Supriyani, seorang guru di Konawe, baru-baru ini telah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Sulawesi Tenggara. Supriyani digugat terkait kasus tuduhan penganiayaan siswa yang merupakan anak seorang polisi. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim, Stevie Rosano, menekankan bahwa tidak ada bukti sah yang menunjukkan bahwa Supriyani bersalah atas dakwaan yang diberikan. Keputusan ini disambut dengan haru oleh Supriyani ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk Pilkada 2024. Hal ini disampaikan oleh Anggota KPU, Idham Holik, yang menyatakan bahwa Sirekap akan digunakan pada pilkada, meski sempat bermasalah pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 lalu (kompas.com, 26/9/2024). Ketua KPU Mochammad Afifuddin, beralasan bahwa prinsip penggunaan Sirekap adalah sebagi alat ...

Dilansir dari Kompas.id (12 November 2024), terjadi fenomena aksi buang susu segar oleh peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kemudian aksi protes oleh peternak juga terjadi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Susu segar yang dibuang adalah susu yang ditolak masuk ke pabrik dengan alasan bahwa kuota penerimaan susu dipotong atau dibatasi. Permintaan susu dari pabrik telah diisi oleh susu bubuk ...

Wacana revisi UU Pemilu terus bergulir, yang pada dasarnya positif, tetapi perlu dipantau secara cermat, termasuk usulan-usulannya. Selain isu yang ramai dibicarakan, seperti transparansi pendanaan partai politik dan rekrutmen, muncul juga usulan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga ad hoc dengan siklus kerja dua tahun. Usulan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran terkait keberlanjutan dan efektivitas KPU dalam menjalankan ...

”Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia, demokrasi yang cocok untuk bangsa kita, demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun, demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki, bertarung tanpa membenci, bertanding tanpa berbuat curang. ...

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental yang diperingati setiap 10 Oktober, World Federation of Mental Health (WFMH) mengangkat tema “It is Time to Prioritize Mental Health in the Workplace”. Tema kampanye global ini diangkat menimbang salah satu lokus sumber dari meningkatnya gangguan kesehatan mental manusia berada di tempat kerja. Masyarakat global perlu mendorong untuk menciptakan ruang keseimbangan yang sehat antara ...

Sepanjang perjalanan bangsa ini, Indonesia baru saja secara resmi dipimpin oleh presidennya yang kedelapan. Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purn) Prabowo Subianto menjadi presiden kedelapan yang dilantik pada 20 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya, menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dengan perolehan suara sebesar 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah ...

Dilansir dari Kompas.com (8 Oktober 2024), Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo memprediksi bahwa akan ada tiga negara superpower ekonomi baru di Asia, yaitu India, Tiongkok, dan Indonesia. Dirinya juga mengatakan bahwa Indonesia akan menghadapi beragam tantangan, serta syarat yang mesti dipenuhi untuk menjadi negara superpower ekonomi. Dikutip dalam berita tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menuturkan bahwa: “Negara kita, Indonesia, ...

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, menggagas program ‘Magrib Mengaji,’ yang bertujuan mewajibkan anak-anak Islam di Jakarta untuk mengaji setiap hari selepas salat magrib. Menurut Ridwan Kamil, program ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan lahir dan batin anak-anak, khususnya dalam lingkup pendidikan keagamaan (CNN Indonesia, 20/9/2024). Inisiatif ini berangkat dari niat baik untuk memperkuat moral dan spiritual ...

Pada 19 September 2024, Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) dan RUU Kementerian Negara telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi UU. Terlepas dari banyaknya kritik terkait ketentuan anggota Wantimpres yang tidak terbatas untuk anggota Wantimpres dan kementerian, ketentuan tersebut tetap dilaporkan lolos untuk disahkan menjadi UU. Beberapa ketentuan lainnya juga ikut diubah untuk ketentuan terbaru ...