Update Indonesia edisi Juni 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Akuntabilitas Anggaran di Era Prabowo: Bagaimana Seharusnya Pemerintah Bertanggung Jawab?”. Tulisan ini membahas pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah. Di bidang hukum, edisi ini memuat dua tulisan yang mengangkat isu kelembagaan dan representasi dalam sistem hukum Indonesia. Artikel “Praperadilan ...

Beberapa waktu terakhir, dua kampus besar di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menjadi sorotan publik karena dua peristiwa yang sekilas tampak berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki benang merah yang sama. Di UGM, Serikat Mahasiswa (Sema) UGM membubarkan sebuah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan ...

Sidang Paripurna 9 Juni 2026 mengesahkan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), sebagai bentuk upaya supremasi sipil dan transformasi Polri menjadi lebih unggul dan profesional. Namun demikian, klausul siber dalam Polri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, Polri telah memiliki Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara ...

Bulan Mei 2026, publik dan pakar ramai mengkritisi terobosan Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan memberikan susu formula lanjutan untuk anak usia 6–12 bulan dan formula pertumbuhan untuk balita usia 1–3 tahun dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara kesehatan masyarakat, terobosan ini sangat berkontradiktif dengan standar emas pemberian asupan bayi berupa Air Susu Eksklusif (ASI) pada anak sejak lahir ...

Kasus pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Temanggung yang dihentikan sementara setelah menuai sorotan publik perlu dibaca lebih jauh dari sekadar persoalan lokasi bangunan. Persoalan utamanya bukan semata apakah sebuah bangunan berdiri di atas sebagian akses jalan umum atau tidak, tetapi bagaimana pembangunan dijalankan, siapa yang menentukan keputusan, dan sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses tersebut. Program Koperasi ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) merilis Policy Assessment terbaru berjudul “Hambatan Pemenuhan Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP Terbaru” yang ditulis oleh Christina Clarissa Intania. Kajian ini menganalisis bagaimana KUHAP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 mengakomodasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Meski terdapat sejumlah kemajuan normatif, penelitian ini menemukan masih adanya tantangan serius ...

The May 2026 edition of the Indonesian Update features a main report titled “Efforts to Promote Sustainable Economic Growth from Villages.” This paper examines the importance of villages as a foundation for national economic development and highlights the challenges in promoting inclusive, productive, and sustainable growth. The report also discusses how village development policies need to be directed not only ...

Per 14 April 2026, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang Pencantuman Label Gizi dan Pesan Kesehatan pada Pangan Siap Saji. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam upaya mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih yang selama ini berkontribusi terhadap meningkatnya penyakit tidak menular di Indonesia, seperti obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, stroke, ...

Update Indonesia edisi Mei 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dari Desa.” Tulisan ini mengulas pentingnya desa sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menyoroti berbagai tantangan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Laporan ini juga membahas bagaimana kebijakan pembangunan desa perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat, ...

Nadiem Makarim, Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dituntut oleh Jaksa dengan pidana 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp 5,6 triliun untuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan gawai Chromebook yang merugikan negara sebesar Rp5,2 triliun. Selain Nadiem, aktor-aktor lainnya seperti Ibrahim Arief alias Ibam, seorang konsultan teknologi yang pada saat itu dipekerjakan untuk memberikan saran juga dipidana. ...