The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Salah satu undang-undang yang saat ini banyak mendapatkan sorotan adalah Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan oleh DPR pada bulan Juli silam. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. UU yang mengatur tentang empat jenis lembaga perwakilan ini merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting terkait penataan ...

Generasi muda merupakan garda terdepan dalam setiap perubahan. Sepanjang lintasan sejarah bangsa ini, generasi muda selalu tampil memainkan peranannya, tidak terkecuali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pilpres 2014 dinilai oleh banyak kalangan sebagai salah satu Pemilu berkualitas yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifudin (24/7) mengatakan, meningkatnya kualitas pilpres ditandai dengan partisipasi ...

The July 2014’s edition of the Indonesian Update raises a main theme on “Assessing the Economic Policy of Presidential Candidates in 2014”. On  Law, it talks about “Direction and Construction Law New Government”. On politics, it reviews “Considering Democratic Development from president and vice president candidates 2014 election”. Social Affairs discussed “Relevance Against Child Labour”. In addition, on politics, this ...

Di penghujung Juli ini, ucapan selamat pantas kita sematkan kepada seluruh rakyat Indonesia atas kemenanganya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Ucapan yang tidak berlebihan, karena bangsa ini telah melalui tahapan pentingnya, yakni ditetapkannya presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli yang lalu. Banyak kalangan yang menilai Pilpres 2014 merupakan salah satu Pemilu ...

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara di sektor pertambangan sepertinya tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya, pengusaha tambang diharuskan untuk membangun smelter guna meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan pemurnian. Hal ini kemudian yang membuat beberapa pengusaha tambang keberatan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang disahkan pada tanggal 11 Janauri 2014 kemarin tersebut ditegaskan bahwa perusahaan pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) ...

Diskusi The Indonesian Institute: Quick Count, Etika Lembaga Riset & Tanggung Jawab Ilmuwan Kamis,17 Juli, Pk 14.00-17.30. Tmpt: Auditorium Nurcholis Madjid, Univ. Paramadina, Jakarta   RANGKUMAN DISKUSI Tema : Quick Count, Etika Lembaga Riset, Dan Tanggung Jawab Ilmuwan Pembicara: Daniel Dakidae (Pemimpin Redaksi Majalah Prisma) Hermawan Sulistyo (Peneliti Senior, LIPI) Burhanuddin Muhtadi (Direktur Indikator Politik) Hamdi Muluk (Persepi, Dosen Psikologi ...

Isu-isu sosial, khususnya kemiskinan dan orang miskin telah lama menjadi komoditas dalam kompetis ipolitik, seperti pemilihan umum. Beragam jargon yang tidak asing kerap digunakan untuk mendapatkan suara dan dukungan dari kelompok masyarakat miskin. Sebut saja istilah ekonomi kerakyatan, pelayanan publik gratis dalam bidang Kesehatan dan pendidikan yang sering digembar-gemborkan dalam pelbagai kampanye politik, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan eksekutif. ...

Tahapan pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah dilewati dengan baik. Berbagai lembaga yang melaksanakan hitung cepat (quick count) sudah merilis perkiraan hasil suara yang akan didapatkan oleh masing-masing kandidat. Lembaga survei yang melaksanakan hitung cepat tingkat nasional antara lain adalah SMRC, RRI, LSI, Indikator Politik, Poltrack, CSIS, Populi, Litbang Kompas, Puskaptis, IRC, JSI, dan ...

JAKARTA – Hasil riset “The Indonesian Institute” mengenai jaminan sosial menyebutkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih berpengalaman dalam pemberian jaminan sosial bidang pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. “Jokowi-JK dalam program KJP lebih memiliki pengalaman dibandingkan pasangan Prabowo-Hatta,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan pasangan Jokowi-JK memiliki program yang dinamakan Kartu Indonesia Pintar (KIP), ...

JAKARTA– Hasil riset The Indonesian Institute mengenai jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin perkotaan DKI Jakarta menyebutkan program jaminan kesehatan yang ditawarkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih spesifik dalam pembiayaan Kartu Indonesia Sehat. “Jokowi-JK dengan KIS sama halnya seperti KJS di Jakarta. Pasangan ini akan menambah iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berasal dari APBN dan APBD untuk buruh,” kata peneliti TII ...