Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Ahok, 1 Juta KTP dan Partisipasi Politik Masyarakat

Minggu 19 Juni 2016, kelompok relawan “Teman Ahok”  berhasil mengumpulkan satu juta dukungan KTP untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) yang akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono.

Dukungan KTP ini merupakan syarat bagi pasangan Ahok-Heru yang akan  maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 melalui jalur independen. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasangan calon independen harus bisa mengumpulkan dukungan 7,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menyikapi keberhasilan pengumpulan satu juta KTP tersebut. Penulis menilai bahwa hal ini merupakan wujud bahwa partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi Indonesia saat ini.

Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Science menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui makna mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiarjo, 1998)

Sejalan dengan pengertian diatas, Ramlan Surbakti (1992) mengatakan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, partisipasi politik merupakan kegiatan politik yang bersifat personal dari setiap warga negara secara sukarela untuk berperan serta dalam proses pemilihan umum untuk memilih para pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung

Selain pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Teman Ahok. Wujud partisipasi politik lainnya yaitu dengan tingginya antusiasme masyarakat yang membentuk kelompok relawan pendukung Ahok-Heru.

Seperti Basuki Tjahaja Purnama Mania (Batman), DAG (Demi Anak Generasi), Ahok adalah Kita, serta D Ahokers. Mereka berinisiatif menghimpun diri dan relatif mandiri dari sisi pendanaannya.

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat bahwa partisipasi aktif masyarakat jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi poin utama yang menjadikan demokrasi kita yang lebih berkualitas.

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, arfianto@theindonesianinstitute.com

Komentar