Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto TII

Hanta Yuda: Electoral, Power & Sekuritas, Motif Politisi Lompat Pagar ke PD

Jakarta – Sejumlah kader partai lompat pagar ke Partai Demokrat (PD). Sebut saja, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang kini menjabat Gubernur NTB, Zainul Majdi, dan mantan Ketua Partai Golkar Sulsel Ilham Arif Sirajuddin. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga kabarnya melirik PD. Ada apa ini?

“Saya melihat ada posisi strategis dari Partai Demokrat adalah partai penguasa, partai terbesar dari pemilu lalu. Saya kira ada 3 motif politisi itu lompat pagar ke Demokrat, pertama politik elektoral, kedua politik power atau kekuasaan dan politik sekuritas,” tutur peneliti senior The Indonesian Institute, Hanta Yuda.

Berikut ini wawancara detikcom dengan alumnus UGM dan UI ini pada Selasa (5/4/2011):

Sejumlah politisi hengkang ke Partai Demokrat. Menurut Anda apa yang menjadi magnet Demokrat sehingga bisa menarik kader potensial dari partai lain?

Saya melihat ada posisi strategis dari Partai Demokrat adalah partai penguasa, partai terbesar dari pemilu lalu. Saya kira ada 3 motif politisi itu lompat pagar ke Demokrat, pertama politik elektoral, kedua politik power atau kekuasaan dan politik sekuritas.

Bisa dijelaskan?

Politik elektoral ini terkait pemilu, di mana partai menjadi Demokrat dinilai sebagai kendaraan politik saat pemilu atau pilkada berikutnya. Semua pragmatis dan realistis. Kedua, politik power atau kekuasaan, di mana posisi baru yang diperoleh di Demokrat dianggap strategis sehingga bisa memperkuat kedudukannya di partai. Ini aset berharga juga untuk maju lagi di pilkada.

Ketiga, politik sekuritas atau pengaman. Karena rata-rata DPRD dikuasai Demokrat maka semakin mendapatkan dukungan di DPRD. Selain itu apabila tersangkut kasus hukum, bisa mengamankan dirinya melalui partai yang berkuasa. Saya tidak menyebut yang pindah ke Demokrat tersangkut kasus hukum, dan saya tidak menyebut Demokrat melindungi yang bermasalah. Namun salah satu motif seseorang hengkang ke partai lainnya adalah pengamanan.

Keuntungan bagi Demokrat dengan mendapat kader potensial dari partai lain?

Yang pindah kan ada yang kepala daerah, ini merupakan sumber daya potensial. Bagi Demokrat juga berarti bagi sumber daya elektoral juga di pemilu. Wajar Demokrat sangat antusias dengan hal ini. Selain itu bisa mendapat tambahan sumber daya finansial. Lalu, mengingat Demokrat adalah partai yang belum lama muncul, belum tua, sangat terbatas politisinya yang senior. Dengan pindahnya politisi potensial dari partai lain bisa menjadi sumber kaderisasi.

Kedua pihak saling membutuhkan?

Ya, saya melihat simbiosis politik mutualisme, saling membutuhkan. Bagi Demokrat ini bisa untuk memperkuat sumber daya finasial, kaderisasi, dan sebuah startegi elektoral. Namun kurang baiknya, dDemokrat mendapatkan kader yang sudah jadi. Padahal seharusnya ada ideologisasi, kaderisasi dari bawah bukan asal jadi.

Adakah hal lain yang membuat politisi potensial ini lompat pagar? Perpecahan di tubuh partai bisa berpengaruh?

Kalau seperti Ilham (Ilham Arif Sirajuddin), itu kan dampak faksionalisme Golkar karena kelompok Surya Paloh. Dia butuh pijakan politik baru. Poinnya, dalam konteks ini ada 2 faktor yang mempengaruhi, yakni ideologi dan identitas partai yang lemah. Internalisasi ideologi partai lemah. Efeknya pragmatisme kader itu semakin kokoh dan ini bisa menjangkit semua partai. Hal ini karena kader tidak diikat ideologi partai.

Ini sekaligus juga menciptakan lawan baru bagi Demokrat?

