Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Bill Gates, pendiri yayasan Gates Foundation dan co-founder perusahaan teknologi ternama Microsoft. Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (7 Mei 2025), pertemuan penting ini membahas beberapa kerja sama strategis, seperti penanggulangan penyakit polio, tuberculosis (TBC), dan malaria, program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan mendorong kolaborasi filantropi melalui Danantara Trust Fund. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas inisiatif penting pembangunan keberlanjutan, diantaranya kesehatan global, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik (TEMPO, 8 Mei 2025).

Pertemuan Presiden Prabowo dan Bill Gates juga diikuti oleh sejumlah pembantu presiden, seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Selain menteri terkait, turut hadir beberapa tokoh filantropi dan pengusaha ternama Indonesia, seperti CEO CT Corp Chairul Tanjung, pemilik Citra Borneo Indah Group Abdul Rasyid, pemilik PT Alamtri Resources Tbk. Garibaldi Thohir, pemilik Arsari Group Hashim Djojohadikusumo, pemilik Grup Barito Pacific Prajogo Pangestu, Komisaris Indika Energy Arsjad Rasjid, pemilik Artha Graha Group Tomy Winata, pemilik Lippo Group James Riady, petinggi Salim Group Anthony Salim, pemilik Mayapada Group Dato Sri Tahir, dan pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam (TEMPO, 8 Mei 2025).

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Bill Gates pun ikut meninjau langsung pelaksanaan program MBG dan pelayanan cek kesehatan gratis bagi siswa/siswi di SD Jati 03, Jakarta. Setelah meninjau pelaksanaan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (7 Mei 2025) menyatakan bahwa orang terkaya ke-13 di dunia versi Forbes 2025 itu mengapresiasi dan terkesan dengan pelaksanaan program MBG karena dana dan lingkup pelaksanaan yang dibutuhkan sangat besar.

Presiden Prabowo juga memaparkan bahwa Gates Foundation telah menyalurkan hibah senilai lebih dari US$300 juta (setara Rp4,96 triliun dengan kurs Rp16.531,93) yang mayoritasnya difokuskan untuk sektor kesehatan sejak tahun 2009. Kepala Negara juga menjelaskan peran Gates Foundation dalam mendukung Bio Farma, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor kesehatan, untuk produksi vaksin polio yang mana Bio Farma kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi sebesar 2 miliar dosis per tahun yang telah dimanfaatkan oleh 902 juta orang di 42 negara di dunia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 7 Mei 2025).

Bill Gates melalui Gates Foundation memang sangat memfokuskan yayasannya terhadap pembangunan dan kesehatan global. Dalam situs gatesfoundation.org (akses 8 Mei 2025), total pembelanjaan amal sejak awal berdiri hingga kuartal-IV 2024 adalah US$102,3 miliar (setara Rp1.691,22 triliun dengan kurs Rp16.531,93). Pada tahun 2023 saja, total jumlah dukungan amal untuk pembangunan global adalah US$2,005 miliar (~Rp33,15 triliun) dan untuk kesehatan global adalah US$1,860 miliar (~Rp30,75 triliun) atau masing-masing 25,87% dan 24% dari total jumlah dukungan amal.

Pertemuan Penting, Berdampak Besar: Bagaimana Pemerintah Harus Menyikapinya?

Pertemuan Presiden Prabowo dan Bill Gates memberikan kita gambaran akan komitmen kuat dan konsistensi pemerintahan Prabowo untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun dalam berbagai pelaksanaannya ditemukan sejumlah kesalahan, seperti rendahnya sanitasi makanan yang menyebabkan murid keracunan bakteri. Selain MBG, isu kesehatan seperti penanggulangan TBC dan malaria juga menjadi prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan implementasi MBG yang jika berhasil diimplementasi secara optimal, ditambah keberhasilan pengurangan TBC dan malaria akan memberikan multiplier effect yang sangat besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia, terutama melalui jalur sumber daya manusia Indonesia yang sehat, sehingga mampu berdaya saing dan berproduktivitas dengan optimal.

Selain itu, modal manusia pun ternyata memungkinkan mendorong kebebasan ekonomi. Dalam hal ini, Adijaya (Maret 2025) menemukan bahwa terdapat Kausalitas Granger satu arah yang diperlihatkan oleh modal manusia terhadap kebebasan ekonomi di tingkat probabilitas 10%. Dengan kata lain, investasi modal manusia (SDM), seperti investasi pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas, berperan penting dalam membentuk kebebasan ekonomi di Indonesia.

Seperti pepatah terkenal yang disampaikan ekonom dan pemenang Nobel Memorial Prize in Economic Sciences tahun 1976, Milton Friedman: “Salah satu kesalahan besar adalah menilai kebijakan dan program berdasarkan niatnya, bukan berdasarkan hasilnya”, MBG dan penanggulangan isu kesehatan dan isu prioritas lainnya memang tidak hanya dilihat dari niat yang mulia saja, tetapi juga hasil atau dampak nyatanya. Dampak nyata yang baik diiringi oleh proses-proses kebijakan yang baik, serta didorong oleh data dan basis bukti lapangan, hingga pengawasan dan evaluasi secara berkala.

The Indonesian Institute dalam laporan “Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih” yang didiseminasikan pada 7 Mei 2025 kemarin,  mendapatkan bahwa Kabinet Merah Putih (KMP) masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam perbaikan kinerjanya. Para menteri KMP memerlukan kepemimpinan yang efektif, kelembagaan yang jelas, manajemen sumber daya kebijakan publik yang baik, serta program kerja yang terukur. Untuk itu, pemerintah juga harus berbenah dalam hal: 1) komunikasi publik yang responsif, konsisten, dan transparan; 2) peningkatan partisipasi dan kolaborasi multi pihak secara bermakna, dan 3) konsistensi kebijakan lintas sektor dan sinergi lintas pemangku kebijakan.

Pemerintahan Presiden Prabowo harus dapat memperbaiki komunikasi publik kementerian, seperti menggunakan bahasa resmi, berbasis data, dan menghindari komentar yang tidak substansial/tidak profesional. Selain itu, pemerintah harus dapat memastikan kebijakan dan program memiliki desain teknokratik yang realistis dan berdampak, tidak hanya simbolik semata. Hal ini juga harus disusun dengan konsultasi publik yang komprehensif. Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan uji coba kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta mendorong sistem pelaporan capaian kinerja berbasis indikator yang dapat diakses publik.

Pada intinya, pertemuan Presiden Prabowo dan Bill Gates bukan sekadar diplomasi simbolik maupun pencitraan, tetapi merupakan wujud penting komitmen dan keseriusan pemerintah untuk mendorong modal manusia Indonesia menjadi lebih baik dan wujud komitmen Bill Gates bagi kehidupan manusia yang lebih sejahtera dan layak. Dengan demikian, jika dikelola dengan baik, mimpi visi Indonesia Emas 2045 niscaya akan tercapai lebih cepat.

Putu Rusta Adijaya
Peneliti Bidang Ekonomi
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
putu@theindonesianinstitute.com