuri start kampanye. Persoalan itu pun disuarakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang ditindaklanjuti dengan sejumlah pembicaraan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). ...

Read More »

Polemik Penghapusan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Untuk Pemilu 2024

Beberapa waktu ini terjadi polemik di masyarakat terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan KPU pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ...

Read More »