Jika berbicara dalam konteks lawan, semua bisa jadi lawan. Dalam konstelasi politik hal seperti itu sah saja. Tapi ini harus jadi koreksi partai yang ditinggalkan, karena menunjukkan betapa rapuh sistem internalnya. Kalau proses kaderisasinya transaksional maka bisa terjadi begini.

Sedangkan bagi Demokrat, sebagai strategi politik, ini boleh saja dilakukan. Tapi sebagai kaderisasi partai, pola semacam ini tidak baik karena orang itu bisa saja pergi lagi ke partai lain alias lompat pagar lagi.

Menarik politisi potensial tidak bisa dijadikan strategi jangka panjang?

Yang seperti ini kan namanya kaderisasi instan, maunya yang sudah jadi. Kalau untuk strategi jangka pendek bolehlah. Tapi model kaderisasi bagi suatu parpol menjadi hal utama, karena itu jangan menjadikan kaderisasi instan sebagai yang utama.

Kalau untuk strategi pemilu oke saja. Tapi kalau untuk jangka panjang harus hati-hati. Loyalitas kader yang rendah akan membuat mereka lompat pagar. Parpol harus koreksi diri sendiri di situ.

Kaderisasi berkaitan dengan loyalitas kader ke partai?

Saya kira kalau kaderisasinya instan maka tingkat loyalitas partainya lemah. Lihat saja Akbar Tanjung. Dia mendapat kaderisasinya bagus, sehingga loyalitasnya ke Golkar juga kuat.

Idealnya Demokrat harus memiliki kaderisasi jangka panjang dan juga internalisasi platform. Platform masing-masing partai kan berbeda. Misalnya PPP dan PKS nuansanya Islam, platformnya seperti apa.

Sepanjang rekrutmen di parpol itu tertutup, transaksional dan oligarkis maka lompat pagar akan trus terjadi. Ketika suatu parpol sangat oligarkis, maka kadernya akan mencari kendaraan lain.

Perlu pembenahan partai yang seperti apa?

Saya kira ada 3 hal yang harus dibenahi. Pertama, pembenahan internal terkait prosedur rekrutmen yang seharusnya berjalan demokratis berdasar integritas, kapasitas dan sebagainya. Kedua, perlu pengelolaan faksionalisme di partai. Kalau tidak maka akan ada yang membentuk partai baru atau akan ada yang loncat pagar. Ketiga, dibenahi kaderisasinya sehingga lebih melembaga.

Kaderisasi juga merupakan wujud keberhasilan partai untuk mencetak politisi
berkualitas. Agar kokoh dan melembaga maka kualitas itu juga perlu dikedepankan.

Dalam jangka pendek, apa yang bisa dilakukan partai agar kader potensialnya tidak hijrah ke partai lain?

Seharusnya bisa buat kontrak politik jangka pendek dengan kader yang mereka dukung
di pilkada. Misalnya, dalam 5 tahun tidak boleh keluar dari partai. Komitmen ini bisa dibuat dengan kandidat.

Tapi selain ada kontrak, parpol juga jangan lupa berbenah seperti yang kita diskusikan di muka, dengan memperbaiki sistem internal. Ini butuh komunikasi efektif. Saya khawatir partai hanya akan jadi kendaraan politik di pilkada, sedangkan di satu sisi menjadikan elite partai untuk jadi sumber pemasukan partai.

Karena itu sebaiknya kaderisasi tidak instan karena menyebabkan tidak adanya ikatan yang kokoh. Saya kira butuh kolaborasi antara kontrak politik dengan kader potensialnya (yang duduk dalam pemerintahan) dan pembenahan internal.

Pindah partai bukan hal baru bukan?

Memang bukan hal baru. Namun yang khas kali ini adalah kuatnya (perpindahan) ke Demokrat. Biasanya pindah-pindah partai ini menjelang pemilu. Yang ini kan khasnya dilakukan oleh orang yang duduk di kursi pemerintahan seperti gubernur, wakil gubernur, dan masuk ke partai penguasa. Waktu pindahnya ke partai lain sekarang, beragam sesuai kepentingannya.

Sumber: Detiknews.

Komentar