Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto Kumparannews

DPR Jadi Antikritik, Pemilih Diminta Bijak Pilih Anggota Dewan di 2019

Sejumlah pasal dalam revisi Undang-undang Tentang MPR DPR DPD dan DPRD (UU MD3) menuai polemik. Sebab pasal-pasal dalam UU yang baru disahkan dalam paripurna itu, dinilai bisa membuat DPR menjadi lembaga superpower yang antikritik.

Peneliti dari The Indonesian Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, berpendapat tidak ada urgensi dalam pengesahan revisi UU MD3. Jika nanti ada judicial review terhadap UU MD3, maka masyarakat harus mengawal Mahkamah Konstitusi (MK).

“Revisi UU MD3 ini ya memang enggak penting dan kemunduran demokrasi. Memang sepatutnya dibatalkan saja. Kalaupun perlu ada judicial review, ya berarti tahap selanjutnya yang harus dijaga adalah dengan MK,” ujar Adinda di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (15/2).

Berkaca dari polemik ini, Adinda berharap ke depannya masyarakat bisa lebih kritis dalam proses pemilihan anggota dewan. Agar wakil rakyat yang terpilih dapat menjalankan tugas kedewanannya dengan sebaik-baiknya.

“Informasi juga banyak di media, politisi mana yang mengajukan RUU yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat atau mengancam demokrasi, partai mana yang kiranya malah memutus hubungan antara wakil rakyat dan rakyatnya,” kata Adinda.

“Jadi menjadi pemilih yang cerdas dan sambil kita bersama-sama lewat media, teman-teman koalisi masyarakat sipil, untuk menempatkan DPR kembali ke fungsinya,” pungkasnya.

Adinda menyarankan, para anggota dewan sebaiknya fokus saja kepada tugas-tugas mereka sebagai wakil rakyat. Penyelesaian program-program DPR yang belum tuntas, kata Adinda, lebih penting bagi publik daripada merevisi UU MD3 yang justru menimbulkan kegaduhan.

“Selesaikan PR (tugas yang belum selesai) yang jelas itu, terutama di urusan yang perwakilan. Tuntaskan Prolegnas (program legislasi nasional). Jangan dulu selalu minta ada tambahan fasilitas dan tunjangan, tapi PR-nya enggak kelar-kelar,” ucap Adinda.

“Karena buat saya kalau begini, DPR enggak akan ke mana-mana. Dan itu (revisi UU MD3) akan meruntuhkan semangat dan kepercayaan kita terhadap sistem demokrasi perwakilan ini,” imbuhnya.

Sumber: Kumparannews

Komentar