Indonesia sedang diramaikan dengan pergerakan besar di akar rumput bertajuk      Indonesia Gelap. Indonesia Gelap berawal dari kekecewaan anak muda di media sosial yang mengkritisi berbagai kebijakan dari kabinet Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dalam jangka waktu 100 hari pemerintahannya. Bermuara di media sosial X, kebijakan-kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik dan berdampak pada masyarakat luas, sering menjadi topik pembicaraan, ...

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia telah menjadi dasar hukum bagi pernikahan sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974. Namun, dalam perkembangannya muncul berbagai kritik terhadap aturan-aturan yang dianggap tidak lagi relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Ada banyak aturan dan definisi hukum yang nampaknya perlu untuk diubah. Beberapa aturan dan definisi hukum tersebut antara lain seperti definisi kepala ...

Baru-baru ini, mencuat kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Kewenangan ini diatur dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari Selasa (4/2/2025) (Kompas.com, 4/2/2025). Kebijakan ...

Presiden Prabowo Subianto (Prabowo) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 8 persen selama dirinya menjabat. Dalam acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, dilansir dalam presidenri.go.id (16 Januari 2025), Presiden Prabowo optimis bahwa Indonesia dapat mencapai angka pertumbuhan tersebut dan mungkin bahkan melebihi target. Dalam situs resminya, dirinya pun menyebut beberapa faktor penting yang dapat mendukung tercapainya angka pertumbuhan ekonomi ...

Pada tanggal 21 Januari 2025, Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah dibuka dengan Rapat Paripurna. Dalam masa sidang baru ini, banyak harapan dan ekspektasi yang diberikan di pundak wakil rakyat terutama setelah hujan kritik yang didapat di akhir periode sebelumnya. Masa sidang ini perlu menjadi awal baru untuk DPR bisa kembali membuktikan dirinya dan mau ...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 6 Januari 2025. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa wilayah daerah yang mengundurkan program tersebut hingga pada waktu yang telah ditentukan. Program MBG tidak hanya ditujukan bagi pelajar Indonesia tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Program ini tentunya menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil ...

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) membawa implikasi positif yang signifikan terhadap masa depan demokrasi Indonesia (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Dengan penghapusan aturan ini, ruang kompetisi politik menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang lebih besar bagi partai politik, termasuk partai kecil dan baru, untuk mengajukan calon presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 Desember 2024, mengumumkan penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto dalam kasus suap yang menjerat eks Calon Legislatif PDI-P 2019, Harun Masiku. KPK mengungkapkan ada bukti peran Hasto pada kasus yang melibatkan mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022, Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ...

Pada 16 Desember 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian terkait lainnya telah mengeluarkan berbagai stimulus ekonomi yang dinamai “Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan”. Paket ini dapat dikatakan menjadi penyeimbang (offset) kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan menjadi 12 persen. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun ...

Pramono Anung dan Rano Karno telah resmi ditetapkan oleh KPU Jakarta sebagai pemenang Pilkada 2024 dalam satu putaran. Menariknya, tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang semula berencana menggugat hasil ini ke Mahkamah Konstitusi akhirnya memilih untuk menarik gugatannya. Kemenangan ini menandai awal baru bagi pemerintahan Jakarta di bawah kepemimpinan Pram-Rano. Namun, di balik euforia kemenangan ini, terdapat sejumlah catatan penting yang ...