Hari Populasi Sedunia baru pada tanggal 11 Juli baru kita lewati. Menarik untuk menilik kontroversi pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo yang terkesan mewajibkan agar setiap wanita dapat melahirkan satu anak perempuan. Dalam keterangan resmi di Jakarta (8/7/2024), ia membantah hal tersebut dan mengatakan rata-rata perempuan punya dua anak itu penting, akan tetapi rata-rata (idealnya) ...

Pada 4 Juli 2024, Asisten Deputi Politik, Hukum dan Otonomi Daerah, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia menyelenggarakan diskusi terbatas yang berjudul “Meneropong Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024”. Dalam diskusi tersebut, salah satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah persoalan netralitas birokrasi. Netralitas birokrasi adalah bebasnya aparatur birokrasi dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk ...

Transisi kepemimpinan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Pemilu 2024 yang juga merupakan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sudah berlangsung selangkah demi selangkah. Misalnya, adanya konferensi pers bersama terkait ekonomi terkini dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan ...

Pilkada 2024 semakin dekat, membawa diskursus menarik seputar calon yang akan maju, partai pengusung, dan bagaimana peraturan akan diterapkan. Dalam dinamika ini, keluarga elit tak luput dari sorotan, termasuk rencana Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang, dengan latar belakang bisnis, tampaknya siap membawa sentuhan baru ke panggung politik, yang dalam ...

Pada hari Selasa 4 Juni 2024, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi undang-undang. Dalam rapat  tersebut, terdapat delapan fraksi di DPR yang menyetujui adanya pengesahan RUU. Di sisi lain, Fraksi PKS menyatakan setuju dengan catatan (news.detik.com, 4/6/2024). Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) menjadi payung hukum yang salah satunya mengatur hak ibu ...

Kondisi masyarakat Indonesia saat ini dapat diibaratkan bukan tenggelam setengah badan, tetapi sudah tiga per empat badan. Masyarakat sudah megap-megap karena tekanan air laut dan hanya tersisa hidung dan mulut di atas permukaan. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dianggap tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah, di tengah kondisi mereka saat ini yang sedang ...

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menggulirkan wacana pembentukan Dewan Media Sosial (DMS). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan DMS nantinya berfungsi untuk mengawal kualitas tata kelola media sosial. DMS ini nantinya berbentuk jejaring atau koalisi independen. DMS bisa berisi organisasi masyarakat sipil, akademisi hingga pelaku industri. Budi mengatakan bahwa DMS bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan ...

Pada jelang pertengahan tahun 2024 ini, Indonesia sedang berada di momen transisi pemerintahan dengan pergantian presiden dan menuju masa akhir Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Periode 2020-2024. Dari antara rancangan undang-undang (RUU) yang hangat dibicarakan, di antaranya adalah yang berkaitan dengan kelembagaan negara yaitu RUU Kementerian Negara, RUU Mahkamah Konstitusi (RUU MK), dan disusul wacana revisi RUU Tentara Nasional Indonesia (RUU ...

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diusulkan masuk kategori RUU kumulatif terbuka. Perlu diketahui, RUU kumulatif terbuka adalah rancangan undang-undang yang dapat diajukan DPR atau Presiden di luar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam situasi tertentu. Mengubah jumlah kementerian dalam struktur pemerintahan Indonesia merupakan langkah strategis yang dapat ...

Tanggal 9 Mei 2024 menjadi tahun kedua pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasca disahkannya UU tersebut, pemerintah juga telah menyusun empat rancangan peraturan presiden (ranperpres) serta tiga rancangan peraturan pemerintah (PP). Dua dari ranperpres tersebut telah disahkan. Peraturan presiden yang telah disahkan tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan ...