Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Kapolri Baru: Wajah dan Harapan Baru

Pada Senin 27 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan pencalonan Komisi Jenderal (Komjen) Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui sidang paripurna. Selanjutnya Tito Karnavian akan resmi menjadi Kapolri setelah dilantik oleh Presiden.

Komjen Tito Karnavian merupakan calon tunggal Kapolri yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Juni 2016 lalu, sebagai pengganti Kapolri Badrodin Haiti yang mendekati masa pensiun. Presiden meyakini bahwa Komjen Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), akan menjadi Kapolri yang mampu meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Sebagian besar publik juga berharap Komjen Tito Karnavian kedepan mampu memperbaiki kualitas penegakan hukum, membersihkan institusi Polri dari tindak korupsi dan perilaku koruptif lainnya, memperbaiki wajah atau citra Polri, menciptakan kembali rasa aman di masyarakat, menegakkan hukum tanpa tebang pilih, dan meningkatkan kesejahteraan aparat kepolisian.

Untuk memenuhi harapan tersebut, Komjen Tito Karnavian mengatakan hal utama yang akan dilakukannya setelah menjabat sebagai Kapolri baru adalah menjalankan reformasi internal kepolisian. Reformasi internal yang akan dilakukan meliputi reformasi birokrasi dengan memperbaiki mentalitas pelayanan masyarakat, dan menekan semaksimal mungkin budaya korupsi dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota (www.mediaindonesia.com, 17 Juni 2016).

Reformasi internal kepolisian menurut Penulis memang penting dilakukan mengingat masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri. Menurut catatan kompas, selama lebih kurang 15 tahun terakhir, opini publik tentang kinerja dan citra kepolisian lebih cenderung merekam ekspresi ketidakpuasan ketimbang apresiasi positif (Kompas.com, 13/04/15).

Bahkan hingga hari ini, sebagai lembaga mandiri di usianya yang ke-70 tahun, Polri masih dinilai belum beranjak menjadi alat negara yang sepenuhnya profesional. Kinerja Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum menurun, salah satunya di bidang penanganan kasus korupsi.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) aparat penegak hukum, salah satunya Polri, hanya mampu menaikkan 50,6 persen dari total 2.447 kasus korupsi pada tahan penyidikan ke penuntutan. Menurut Koordinator Divisi Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Hendri, Kepolisian memiliki kinerja relatif buruk dibandingan dengan aparat penegak hukum lain. Kepolisian menyidik 536 kasus korupsi sepanjang 2010-2014. Dari total tersebut, hanya 232 kasus atau sekitar 46 persen dari total kasus yang berubah status dari penyidikan ke penuntutan. Sisanya 304 kasus atau 54 persen statusnya stagnan di tingkat penyidikan (Kompas.com, 14/09/15).

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kinerja kepolisian menurun adalah kondisi internal Polri yang belum sepenuhnya bersih dan profesional. Selain itu di tubuh Polri masih diwarnai berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif lainnya yang terjadi mulai dari tingkat yang paling rendah. Misalnya dalam pengurusan SIM, STNK, dan lain-lain. Hingga ketingkat paling tinggi yakni penanganan kasus kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) menunjukkan bahwa perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh Polri terjadi hampir di semua lini atau satuan organisasi kepolisian (Bambang Widodo Umar, 2009).

Kondisi demikian menjadi alasan penting perlunya reformasi dalam tubuh Polri (reformasi internal). Reformasi internal Polri dapat didefinisikan sebagai tranformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Reformasi internal Polri selama ini terdiri dari 3 (tiga) hal yakni reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi kultural. Pertama, reformasi struktural terkait berbagai upaya reformasi struktur Polri termasuk penetapan tidak terbatas pada tata cara atau mekanisme kenaikan pangkat dan jabatan anggota Polri. Kedua, reformasi instrumental terkait dengan berbagai perangkat peraturan kapolri yang dibuat untuk menunjang kinerja polri sesuai dengan UU No. 2/2002. Ketiga, reformasi kultural terkait dengan budaya para anggota polri dalam menjalankan tugasnya.

Selama ini Polri memang sudah melaksanakan ketiga bentuk reformasi internal tersebut, namun yang tersulit adalah perubahan kultur polri yang militeristik menjadi polisi yang civilized dan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Selain itu ada berbagai kendala yang dihadapi diantaranya adalah reformasi selama ini tidak dibarengi oleh perubahan kultural yang ada di tubuh Polri, rendahnya kapasitan kelembagaan dan kapasitas organisasi. Sehingga menyebabkan agenda reformasi kepolisian tidak berjalan optimal (www.menpan.go.id, 03/12/14).

Sehingga harapannya agenda reformasi kepolisian yang menjadi pilihan utama Kapolri baru harus menggunakan strategi yang lebih baik dari reformasi yang telah dilakukan sebelumnya. Komjen Tito Karnavian dituntut untuk melakukan upaya optimalisasi reformasi kepolisian. Agar cita-cita menuju kepolisian yang bersih dan lebih baik menjadi pengayom dan dipercaya masyarakat dapat terwujud.

Disamping itu Agenda utama Tito untuk melakukan reformasi internal Polri harus dibarengi dengan perbaikan terhadap instansi pengawasan internal dan instansi pengawas eksternal terhadap kepolisian. Mengingat besarnya kewenangan kepolisian baik dari segi pelayanan publik maupun peranan polisi dalam menjaga stabilitas negara, berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang, juga konflik dengan masyarakat sipil.
Oleh karenanya perbaikan internal Polri harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem pengawasan kepolisian. Pengawasan internal dan eksternal terhadap Polri tidak boleh terpisah melainkan harus berada pada suatu sistem pengawasan yang sinergis dan terintegratif.

Zihan Syahayani, Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research. Zihan@theindonesianinstitute.com

Komentar