The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. Ujaran kebencian digunakan sebagai salah satu strategi kampanye untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politik, Jakarta- Seluruh pihak harus mewaspadai kemungkinan terjadinya peningkatan praktik ujaran kebencian dalam tahun politik 2018-2019, kata peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono. “Semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. ...

Defisit BPJS telah mencapai Rp 9 triliun sampai akhir tahun 2017. Kondisi ini diakibatkan jumlah dana yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran, terutama terkait pembiayaan klaim penyakit katastropik. Laporan utama edisi Januari-Februari 2018 mengangkat topik tentang “Darurat Defisit BPJS”, untuk fokus pada usaha pencegahan dan promosi kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pengeluaran BPJS. Di bidang ekonomi, Update Indonesia ...

Alasan DPR RI yang menyebut revisi UU MD3 minim sosialisasi dirasa tidak masuk akal. Seharusnya, DPR bisa lebih transparan sebelum mengeluarkan Revisi UU MD3 yang dirasa lebih menguntungkan lembaga tersebut. Begitu dikatakan pengamat politik dari The Institute Indonesia, Adinda Tenriangke Muchtar dalam diskusi di Jakarta Timur, Kamis (15/2). “Minim sosialisasi itu tak bisa dijadikan alasan bagi DPR RI untuk selalu membuat ...

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna itu, dinilai bisa membuat DPR menjadi lembaga superpower yang antikritik. Peneliti dari The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berpendapat tidak ada urgensi dalam pengesahan revisi UU MD3. Jika nanti ada judicial review terhadap UU MD3, maka ...

Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu. “Presiden harus mendengar aspirasi penolakan publik. Saat ini tahun politik” Dia mengatakan hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan ...

Pengamat politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebaiknya tidak memaksakan dalam rangka menunjuk Perwira Tinggi (Pati) Polri untuk menjadi penjabat gubernur atau sebagai pelaksana tugas (Plt). “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur, karena bertentangan dengan aturan hukum yang ada,” kata Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1). Ia juga mengatakan, ...

Jakarta – Langkah baik bagi Menteri Dalam Negeri ialah tidak memaksakan penunjukan terhadap perwira tinggi Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) Gubernur. Demikian penilaian seorang Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu (31/1/2018). Sebab kata dia, hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika alasan penunjukan untuk ...

JAKARTA , Pejabat Polri jabat Plt Gubernur bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Jika penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang Plt Gubernur. Selain itu Presiden harus dengar aspirasi publik. Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai ...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta tidak memaksakan menunjuk perwira Polri sebagai pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Menurut pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, hal itu jelas bertentangan dengan aturan perundang-undangan. “Jika alasan penunjukan untuk mencegah potensi kerawanan Pilkada, maka seyogyanya pencegahan kerawanan itu menjadi kewenangan TNI dan Polri, bukan seorang plt gubernur,” ujarnya kepada wartawan, ...