Korupsi di tingkat pemerintahan daerah tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan moral individu. Fenomena yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih luas, yakni berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, efektivitas pengawasan, serta konsistensi penegakan hukum. Selama peluang penyalahgunaan kewenangan masih terbuka dan mekanisme pengawasan belum berjalan optimal, pergantian pejabat tidak serta-merta menghentikan praktik korupsi. Secara normatif, ...

Hari Anak Nasional tahun 2026 mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.” Tema tersebut mengingatkan bahwa anak merupakan fondasi pembangunan Indonesia. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu menyediakan ekosistem yang melindungi anak agar mereka dapat tumbuh secara aman, sehat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.  Sayangnya, berbagai kasus kekerasan anak yang terjadi sepanjang tahun ini, seperti kasus ...

The July 2026 edition of the Indonesian Update features a feature report titled “Civil Liberties in the Human Rights Bill.” This article examines the dynamics of the drafting of the Human Rights Bill (RUU HAM), particularly in relation to the protection of civil liberties, and highlights the challenges and opportunities in strengthening respect for, protection of, and fulfillment of human ...

Update Indonesia edisi Juli 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Kebebasan Sipil dalam RUU HAM”. Tulisan ini membahas dinamika penyusunan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM), khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan sipil, serta menyoroti tantangan dan peluang dalam memperkuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat isu kesehatan masyarakat melalui artikel ...

Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan memangkas 750 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dari 1.000 entitas ke 250 perusahaan karena dianggap banyak perusahaan BUMN yang tidak mendapatkan keuntungan, namun rakyat Indonesia yang harus membayar gaji para komisaris beserta direksinya (nasional.kompas.com, 28 Juni 2026). Presiden menambahkan bahwa langkah efisiensi tersebut dilakukan untuk menghentikan potensi praktik korupsi di lingkungan BUMN yang telah ...

Penemuan 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah di sebuah rumah yang diakui sebagai milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik. Terlepas dari penjelasan bahwa seluruh aset tersebut memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum, besarnya nilai temuan tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara negara. Dalam negara ...

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) hadir kembali menjadi atensi publik setelah pembahasannya yang sempat mati suri sejak tahun 2019, pembahasan mengenai RUU KKS bergulir kembali pada pertengahan tahun 2026 dan hadir sebagai salah satu peraturan Prolegnas. Pemerintah bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas kembali rancangan regulasi yang bertujuan memperkuat tata kelola keamanan siber nasional ...

Di tengah gejolak geopolitik global dan polemik demokrasi, penegakan hukum, dan ekonomi di Indonesia, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menghadirkan kajian kebijakan tengah tahun, Policy Assessment. Di tahun 2026 ini, kami mengangkat beberapa topik kebijakan krusial. Di isu hukum dan politik, kami membahas tentang hambatan pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum ...

Kajian Policy Assessment 2026 The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) bidang ekonomi kali ini menganalisis kesiapan dan kerentanan iklim 38 provinsi di Indonesia menggunakan pendekatan Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-GAIN) berdasarkan data terakhir tahun 2025, sekaligus menelaah perkembangan komitmen iklim Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga pertengahan tahun 2026, dengan mengintegrasikan kerangka eksternalitas, kebebasan ...

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi secara nasional. Di balik tujuan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai desain kelembagaan, partisipasi publik, keberlanjutan pembiayaan, serta relasinya dengan institusi ekonomi desa yang telah ada. Melalui studi kebijakan ini, kami menganalisis implementasi dan desain ...