Sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota akan mengalami kekosongan di tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari adanya pemilu serentak, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, berakhirnya periode kepemimpinan para kepala daerah akan dimulai pada bulan ...
Read More »Publikasi
Madu dan Racun dalam Rencana Revisi UU ITE
Dorongan untuk melakukan revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya sudah hampir menemukan titik terang. Pasalnya, lewat keterangan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden sudah secara resmi mengirimkan Surat Presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE. Surat tersebut ...
Read More »Potret Singkat Kesetaraan Gender dari Masa ke Masa
Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021, menunjukkan bahwa ketimpangan gender masih menjadi masalah serius. Studi yang dilakukan oleh Kearns et al. (2020) di Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa kekerasan seksual berasosiasi dengan ketimpangan gender di suatu wilayah. Negara bagian di AS yang memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender (Gender Inequality Index/GII) yang tinggi juga memiliki kasus kekerasan ...
Read More »Melihat Upaya Penyederhanaan Birokrasi
Pada akhir tahun ini, pemerintah menargetkan untuk dilakukannya penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, terdapat 493 dari 508 Kabupaten/Kota yang telah mengajukan penyederhanaan struktur organisasinya per 21 Desember 2021 (okezone.com, 22/12/2021). Ada 15 daerah yang belum mengajukan usulan penyederhanaan struktur organisasi, yakni di Sumatera sebanyak 2 Pemda dan Papua sebanyak 13 Pemda. Selanjutnya, masih ada dua ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XV, No.11 – November – December 2021 (English Version)
The November-December 2021 edition of the Indonesian Update features a major report on the contentious regulation of content moderation in Indonesia. This is because Indonesia is the country with the most requests for content removal on Google. Citing a report released by Google entitled “Content Removal Transparency Report” for the period of January to June 2021, Indonesia was the country ...
Read More »Tarik Ulur Larangan Perdagangan Minyak Curah
Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencabut larangan peredaran minyak goreng curah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan yang semula akan diterapkan mulai dari 1 Januari 2022. Dengan adanya pencabutan larangan tersebut, minyak goreng curah dapat diperdagangkan. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, pada konferensi pers virtual ...
Read More »Update Indonesia — Volume XV, No.11 – November – Desember 2021 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi bulan November-Desember 2021 mengangkat laporan utama mengenai sengkarut regulasi moderasi konten di Indonesia. Hal ini karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang berjudul “Content Removal Transparency Report” periode bulan Januari hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan konten dan informasi dari pelbagai bentuk ...
Read More »Pentingnya Hasil Survei Jelang Pemilu Tahun 2024
Sepanjang tahun 2021, telah banyak lembaga survei yang merilis hasil temuan terkait pemilu tahun 2024, baik popularitas dan elektabilitas partai politik, maupun calon presiden dan wakil presiden. Misalnya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis hasil survei dengan judul “Evaluasi Publik terhadap Kondisi Nasional dan Peta Awal Pemilu 2024” di bulan Februari. Poltracking Indonesia yang juga merilis hasil survei di bulan ...
Read More »Celah Masalah dalam Putusan MK tentang UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam pengujian (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Secara umum pada putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. MK memberikan tenggat waktu kepada DPR ...
Read More »Langkah Maju Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus
Pada tanggal 31 Agustus lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek), Nadiem Anwar Makarim meneken Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan tersebut dikeluarkan sebagai upaya Kemendikbud-Ristek dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut, harapannya ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research