Update Indonesia edisi Oktober 2023 mengangkat laporan utama mengenai potensi bursa karbon Indonesia yang sangat besar. Guna memperkuat dan mengakselerasi bursa karbon Indonesia, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi dengan memasukkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha atau sektor yang tidak memenuhi peraturan perdagangan karbon, menjaga integritas MRV, memperkuat transparansi, mengkaji kuota atau tunjangan emisi secara berkelanjutan, serta memperkuat integrasi, kolaborasi ...

Warga negara Indonesia memiliki hak politik untuk salah satunya memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Namun, dari seluruh lapisan masyarakat, salah satu kelompok yang hak pilihnya belum terpenuhi dengan baik adalah masyarakat adat. Berkaca dari pemilu tahun 2019 lalu, dari sekitar 3 juta pendudukan masyarakat adat, hanya 530.000 yang bisa memilih dalam pemilu. Partisipasi dari 530,000 penduduk dari kalangan masyarakat adat ...

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto menyatakan bahwa kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah yang marak terjadi akhir-akhir ini terjadi karena pembiaran. Menurutnya, selama ini dalam setiap Undang-Undang Pidana Anak juga sudah mengakomodir kasus perundungan, tetapi fenomena gunung es ini terjadi karena adanya pembiaran. Selain itu, ada kesempatan pada pelaku, ujar kak Seto ...

Kontestasi politik sudah dimulai di Indonesia. Para bacapres telah menyuarakan beberapa gagasan kampanye, utamanya dari sisi ekonomi. Namun, isu lingkungan dan hal yang berkaitan dengan upaya penurunan emisi GRK masih belum terlalu ditonjolkan. Padahal, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, sehingga munculah terminologi pembangunan berkelanjutan. Jika dampak kepada lingkungan diabaikan dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, yang terjadi ...

Kontestasi politik Indonesia di tahun 2024 mendatang menjadi menarik. Hal ini diprediksi demikian mengingat banyaknya program dan gagasan yang sudah mulai ditawarkan oleh bacapres, lengkap dengan tim pemenangan mereka masing-masing. Anies Baswedan dan tim pemenangannya tentu tak mau ketinggalan. Pada sebuah kesempatan, pasangannya yaitu Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menang dalam Pemilu 2024, alokasi ...

The September 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report on legal clarity, the uniformity of interpretation, and differentiating indicators between hate speech and an insult. This is very important so that Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19/2016 on the Amendments to Law Number 11/2008 concerning on Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied ...

Pada tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, ...

Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...

Proses sidang pemeriksaan terhadap uji materi terkait usia minimal calon presiden (Capres) sudah selesai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan putusannya, akankah permohonan Uji Materiil Undang-Undang (UU) Pemilu ini akan dikabulkan oleh MK? (https://nasional.kompas.com, 11/9/23). Pertanyaan utama dalam hal ini adalah apakah pengaturan tentang persyaratan Capres merupakan ranah pembentuk UU untuk mengaturnya (Open Legal Policy)? ...

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan penanganan konten perjudian online di ruang digital melalui berbagai cara. Sejak tahun 2018 hingga 6 September 2023, Kemenkominfo telah memutus akses konten judi online ratusan ribu situs. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses situs dan take down terhadap 938.106 konten judi online. Lalu, dari bulan Juli ...