The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh 3.240.332 suara dari 13.034 Tempat Pemungutan Suara (TPS) ini, siap memimpin warga DKI Jakarta di tengah sejumlah tantangan diawal masa kerjanya ini. Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober ...

Chief of Police of the Republic of Indonesia (Police), General (Pol) Tito Karnavian said, current information lie (hoax) in social media is very easy to spread. The reason is that lying information can be made by anyone. But the most worrying is when the information lie contains dangerous content for the integrity of the Unitary State of the Republic of ...

Laporan utama Update Indonesia bulan September 2017 kali ini mengangkat judul “Saracen: Potret Bisnis Hoax di Indonesia”. Bidang Bidang politik membahas “Polemik Pernyataan Panglima TNI”. Bidang sosial membahas “PR Kekeringan untuk Kita Semua”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat ...

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap belum mampu memenuhi reformasi di bidang hukum. Sebagian kalangan menilai menjelang tiga tahun pemerintahannya, belum ada hasil signifikan yang dihasilkan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, berpendapat ada tiga jenis pendekatan yang dilakukan Jokowi-JK dalam reformasi bidang hukum. Ketiganya adalah ...

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Eryanto Nugroho mengkritik jalannya reformasi hukum selama tiga tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai salah satu agenda nawacita pemerintahan Jokowi-JK tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Salah satu indikasinya, menurut Eryanto, ialah mandeknya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dia juga menyoroti masih lemahnya sistem penegakkan hukum dan profesionalitas lembaga penegak ...

Jakarta – Masa Pemerintahan Presiden Jokowi-Wapres Jusuf Kalla (JK) memasuki tahun ketiga. Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho menilai reformasi hukum era pemerintahan Jokowi-JK tidak konsisten. Hal itu disampaikan Eryanto dalam diskusi yang digelar The Indonesian Forum di Restoran Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017). Diskusi itu bertajuk ‘Capaian Reformasi Hukum Pemerintahan Jokowi-JK’. “Reformasi hukum dalam ...

Hari, tanggal      :  Senin , 9 Oktober  2017 Waktu                  :  14.00 s/d 16.00 Tempat                 :  Restoran Tjikinii Lima, Jl. Cikini 1 No.5, RT.13/RW.5, Cikini, Menteng, Kota  Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330 Fokus Diskusi   :  “Capaian Reformasi Hukum Dalam Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK” Reformasi hukum merupakan salah satu bagian dari penjabaran konsep Nawacita yang selama ini digagas oleh Presiden ...

July 30 is annually celebrated as the Day against the Trafficking in Persons. The United Nations’ International Labor Organization (ILO) data showed that there were currently about 21 million people trafficked and subsequently employed into forced labor, including sex workers. In the context of Indonesia, the 2016 Annual Trade Report issued by the US Embassy and Consulate in Indonesia stated ...

30 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari Perlawanan terhadap Perdagangan Manusia Sedunia (World Day Against Trafficking in Person). Data Badan Perburuhan Perserikatan Bangsa-Bangsa-PBB (ILO-International Labour Organization) menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 21 juta orang menjadi korban perdagangan orang dan kemudian dipekerjakan menjadi pekerja paksa termasuk pekerja seks. Dalam konteks Indonesia,  Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2016 yang dikeluarkan oleh Kedutaan ...

Jakarta: Serangan negatif terhadap Presiden Joko Widodo mengindikasikan lawan politik tidak siap berkompetisi di Pemilu Presiden 2019. Sebab, popularitas dan elektabilitas Jokowi yang cukup tinggi. “Justru adanya serangan itu mengindikasikan bahwa lawan-lawan politik Presiden tidak siap berkompetisi secara fair. Karena itulah mereka menggunakan negative campaign yang tidak terbukti kebenarannya,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai munculnya saat dihubungi Media Indonesia, 31 Juli ...