Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

The August 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report regarding the phenomenon of hijab politics and the information dissemination of elections carried out by female candidates. It is important to push for a revision of PKPU to promote the clarity of rules and legal certainty in information dissemination and campaign arrangements ahead of the upcoming 2024 General ...

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute, Indonesia Report 2023, menemukan bahwa kebebasan ekonomi di tahun 2023 masih menunjukkan kondisi yang moderat sebagaimana yang ditunjukkan pada indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan perdagangan internasional. Pada indikator perlindungan hukum, masih perlu ditingkatkan karena adanya penurunan perlindungan hak properti di tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek neraca perdagangan sebagai ...

Ramai diperbincangkan di media sosial tentang cerita seorang fresh graduate yang tidak lolos seleksi kerja karena memiliki skor kredit yang buruk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Hal tersebut membuat perbedaan pendapat bagi pemberi kerja, pencari kerja, dan masyarakat umum mengenai penggunaan skor kredit sebagai syarat untuk dapat bekerja, serta berpotensi memberikan gejolak pada dinamika pasar ...

Update Indonesia edisi Agustus 2023 mengangkat laporan utama mengenai fenomena terkait politik hijab dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh kandidat perempuan. Penting untuk mendorong revisi PKPU untuk mendorong kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pengaturan sosialisasi maupun kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang hambatan non-tarif yang memiliki peran krusial untuk ...

Sudah lumayan lama bergulir drama mengenai tanggal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan daerah, bagaimana pelaksanaannya, apakah akan dibuat serentak atau dipisah dan lain-lain. Setidaknya, drama tersebut bisa kita akhiri saat Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati bahwa pemungutan suara Pemilu serentak akan dilaksanakan 14 Februari, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat pada 27 November ...

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kampanye dengan slogan ”Hajar Serangan Fajar”. Slogan ini merupakan respons KPK atas masih tingginya penyebaran politik uang selama pemilu di Indonesia. Menurut KPK, salah satu akar terjadinya korupsi di dalam sistem politik Indonesia adalah praktik politik uang. Oleh karena itu, slogan ”Hajar Serangan Fajar,” merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat ...

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto dalam acara peluncuran sekolah percontohan menyampaikan bahwa masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Bima Arya, meskipun sistem zonasi memiliki nilai positif terutama dalam pemerataan kualitas pada pendidikan, namun sistem penerimaan peserta didik baru ...

The July 2023 edition of the Indonesian Update raises a main report on efforts to upgrade Small and Medium Enterprises (SMEs), which are still encountering various difficulties and challenges, both in terms of capital, production, and marketing. The term upgrade itself is a process of a business that has succeeded in developing wider activities; for example, in terms of productivity ...

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah selesai membahas revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Di dalamnya tercantum larangan mengenai penjualan barang impor di bawah US$100 atau sekitar Rp1,5 juta per unit di marketplace (Kemendag, 2023). Kebijakan tersebut diharapkan akan melindungi usaha mikro, kecil, ...