Publikasi

Mengenal Hak Menyatakan Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat

Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kembali diperbincangkan setelah dikaitkan dengan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lintas fraksi diklaim telah menekan dokumen pengusul HMP (CNNIndonesia.com, 10/11/2026). Jadi, apa sebenarnya HMP, dan mengapa keberadaannya penting bagi demokrasi? Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberi DPR hak interpelasi untuk ...

Read More »

Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan “INDONESIA 2026”, yang di bidang pendidikan mengangkat topik “Pendidikan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045”. Kajian ini menganalisis struktur anggaran pendidikan Indonesia tahun 2026, distribusi penerima manfaat, serta keterkaitannya dengan capaian pembangunan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, pemetaan anggaran, dan kerangka tata ...

Read More »

Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029

Indonesia Report 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang politik kali ini mengevaluasi kebijakan rekrutmen penyelenggara pemilu menjelang Pemilu 2029. Kajian berjudul “Evaluasi Kebijakan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tahun 2029” ini berfokus pada proses seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia periode 2027–2032, serta seleksi anggota KPU dan Bawaslu di ...

Read More »

Kesiapan Indonesia dalam Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu Menuju Target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan laporan analisis kebijakan tahunan “INDONESIA 2026”. Di bidang sosial, kajian ini mengangkat topik berjudul “Kesiapan Indonesia dalam Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu Menuju Target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030”. Kajian ini menelaah kesiapan tata kelola kebijakan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menuju target SDGs 2030 melalui perspektif ...

Read More »

Efektivitas Checks and Balances Antar-Aparat Penegak Hukum Pasca KUHP Nasional

Sejak 2 Januari 2026, lima delik inti korupsi berpindah dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ke Pasal 603 hingga Pasal 606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), bersamaan dengan berlakunya KUHAP baru. Namun, ketentuan yang mengatur hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu supervisi, pengambilalihan perkara, dan larangan penyidikan ganda, ...

Read More »

Memperkuat Tata Kelola Investasi untuk Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia sekaligus salah satu negara yang paling rentan terhadap krisis iklim. Kebutuhan investasi mitigasi dan adaptasinya sangat besar, sementara ruang fiskal terbatas dan tata kelola antara pusat dan daerah masih terfragmentasi. Kajian tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (The Indonesian Institute) di bidang ekonomi kali ini ...

Read More »

Ini Risiko Kemiskinan Menstruasi di Balik Normalisasi Pajak Pembalut!

Masyarakat Indonesia tengah menyoroti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen atas pembelian pembalut. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pembalut masih dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) yang tidak memperoleh fasilitas pembebasan PPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Kompas, 2 November 2026). Kebijakan ini patut dikaji kembali karena pembalut merupakan ...

Read More »

Indonesia Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, What’s Next?

Indonesia saat ini benar-benar disorot dunia. Dari sisi prestasi, misalnya, kontingen Indonesia di Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Jepang, meraih 15 medali emas atau lebih dari dua kali lipat dari target awal tujuh medali emas, dengan total 73 medali dan menempati peringkat ke-8 perolehan medali (kemenpora.go.id, 24 Oktober 2026). Sementara itu, dari sisi public image yang negatif, tidak perlu ditanya ...

Read More »

Policy Brief Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran

Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Evaluasi tidak hanya perlu melihat capaian program pemerintah, tetapi juga menelaah proses perumusan, komunikasi, implementasi, serta pertanggungjawaban kebijakan kepada publik. Melalui Policy Brief Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial, The Indonesian Institute, Center for ...

Read More »

Asap Tidak Kenal Batas, Sampai Kapan Susah Bernapas?

Kabut asap kembali menjadi persoalan diplomatik antarnegara. Pada 16 Oktober 2026, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) menerbitkan notifikasi langkah pencegahan kepada tujuh perusahaan Indonesia berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) (Beritasatu.com, 16/10/2026), menambah daftar tiga perusahaan di Kalimantan sehingga totalnya sepuluh. Di Malaysia, desakan agar Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertindak ...

Read More »