The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Senin (14/03/16) ribuan pengendara angkutan darat yang terdiri dari sopir taksi, metromini, bajaj, dan angkutan kota berunjuk rasa di dekat Istana Negara menuntut agar transportasi berbasis aplikasi (transportasi online) segera ditutup (news.detik.com, 14/03/16). Aksi demonstrasi tersebut dilakukan untuk menolak transportasi online dengan dua alasan. Pertama karena dianggap ilegal. Kedua, karena keberadaan transportasi online berpotensi mematikan bisnis transportasi konvensional yang sudah ...

This February 2016 edition of the Indonesian Update will raise important themes on several fields. The main report for this edition is “Indonesia Still Needs KPK”. On the economy, it will talk about “Looking at the Debate over Jakarta-Bandung High Speed Railway”. On politics, it discusses “The Revised Law on Terrorism: Efforts against Terrorism in Indonesia”. On social affairs, it ...

Pada beberapa tahun mendatang, atau tepatnya sepanjang tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memperoleh bonus demografi (BPS, 2014). Bonus tersebut merupakan situasi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang belum produktif (15 tahun ke bawah) dan jumlah penduduk yang sudah tidak lagi produktif (di atas 64 tahun). Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat ...

Kegaduhan beberapa menteri Kabinet Kerja yang belakangan terjadi membuat Presiden geram. Melalui Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi SP, Presiden Joko Widodo melarang para menteri di Kabinet Kerja untuk tidak lagi rebut di ruang publik, terutama di media sosial (2/3). Para pembantu Presiden yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat, malah asyik bersilang pendapat di hadapan publik. Kegaduhan ini mengikutsertakan beberapa menteri, ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2016 kali ini mengangkat judul “Indonesia Masih Butuh KPK”. Bidang ekonomi membahas “Melihat Perdebatan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung”. Bidang politik membahas “Revisi UU Terorisme: Upaya Melawan Terorisme di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan ...

Senin, 22 Februari 2016, Kepolisian Republik Indonesia akhirnya menetapkan FS salah satu anggota DPR RI menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)-nya. Padahal T, PRT yang menjadi korban sudah melaporkan tindak penganiayaan tersebut sejak September 2015 lalu. Namun memang sesuai Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), mengatur pemeriksaan setiap anggota MPR, ...

Selasa 9 Februari 2016 vonis terhadap Jero Wacik, tersangka kasus korupsi Dana Operasional Menteri (DOM) dan gratifikasi, telah dibacakan di dalam sidang pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman kurungan 4 tahun dan ganti rugi sebesar Rp.5,7 miliar kepada Jero Wacik. Putusan pengadilan tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan ...

The main report in the January 2016 edition of the Indonesian Update is “Jakarta Attacks and Economic Optimism”. On political affairs, it discusses “Thamrin Attacks and Radicalism in Indonesia”. On economic affairs, it talks about “Indonesian National Standards and the Use of Indonesian Products, A Protection for the Cement Industry from Asean Economic Community Challenges”. On legal affairs, it explains ...

Pada permulaan tahun 2016 atau tepatnya pada tanggal 21 Januari, Presiden Joko Widodo secara resmi melakukan groundbreaking pembangunan kereta api cepat yang bekerjasama dengan Tiongkok di kawasan Mandalawangi, Jawa Barat. Dari pembangunan tersebut, kemudian hingga tulisan ini dibuat, isu kereta api cepat masih menjadi bahasan hangat di kalangan masyarakat. Terdapat pihak yang menuding bahwa proses pengerjaan kereta ini seharusnya memerlukan ...

Baru-baru ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mengeluarkan surat edaran yang berisi agar Jemaat Ahmadiyah meninggalkan Srimenanti, Sungailiat, Bangka, selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2016. Bupati Bangka Tarmizi Saat, mengatakan alasan keluarnya surat edaran tersebut karena adanya keresahan dari masyarakat terkait keberadaan Jemaat Ahmadiyah di wilayah mereka. Masyarakat merasa terganggu karena ajaran tersebut dianggap melanggar Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah ...