Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Evaluasi tidak hanya perlu melihat capaian program pemerintah, tetapi juga menelaah proses perumusan, komunikasi, implementasi, serta pertanggungjawaban kebijakan kepada publik. Melalui Policy Brief Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial, The Indonesian Institute, Center for ...

Kabut asap kembali menjadi persoalan diplomatik antarnegara. Pada 16 Oktober 2026, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura (National Environment Agency/NEA) menerbitkan notifikasi langkah pencegahan kepada tujuh perusahaan Indonesia berdasarkan Transboundary Haze Pollution Act (THPA) (Beritasatu.com, 16/10/2026), menambah daftar tiga perusahaan di Kalimantan sehingga totalnya sepuluh. Di Malaysia, desakan agar Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertindak ...

The October 2026 edition of the Indonesian Update features a main report titled “Red and White Village Cooperative: What is New on the Market?” This article shall examine the Red and White Village Cooperative program, a government initiative to strengthen the village economy. The report shall examine the program’s initiatives and challenges in its implementation, particularly those related to institutional ...

Update Indonesia edisi Oktober 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Koperasi Desa Merah Putih: Hal Baru Apa yang Ditawarkan?”. Tulisan ini membahas program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu inisiatif pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa. Laporan ini mengulas gagasan yang ditawarkan melalui program tersebut, sekaligus menelaah berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, khususnya terkait tata kelola kelembagaan, keberlanjutan usaha, dan potensi kontribusinya ...

DUA TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO–GIBRAN: KE MANA ARAH TATA KELOLA INDONESIA? Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi arah kebijakan dan kualitas tata kelola pemerintahan Indonesia. Dalam Laporan Sintesis Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Evaluasi Tata Kelola Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial, The Indonesian Institute (TII) mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, mulai dari terbatasnya ruang dialog dan ...

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih meluas. Berdasarkan data patroli harian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 Oktober 2026, lima provinsi dengan persentase luas lahan terbakar tertinggi adalah Sumatera Selatan (49%), Jambi (22%), Kalimantan Tengah (11%), Kalimantan Selatan (11%), dan Kalimantan Barat (7%) (BNPB, 2026). Lebih jauh, luas areal karhutla di Indonesia periode Januari-Juli 2026 (202.004,30 ha) ...

Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mengemuka. Kali ini, persoalannya bukan sekadar perdebatan publik mengenai apakah sebuah ijazah asli atau palsu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 justru membuka pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana sistem verifikasi persyaratan calon bekerja? Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar ...

Restitusi pajak kembali menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan fiskal Indonesia. Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027, pemerintah mengusulkan penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam melakukan pemeriksaan dan/atau audit penerimaan negara, termasuk melalui audit khusus terhadap restitusi pajak. Secara prinsip, penguatan pengawasan dan pemberian kewenangan tersebut dapat kita pahami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola ...

Ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, pertanyaan tentang bagaimana pembangunan dibiayai menjadi semakin relevan. Selama ini, ketika berbicara mengenai pembangunan, kita cenderung memulai pembicaraan dari satu sumber yang sama: anggaran pemerintah. Berapa besar APBN? Berapa besar APBD? Berapa besar transfer yang tersedia? Berapa banyak lagi anggaran yang perlu ditambahkan? Padahal, mungkin sudah waktunya kita mengajukan pertanyaan yang berbeda: apakah negara ...

The September 2026 edition of the Indonesian Update presents a main report titled “Analysis of Fiscal Policy and Central-Regional Transfers: Equity, Efficiency, and Economic Freedom.” This paper shall discuss fiscal policy and central-regional transfer mechanisms in relation to equitable development, efficient resource management, and the space for economic freedom. The report shall also examine the challenges in designing central-regional fiscal ...