The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Setelah enam hari dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 akhirnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan kabinet yang akan membantu merealisasikan janji-janji kampanye presiden dan wakil presiden. Terdapat 34 Menteri yang mengisi pos-pos di berbagai kementerian, latar belakang mulai dari professional murni hingga aktivis partai. Berdasarkan fungsi, terdapat kementerian lama. Selain itu juga terdapat kementerian baru hasil peleburan dua ...

Cara Joko Widodo dalam menyeleksi sejumlah figur untuk diangkat jadi menteri diapresiasi. Karena Presiden RI tersebut meminta masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). “Ini bukti awal Jokowi punya komitmen untuk pemberantasan korupsi,” ujar peneliti The Indonesian Institute, Abd Rohim Ghazali, dalam pesan singkat kepada RMOL (Selasa, 21/10). Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dimulai ...

Terpilihnya Joko Widodo menjadi presiden RI ketujuh tidak terlepas dari partisipasi politik rakyat pada Pemilu 2014 dan partisipasi itu harus tetap terjaga dalam pembangunan politik agar demokrasi tidak mengalami defisit. Partisipasi politik tidak melulu terkait data statistik kuantitatif namun dari peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam mengawal dan mendukung terpilihnya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden ...

The October 2014’s edition of the Indonesian Update raises a main theme on “Regional Elections Law Polemics”. On economics, it talks about “Reviewing Regional Disparities”. On law, it reviews “Democratic Interpretation Inconsistency”. On social affairs, it discusses  “Agricultural Land Function Transfer”. In addition, on law, this edition of the Indonesian Update also discusses “The Constitutionality of Interfaith Marriages”. And on ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2014 kali ini mengangkat judul “Polemik Undang-Undang Pilkada”. Bidang ekonomi membahas “Mengulas Disparitas Regional”. Bidang hukum membahas “Inkonsistensi Tafsir Demokratis”. Serta bidang sosial membahas tentang “Alih Fungsi Lahan Pertanian”. Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat judul “Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama”. Bidang politik membahas “Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK”. Penerbitan ...

Sejarah demokrasi Indonesia akan mencatat tanggal 26 September 2014 sebagai momentum titik balik demokrasi pasca gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Koalisi partai politik yang pada Pemilu Presiden lalu mengusung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa memotori pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang salah satu substansinya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu argumentasi yang sering diungkapkan ...

Direktur The Indonesian Institute Raja Nauli Antoni, Presiden Komunitas Migas Iwan Ratman dan Direktur Indo Strategi Andar Nubowo menjadi pembicara dalam diskusi di Hotel Alia, Cikini, Jakarta, Jumat (3/10/2014). Diskusi ini membahas hasil riset uji publik postur kabinet dan kandidat menteri Jokowi-JK. Guna menyelesaikan persoalan bangsa, Jokowi-JK tidak cukup membentuk sejumlah kementerian strategis. Menempatkan figur profesional secara tepat, dinilai jauh ...

Narasumber: 1.    Saldi isra 2.    Zainal Abidin Mochtar 3.    Refly Harun 4.    Ray Rangkuti Moderator: Jaleswari Pramodhawardani Ringkasan Diskusi: Saldi Isra: Saat ini merupakan masa yag paling sibuk bagi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pasca Pilpres kita melihat banyak sekali agenda-agenda ketatanegaraan kita, salah satu yang menarik adalah tentang pembahasan UU Pilkada. UU Pilkada menurut saya seperti buah simalakama bagi Presiden SBY. ...

Towards the end of its tenure, the government of SBY has been tested again by considering a decision that will invite a dilemma. The current administration is faced again with the issue of fuel subsidy. On the one hand, the fuel subsidy budget use has exceeded the target. But on the other hand, restricting the use of subsidized fuel policy ...

Isu perkawinan beda agama sudah menjadi diskusi panjang yang dilakukan oleh banyak pihak di Indonesia. Mulai pejabat pemerintah, rohaniawan, hingga rakyat biasa membicarakan isu yang cukup sensitif ini. Saat ini isu tersebut kembali dipermasalahkan secara hukum oleh beberapa orang dengan mengajukan pengujian undang-undang terkait perkawinan beda agama. Peraturan yang diuji adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ...