Update Indonesia edisi Oktober 2023 mengangkat laporan utama mengenai potensi bursa karbon Indonesia yang sangat besar. Guna memperkuat dan mengakselerasi bursa karbon Indonesia, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi dengan memasukkan sanksi yang lebih tegas kepada pelaku usaha atau sektor yang tidak memenuhi peraturan perdagangan karbon, menjaga integritas MRV, memperkuat transparansi, mengkaji kuota atau tunjangan emisi secara berkelanjutan, serta memperkuat integrasi, kolaborasi dan komunikasi di dalam penyelenggaraan bursa karbon.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang Analisis Ratio Decidendi Putusan-Putusan Uji Formiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Selain itu, masih dalam pembahasan UU Cipta Kerja, kami juga membahas terkait pengaturan pekerja freelance pasca Perppu Cipta Kerja. Berikutnya, di bidang hukum kami membahas pentingnya kerangka hukum perdagangan karbon di Indonesia memberikan kesempatan yang luas baik bagi dunia industri maupun beragam pihak lainnya untuk berkontribusi dalam pengurangan emisi. Selanjutnya, masih terkait dengan perdagangan karbon, kami juga membahas tentang analisis isu hukum dan keberlanjutan terhadap perdagangan karbon subsektor pembangkit tenaga listrik.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang urgensi reformasi partai politik di Indonesia. Hal ini penting karena partai politik merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal menjaring aspirasi. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kajian konflik dalam implementasi kebijakan otonomi khusus di Papua. Selain itu, kami juga membahas tentang pentingnya netralitas birokrasi jelang kampanye Pemilu 2024. Karena para kandidat yang berkompetisi merupakan calon-calon yang tengah maupun telah menduduki posisi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap netralitas birokrasi dalam hal pelayanan publik.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang menimbang pentingnya kebijakan berbasis kesejahteraan psikologis. Selain itu, kami juga membahas tentang kasus perundungan yang terjadi berulang pada anak maupun yang dialami oleh guru di dunia pendidikan menjadi peringatan dalam menyikapi tumbuh suburnya bibit kekerasan yang hidup dalam masyarakat. Beragam perundungan menjadi momentum penting dalam mereformasi bentuk penghukuman pelaku anak yang efektif dan bermakna dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Loading...

Taking too long?

Reload document

| Open in new tab

Download [1.31 MB]