Jakarta, Seluruh pihak harus mewaspadai kemungkinan terjadinya peningkatan praktik ujaran kebencian dalam tahun politik 2018-2019. Di sisi lain, Selasa (27/2), Polri menangkap sejumlah pelaku ujaran kebencian yang tergabung dalam kelompok yang disebut “Muslim Cyber Army”. Penangkapan ini ditegaskan sebagai penegakan hukum atas kejahatan ujaran kebencian yang sudah meresahkan rakyat. Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, ketika dihubungi di Jakarta, kemarin, mengingatkan, ...
Read More »Author Archives: The Indonesian Institute
The Indonesian Update — Volume XII, No. 1 January 2018 (English Version)
The BPJS deficit had reached a level of Rp 9 trillion until the end of 2017. This conditions have caused by the amount of incoming funds is not proportional to the amount of expenditures, especially those related to financing the claims of catastrophic diseases. The January-February 2018 edition of the main report raises the topic of BPJS Deficit Emergency to ...
Read More »Waspada! Ujaran Kebencian ‘Menjamur’ Di Tahun Politik, Ini Alasannya
Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono meminta seluruh pihak mewaspadai kemungkinan terjadinya peningkatan praktik ujaran kebencian dalam tahun politik 2018-2019. “Semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. Ujaran kebencian digunakan sebagai salah satu strategi kampanye untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politik,” ujar dia ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (27/2) dilansir Antara. Arfianto mengatakan Amnesty Internasional Indonesia telah ...
Read More »Bareskrim Ringkus Empat Anggota Muslim Cyber Army
JAKARTA – Tak sedikit para pengguna jejaring internet menggunakan media sosial (medsos) untuk menyebarluaskan ujaran kebencian ke tengah masyarakat. Sehari lalu, Denin (26/2), aparat kepolisian berhasil menangkap empat anggota kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang tergabung dalam grup di aplikasi pesan Whatsapp, ‘The Family MCA’ di empat provinsi berbeda, yakni Jakarta, Bandung, Bali, Pangkal Pinang, dan Palu dalam waktu bersamaan. Direktur Tindak ...
Read More »Waspadai ujaran kebencian di tahun politik
Semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. Ujaran kebencian digunakan sebagai salah satu strategi kampanye untuk menyerang dan menjatuhkan lawan politik, Jakarta- Seluruh pihak harus mewaspadai kemungkinan terjadinya peningkatan praktik ujaran kebencian dalam tahun politik 2018-2019, kata peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono. “Semakin dekat dengan agenda kontestasi politik, maka ujaran kebencian akan semakin meningkat. ...
Read More »Update Indonesia — Volume XII, No. 1 – Januari-Februari 2018 (Bahasa Indonesia)
Defisit BPJS telah mencapai Rp 9 triliun sampai akhir tahun 2017. Kondisi ini diakibatkan jumlah dana yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran, terutama terkait pembiayaan klaim penyakit katastropik. Laporan utama edisi Januari-Februari 2018 mengangkat topik tentang “Darurat Defisit BPJS”, untuk fokus pada usaha pencegahan dan promosi kesehatan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi pengeluaran BPJS. Di bidang ekonomi, Update Indonesia ...
Read More »Minim Sosialisasi Tak Bisa Dijadikan Alasan DPR Bikin UU
Alasan DPR RI yang menyebut revisi UU MD3 minim sosialisasi dirasa tidak masuk akal. Seharusnya, DPR bisa lebih transparan sebelum mengeluarkan Revisi UU MD3 yang dirasa lebih menguntungkan lembaga tersebut. Begitu dikatakan pengamat politik dari The Institute Indonesia, Adinda Tenriangke Muchtar dalam diskusi di Jakarta Timur, Kamis (15/2). “Minim sosialisasi itu tak bisa dijadikan alasan bagi DPR RI untuk selalu membuat ...
Read More »DPR Jadi Antikritik, Pemilih Diminta Bijak Pilih Anggota Dewan di 2019
Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna itu, dinilai bisa membuat DPR menjadi lembaga superpower yang antikritik. Peneliti dari The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berpendapat tidak ada urgensi dalam pengesahan revisi UU MD3. Jika nanti ada judicial review terhadap UU MD3, maka ...
Read More »Dicari Manager Program
Plt Gubernur Sebaiknya Jangan Unsur Polri, Ini Argumennya
Jakarta – Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai Kementerian Dalam Negeri sebaiknya tidak memaksakan menunjuk perwira tinggi Polri sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur. “Menurut saya, sebaiknya Kemendagri tidak memaksakan untuk menunjuk perwira polisi menjadi Plt Gubernur,” ujar Arfianto di Jakarta, Rabu. “Presiden harus mendengar aspirasi penolakan publik. Saat ini tahun politik” Dia mengatakan hal tersebut jelas bertentangan dengan aturan ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research