Pola penanganan bencana Indonesia menunjukkan pola yang masih berulang. Salah satunya adalah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT), yang kembali menunjukkan bahwa persoalan manajemen bencana di Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya ancaman, tetapi juga pada kesigapan pemerintah untuk menyediakan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat. Pasca gempa di NTT, ketersediaan air minum, air bersih, dan bahan makanan di ...

The August 2026 edition of the Indonesian Update features a feature report titled “When Stigma against the LGBT Community Becomes Policy: a Threat to Indonesia’s Health Security.” This paper shall examine how stigma and discrimination against the LGBT community can impact health policy and services, highlighting its potential impact on efforts to build health resilience in Indonesia. The report also ...

Update Indonesia edisi Agustus 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Ketika Stigma Bagi Komunitas LGBT Menjadi Kebijakan: Ancaman Terhadap Ketahanan Kesehatan Indonesia”. Tulisan ini membahas bagaimana stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT dapat berimplikasi pada kebijakan dan layanan kesehatan, serta menyoroti potensi dampaknya terhadap upaya membangun ketahanan kesehatan di Indonesia. Laporan ini juga mengajak pembaca untuk melihat pentingnya kebijakan kesehatan yang ...

Ada semacam euforia setiap kali investasi data center masuk ke Indonesia. Batam dapat proyek US$5 miliar, Karawang-Bekasi-Cikarang jadi primadona baru, dan pejabat berlomba-lomba mengumumkan target angka kapasitas listrik yang akan dibangun. Tetapi di tengah euforia ini, kita perlu berhenti, refleksi, dan bertanya: siapa sebenarnya yang menanggung biaya dari pembangunan “pabrik (Artificial Intelligence/AI)” ini? Investasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) generatif di ...

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling mendasar. Dalam situasi darurat, kehadiran negara diukur bukan hanya dari ketersediaan rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun jaminan kesehatan yang dimiliki masyarakat, tetapi juga dari kemampuan sistem untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan manusiawi. Sayangnya, peristiwa yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial X menunjukkan bahwa harapan tersebut masih jauh ...

Korupsi di tingkat pemerintahan daerah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu. Fenomena yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yakni berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Selama peluang penyalahgunaan kewenangan masih terbuka dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan praktik korupsi. Secara normatif, ...

Hari Anak Nasional tahun 2026 mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.” Tema tersebut mengingatkan bahwa anak merupakan fondasi pembangunan Indonesia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menyediakan ekosistem yang melindungi anak agar mereka dapat tumbuh secara aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.  Sayangnya, berbagai kasus kekerasan anak yang terjadi sepanjang tahun ini, seperti kasus ...

The July 2026 edition of the Indonesian Update features a feature report titled “Civil Liberties in the Human Rights Bill.” This article examines the dynamics of the drafting of the Human Rights Bill (RUU HAM), particularly in relation to the protection of civil liberties, and highlights the challenges and opportunities in strengthening respect for, protection of, and fulfillment of human ...

Update Indonesia edisi Juli 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Kebebasan Sipil dalam RUU HAM”. Tulisan ini membahas dinamika penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM), khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan sipil, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat isu kesehatan masyarakat melalui artikel ...

Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memangkas 750 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari 1.000 entitas ke 250 perusahaan karena dianggap banyak perusahaan BUMN yang tidak mendapatkan keuntungan, namun rakyat Indonesia yang harus membayar gaji para komisaris beserta direksinya (nasional.kompas.com, 28 Juni 2026). Presiden menambahkan bahwa langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk menghentikan potensi praktik korupsi di lingkungan BUMN yang telah ...