Kontestasi politik sudah dimulai di Indonesia. Para bacapres telah menyuarakan beberapa gagasan kampanye, utamanya dari sisi ekonomi. Namun, isu lingkungan dan hal yang berkaitan dengan upaya penurunan emisi GRK masih belum terlalu ditonjolkan. Padahal, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, sehingga munculah terminologi pembangunan berkelanjutan. Jika dampak kepada lingkungan diabaikan dan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, yang terjadi ...

Kontestasi politik Indonesia di tahun 2024 mendatang menjadi menarik. Hal ini diprediksi demikian mengingat banyaknya program dan gagasan yang sudah mulai ditawarkan oleh bacapres, lengkap dengan tim pemenangan mereka masing-masing. Anies Baswedan dan tim pemenangannya tentu tak mau ketinggalan. Pada sebuah kesempatan, pasangannya yaitu Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa apabila Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menang dalam Pemilu 2024, alokasi ...

The September 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report on legal clarity, the uniformity of interpretation, and differentiating indicators between hate speech and an insult. This is very important so that Article 28 Paragraph (2) of Law Number 19/2016 on the Amendments to Law Number 11/2008 concerning on Electronic Information and Transactions (UU ITE) can be applied ...

Pada tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 65/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa ”Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, ...

Update Indonesia edisi September 2023 mengangkat laporan utama mengenai kejelasan hukum, keseragaman penafsiran, dan pembeda indikator antara ujaran kebencian dan penghinaan. Hal ini sangat diperlukan agar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dan bukan disalahgunakan untuk merepresi kebebasan ...

Proses sidang pemeriksaan terhadap uji materi terkait usia minimal calon presiden (Capres) sudah selesai. Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan putusannya, akankah permohonan Uji Materiil Undang-Undang (UU) Pemilu ini akan dikabulkan oleh MK? (https://nasional.kompas.com, 11/9/23). Pertanyaan utama dalam hal ini adalah apakah pengaturan tentang persyaratan Capres merupakan ranah pembentuk UU untuk mengaturnya (Open Legal Policy)? ...

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan penanganan konten perjudian online di ruang digital melalui berbagai cara. Sejak tahun 2018 hingga 6 September 2023, Kemenkominfo telah memutus akses konten judi online ratusan ribu situs. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses situs dan take down terhadap 938.106 konten judi online. Lalu, dari bulan Juli ...

Wahyu Dwi Nugroho, seorang pedagang baju muslim di Bogor, divonis bersalah atas dakwaan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat pada sidang tanggal 10 Agustus 2023 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ...

The August 2023 edition of the Indonesian Update presents a main report regarding the phenomenon of hijab politics and the information dissemination of elections carried out by female candidates. It is important to push for a revision of PKPU to promote the clarity of rules and legal certainty in information dissemination and campaign arrangements ahead of the upcoming 2024 General ...

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute, Indonesia Report 2023, menemukan bahwa kebebasan ekonomi di tahun 2023 masih menunjukkan kondisi yang moderat sebagaimana yang ditunjukkan pada indikator kapasitas pemerintah, akses terhadap uang, dan perdagangan internasional. Pada indikator perlindungan hukum, masih perlu ditingkatkan karena adanya penurunan perlindungan hak properti di tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek neraca perdagangan sebagai ...