Pada bulan Maret 2014 Pemerintah Filipina menandatangani “perjanjian damai komprehensif” dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Proses perdamaian antara Pemerintah Filipina-MILF merupakan peluang untuk mengakhiri kekerasan yang sedang berlangsung, dan kesulitan ekonomi yang melanda Filipina selatan selama lebih dari 40 tahun.

Demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan, pada tahun 2016 mendatang akan dibentuk sebuah entitas politik otonomi baru yang disebut Bangsamoro. Entitas politik baru ini akan dipimpin oleh parlemen yang berasal dari partai politik lokal di Filipina Selatan.

Pembentukkan partai lokal diharapkan dapat mewakili kepentingan Bangsamoro. Sebuah tantangan besar bagi MILF, bersama-sama dengan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), untuk melakukan transformasi dari gerakan bersenjata menjadi gerakan demokratis melalui partai politik moderat dan profesional.

Oleh karena itu, The Asia Foundation Manila, dan The Asia Foundation Jakarta bekerja sama dengan The Indonesian Institute (TII) mempersiapkan kunjungan (Structured Study Tour) 10 orang delegasi dari Filipina Selatan yaitu  dari Moro Islamic Liberation Front (MILF),  Moro National Liberation Front (MNLF), dan tokoh perempuan. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 3 Desember – 11 Desember 2014, di dua kota yakni Jakarta dan Aceh. TII menganggap bahwa Indonesia merupakan tempat belajar demokrasi yang tepat bagi Bangsamoro, dimana Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia memperlihatkan kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dan demokrasi.

Di Jakarta, diharapkan delegasi ini akan berbagi pengalaman tentang mengelola hubungan nilai-nilai Islam dan demokrasi dengan mengunjungi ormas Islam, partai politik dan lembaga swadaya masyarakat.  Seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, DPP Partai Amanat Nasional, DPP Partai Kebangkitan Bangsa, DPP Partai Demokrat, Perludem, dan Komnas HAM.

Sedangkan di Aceh, delegasi akan berbagi pengalaman tentang daerah otonomi khusus, membangun partai politik lokal serta melihat perkembangan rekonsliliasi Aceh paska perjanjian damai. Di Aceh, delegasi akan bertemu sejumlah institusi yaitu Bappeda Provinsi Aceh, DPRD Provinsi Aceh, Partai Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, Aceh Institute, dan Masyarakat Transparansi Aceh.