The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

JAKARTA- Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI. “Keputusan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Anto di Jakarta, Jumat (16/1). Dia mengatakan dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di ...

Tragedi memilukan berupa aksi penembakan di kantor redaksi majalah Charlie Hebdo di Paris, Prancis yang menewaskan 12 korban (7/1/ 2015), kembali mengguncang kesadaran masyarakat internasional tentang bahaya ancaman terorisme global. Tragedi di Charlie Hebdo ini seolah membuka luka menganga yang belum reda akibat aksi kebiadaban terorisme di pusat jantung Kota Sydney, Australia serta penembakan massal di sekolah militer oleh milisi ...

Tahun baru 2015 sudah beberapa hari kita jalani. Tahun 2015 dalam konteks kesepakatan pembangunan global mempunyai arti penting. Tahun 2015 adalah tahun akhir yang disepakati untuk mencapai semua Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Seperti yang kita ketahui bahwa pada hakikatnya MDGs adalah juga tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perbedaannya hanya terletak pada jangka waktu yang ditetapkannya, yaitu dari ...

INSTRUKSI Presiden Joko Widodo kepada Mendagri untuk menghapus sebagian besar alokasi dana bantuan sosial di berbagai tingkat struktur pemerintahan secara nasional (Kompas, 22/12) merupakan langkah progresif yang perlu didukung dan diapresiasi. Terlepas apa pun motif, agenda, serta kepentingan di balik instruksi tersebut, penghapusan pos anggaran dana bantuan sosial itu senada dengan agenda pemberantasan korupsi di tanah air. Usul penghapusan tersebut ...

Jakarta – Massa Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang salah satunya terdiri dari massa FPI berdemonstrasi menuntut Gubernur DKI Basuki T Purnama mundur. Orasi yang keras dan berbau SARA dalam demo itu menuai penilaian telah terjadi kekerasan kultural yang dilakukan oleh GMJ. “Bila dicermati dengan seksama, retorika para pemimpin GMJ meninggalkan guratan kekerasan kultural (cultural violence) dimana kebencian berdasarkan agama dan ...

Pada bulan Maret 2014 Pemerintah Filipina menandatangani “perjanjian damai komprehensif” dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Proses perdamaian antara Pemerintah Filipina-MILF merupakan peluang untuk mengakhiri kekerasan yang sedang berlangsung, dan kesulitan ekonomi yang melanda Filipina selatan selama lebih dari 40 tahun. Demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan, pada tahun 2016 mendatang akan dibentuk sebuah entitas politik otonomi baru yang disebut Bangsamoro. ...

Perdebatan antara pro kontra kenaikan harga BBM bersubsidi memang tidak akan pernah ada habisnya. Di kalangan masyarakat, pro kontra tersebut semakin hangat di bahas. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para elit politik yang gemar berslogan “hidup rakyat Indonesia”. Buktinya, segelintir partai dengan mudahnya mengubah sikap yang tadinya mendukung menjadi menolak dan yang semula menolak menjadi mendukung. Partai-partai yang tak jelas ...

Menteri ESDM, Sudirman said, pada 16 November 2014 mengumumkan pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ad hoc yang diketuai oleh ekonomi Faisal Basri ini mengemban tugas untuk mengkaji seluruh aspek tentang tata kelola migas dan kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Menteri ESDM. Pembentukan tim ini merupakan usaha untuk memberantas mafia migas. Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung. Usaha ...

Jakarta – Pengamat politik dari The Indonesian Institute Arfianto Purbalaksono menyatakan upaya Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta yang berencana akan menggunakan hak interpelasi dinilai sebagai langkah yang wajar. Ia menjelaskan bahwa sejauh hal itu digunakan dewan sebagai mitra eksekutif guna memberikan kontribusi untuk pembangunan DKI Jakarta maka hal itu dianggap legal. “Persoalan interpelasi kepada Ahok saya kira sah-sah saja ...

Lembaga riset The Indonesian Institute (TII) mengajak seluruh pihak untuk memberikan kesempatan terlebih dulu bagi kabinet pemerintahan Presiden Jokowi untuk bekerja merealisasikan program-program yang sebelumnya dicanangkan. “Kita harus memberikan kesempatan bagi kabinet ini untuk bekerja dan merealisasikan program yang telah dicanangkan oleh Jokowi-JK. Sejak awal, presiden telah menyebut kabinet ini dengan nama ‘Kabinet Kerja’, tentu penyebutan ini bukanlah hal yang ...