Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Publikasi

The Indonesian Update — Volume XIV, No.5- May 2020 (English Version)

The May 2020 edition of the Indonesian Update raises a major report on Government Regulation in Lieu of Law No. 1/2020 on the State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease-2019 (Perppu COVID-19). The polemics have arisen after several parties filed a review of Perppu COVID-19 with the Constitutional Court (MK). On the other hand, almost ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIV, No.5 – Mei 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Mei 2020 mengangkat laporan utama mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Perppu COVID-19). Polemik ini muncul setelah adanya permohonan beberapa pihak untuk menguji Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, hampir sebagian besar ...

Read More »

Studi Kualitatif TII mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Analisis Peluang dan Tantangan

Berikut studi awal The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Lewat studi yang dilakukan pada bulan April 2020 ini, TII berusaha untuk memberikan analisis mengenai peluang dan tantangan RUU Cipta Kerja. Studi kualitatif ini menggarisbawahi bahwa RUU Cipta Kerja memiliki potensi positif untuk ekonomi, khususnya terkait upaya mendorong kemudahan berusaha, ...

Read More »

Penundaan Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan, Momen RUU Cipta Kerja dapat dikritisi kembali

Jakarta (30/4). Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Nopitri Wahyuni, menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja perlu dilihat kembali pada aspek ketenagakerjaan. Penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dapat menjadi momen untuk menengok apakah RUU tersebut telah mengakomodasi kesejahteraan tenaga kerja, terutama tenaga kerja perempuan, yang banyak luput dari perhatian. “Sekarang ini, penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU ...

Read More »

Omnibus Law dan Upaya Mendorong Investasi

Jakarta, 30 April 2020 Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah mengatakan bahwa penerapan kebijakan dengan skema Omnibus Law akan memberikan dampak positif bagi perkembangan investasi di Indonesia paskah pandemi COVID-19 ini. “Selama ini kita banyak dihantui dengan permasalahan yang ditimbulkan karena regulasi yang gemuk dan tumpang tindih. Oleh sebab itu, Pemerintah ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XIV, No.4 April 2020 (English Version)

The April 2020 edition of the Indonesia Update raises a major report on the handling of the COVID-19 outbreak in Indonesia in the perspective of the relationship between the Central and Regional Governments. These polemics have arisen following the policies of some Regional Governments (Pemda) that have quarantined their territories. The decisions to quarantine the territories or not are the ...

Read More »

Hari Kartini dan COVID-19: Momentum Refleksi dan Mendesak Agenda Pemberdayaan Perempuan Indonesia

Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, dan di tengah pandemic COVID-19, seharusnya menjadi momentum untuk refleksi dan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia, serta mendesak agenda pemberdayaan perempuan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Dalam disertasinya yang juga menganalisis tentang topik pemberdayaan perempuan (Muchtar, 2017), ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XIV, No.4 – April 2020 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi April 2020 mengangkat laporan utama mengenai Penanggulangan wabah Covid-19 di Indonesia dalam kacamata hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Polemik ini muncul menyusul adanya kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang melakukan karantina wilayahnya. Padahal keputusan untuk melakukan karantina wilayah atau tidak merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Di bidang ekonomi, ...

Read More »

Kehilangan Golden Time Deteksi Dini Pasien, Pemerintah Harus Lebih Proaktif

Sejumlah upaya antisipasi penyebaran dan penanganan Corona Virus Disease tahun 2019 atau COVID-19 dilakukan berbagai negara dengan strategi yang cukup berbeda-beda. Di Indonesia, dengan memperhatikan arahan World Health Organization (WHO), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai yang diamanahkan, telah mengeluarkan dokumen kesiapsiagaan beserta simulasi penanganan lebih cepat dibanding sejumlah negara lain. Sebuah ironi, kesiapsiagaan tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia ...

Read More »

Masa Pandemi Memerlukan Komunikasi Publik yang Baik

Jakarta, 20 Maret 2020. Salah satu penyebab terseok-seoknya pemerintah pusat dalam menangani virus Covid19 ada di soal praktik komunikasi pemerintah pusat yang dilakukan pada publik. Respon yang tidak serius, bahkan tanpa adanya opsi kebijakan yang disampaikan pada khalayak pada waktu sebelumnya lantas berimbas pada angka fatality rate corona yang mencapai angka 8 persen di Indonesia. Fatality rate di Indonesia bahkan ...

Read More »