Akbar Nikmatullah Dachlan, Research Associate The Indonesian Institute

Perdebatan antara pro kontra kenaikan harga BBM bersubsidi memang tidak akan pernah ada habisnya. Di kalangan masyarakat, pro kontra tersebut semakin hangat di bahas. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para elit politik yang gemar berslogan “hidup rakyat Indonesia”. Buktinya, segelintir partai dengan mudahnya mengubah sikap yang tadinya mendukung menjadi menolak dan yang semula menolak menjadi mendukung. Partai-partai yang tak jelas ideologinya.

Bagi penulis, pembodohan yang dilakukan para elit poltik tersebut tidaklah penting. Setidaknya, itu tidak lebih penting dari dua hal. Pertama pencerdasan kepada masyarakat bahwa subsidi BBM itu adalah dana yang mubazir. Kedua mengawal dana besar yang dihemat untuk kegiatan produktif dan tepat sasaran pasca dibatasinya dana subsidi BBM oleh pemerintah.

Pada poin pertama, penulis sudah sering membahas di artikel-artikel sebelumnya. Selain itu, rasionalisasi yang diberikan pemerintah dan pakar ekonomi lainnya sudah lebih jelas memaparkan kenapa subsidi BBM itu sebenarnya tidak ramah terhadap rakyat miskin dan merupakan dana yang mubazir. Namun dalam artikel ini penulis ingin memberikan penekanan pada beberapa aspek.

Benar adanya bahwa harga minyak mentah dunia saat ini turun sampai dikisaran USD 80/barel. Sehingga sebagian kalangan dengan mudahnya akan mengatakan bahwa kita belum perlu menaikkan harga BBM. Padahal, jelas anggapan itu keliru dan sempit yang hanya bersifat jangka pendek. Mereka tidak memperhitungkan opportuniy cost yang muncul akibat dana mubazir subsidi BBM ini.

Tidakkah mereka pikirkan masyarakat Indonesia di kawasan timur yang harus mengeluarkan uang lebih untuk konsumsi sehari-harinya akibat biaya produksi yang tinggi? Biaya produksi tinggi yang muncul oleh sebab keterbatasan infrastruktur yang menghubungkan antar-wilayah di Indonesia.

Tidakkah mereka juga pikirkan nasib generasi mendatang yang akan kehabisan bahan bakar karena ulah generasi sekarang yang asik mengkonsumsi bahan bakar minyak yang tidak terbarukan akibat harganya yang begitu rendah (gejala kelebihan permintaan)?

Sehingga masyarakat Indonesia harus disadarkan agar tidak keliru dan terlalu sempit sampai mengagungkan komoditas minyak. Justru yang harus dilakukan adalah menagih janji pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada rakyat miskin agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikan bantuan kepada nelayan dan petani agar bisa meningkatkan produktivitasnya, serta menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas agar IPM Indonesia bisa terus meningkat.

Lebih lanjut, menurut penulis saat ini justru poin kedua ini jauh lebih penting yaitu mengawasi dana peralihan subsidi ini agar tepat sasaran. Tidak jarang kita melupakan tahapan ini karena sudah terlena dengan perdebatan naik turunnya harga BBM. Sebab, berdasarkan hitungan pemerintah akan ada dana segar pembangunan sekitar Rp 100 triliun yang harusnya masyarakat luas dapat menikmatinya.

Dalam hal ini, ada beberapa tuntutan yang perlu kiranya dicermati oleh pemerintah. Pertama, sudah seyogyanya pemerintah harus transparan pada setiap komponen dana yang sudah dihemat pasca pembatasan subsidi ini. Hal ini dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah memang serius menggunakan anggarannya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kedua, pemerintah harus terus konsisten dalam membangun Energi Baru Terbarukan (EBT) sampai konsumsi energi masyarakat bergeser dari bahan bakar minyak yang tidak terbarukan ke EBT yang juga ramah lingkungan. Karena selama ini dalih pemerintah setiap ingin menaikkan harga BBM jelas yaitu cadangan minyak kita sudah tinggal sekitar 3,7 juta barel lagi (hanya bisa bertahan sampai sekitar 11 tahun kedepan).

Ketiga, pemerintah jangan lagi berfokus pada pembangunan di pusat ibukota dan mengabaikan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Konektivitas antarwilayah Indonesia harus diperhatikan dengan membangun infrastruktur berdasarkan kondisi geografis yang ada. Misalnya keseriusan dalam membangun tol laut dari Sumatera-Papua dan sebaliknya. Harapannya adalah biaya produksi dapat ditekan dan harga-harga khususnya di Indonesia timur dapat menjadi relatif lebih rendah.

Keempat, pemerintah harus benar serius dalam memberantas mafia migas yang selama ini menjadi aktor dibalik tersumbatnya distribusi bahan bakar di Indonesia yang membuatnya menjadi semakin langka dan mahal. Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Basri harus menentukan target akhir yang jelas yang salah satunya yakni menumpas habis mafia migas yang sudah merugikan keuangan negara selama ini.

Pada akhirnya diharapkan kedepannya agar perdebatan antara pro kontra kenaikan harga BBM sudah sampai di garis finish nya. Harapannya adalah masyarakat dapat lebih fokus mengawasi pengelolaan anggaran yang digunakan oleh pemerintah agar bisa tepat sasaran dan efisien.

Akbar Nikmatullah Dachlan – akbar.nd89@gmail.com