Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan Presiden Joko Widodo harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya terkait keputusannya mengenai kepala Kepolisian RI.

“Keputusan untuk tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi,” kata Anto di Jakarta, Jumat (16/1).

Dia mengatakan dilematis bagi Presiden Jokowi ketika di satu sisi berhadapan dengan desakan masyarakat serta KPK untuk mencabut kembali penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kapolri.

Di sisi lain menurut dia, Presiden Jokowi harus berhadapan dengan realitas politik di sekeliling Presiden Jokowi yang menginginkan Budi Gunawan menjadi kapolri. “Saat ini publik menunggu keputusan Presiden Jokowi,” katanya.

Jika Presiden Jokowi tetap akan melantik Budi Gunawan maka ini menandakan “lonceng awal kematian” pemberantasan korupsi.

Data Survei Global Corruption Barometer (GBC) 2013 yang dilakukan oleh Transparency International (TI) bahwa 91 persen responden di Indonesia merasa lembaga kepolisian merupakan lembaga yang paling korup/ sangat korup.

Diikuti DPR dengan 89 persen, partai politik 86 persen, serta pengadilan dengan 86 persen. “Komitmen pemberantasan korupsi seharusnya tidak memandang bulu, apalagi kini menyangkut dengan penunjukan pimpinan Polri sebagai lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Lembaga penegak hukum harus bersih terlebih dahulu sebagai upaya memerangi praktek korupsi di negeri ini. Anto menegaskan sangat sulit dibayangkan jika pimpinan penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, malah ikut terseret dalam lingkaran korupsi tersebut.

Sumber: Rimanews.