Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...

The August 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report regarding the phenomenon of hijab politics and the information dissemination of elections carried out by female candidates. It is important to push for a revision of PKPU to promote the clarity of rules and legal certainty in information dissemination and campaign arrangements ahead of the upcoming 2024 General ...

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute, Indonesia Report 2023, menemukan bahwa kebebasan ekonomi di tahun 2023 masih menunjukkan kondisi yang moderat sebagaimana yang ditunjukkan pada indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan perdagangan internasional. Pada indikator perlindungan hukum, masih perlu ditingkatkan karena adanya penurunan perlindungan hak properti di tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek neraca perdagangan sebagai ...

Update Indonesia edisi Agustus 2023 mengangkat laporan utama mengenai fenomena terkait politik hijab dan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh kandidat perempuan. Penting untuk mendorong revisi PKPU untuk mendorong kejelasan aturan dan kepastian hukum dalam pengaturan sosialisasi maupun kampanye jelang Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 mendatang. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang hambatan non-tarif yang memiliki peran krusial untuk ...

The July 2023 edition of the Indonesian Update raises a main report on efforts to upgrade Small and Medium Enterprises (SMEs), which are still encountering various difficulties and challenges, both in terms of capital, production, and marketing. The term upgrade itself is a process of a business that has succeeded in developing wider activities; for example, in terms of productivity ...

Update Indonesia edisi Juli 2023 mengangkat laporan utama mengenai upaya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) naik kelas masih menemui berbagai kesulitan dan tantangan, baik dari segi permodalan, produksi, hingga pemasaran. Istilah naik kelas sendiri merupakan proses suatu usaha yang berhasil mengembangkan kegiatannya menjadi lebih luas, misalnya dari segi produktivitas dan juga tenaga kerja. Namun, program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi ...

Kajian kebijakan tengah tahun “Policy Assessment” mengangkat isu-isu kebijakan publik di awal hingga pertengahan tahun 2023. Dalam kajian kebijakan tengah tahun 2023 kali ini, kami mengangkat topik tentang seleksi calon presiden, dengan mengambil studi kasus tentang mekanisme “Rembuk Rakyat” yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Topik lain yang kami angkat terkait isu politik adalah tentang Sosialisasi Peserta Pemilu dalam ...

Dalam negara demokrasi, fungsi partai politik (parpol) adalah mengantarkan kadernya untuk dapat duduk di kursi pemerintahan. Salah satu partai politik yang telah siap dalam menjalankan fungsi sebagai pengantar kadernya untuk dapat duduk di kursi kekuasaan adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Satu tahun pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, PSI telah menentukan sikap untuk mendukung Giring Ganesha yang saat itu menjabat ...

Lahirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat cukup mencengangkan publik dengan informasi terkait ancaman maupun pemblokiran kepada sejumlah perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital, seperti Paypal, Stream, dan banyak lainnya. Berikut Policy Assessment 2023 The Indonesian Institute tentang topik tersebut, yang ditulis oleh Galang Taufani.      

Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penerapan kebijakan program minyak goreng curah dan melihat distribusi minyak goreng curah rakyat berdasarkan perspektif pembuat kebijakan dan masyarakat berdasarkan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menilai berdasarkan teori evaluasi Kettner, Moroney dan Martin. Penelitian ini mencatat ...